Headlines News :
Home » » Presiden Arahkan Kepala Daerah Kendalikan Anggaran

Presiden Arahkan Kepala Daerah Kendalikan Anggaran

Written By Admin on Sabtu, 09 April 2016 | 07.43

JAKARTA, KOMPAS — Para kepala daerah diminta mengendalikan politik anggaran daerahnya dengan memprioritaskan pembangunan infrastruktur dasar untuk rakyat. Para kepala daerah dapat menyinkronkan anggarannya dengan pemerintah pusat yang sedang fokus membangun jalan, jaringan kereta api, pelabuhan, bandara, fasilitas kesehatan, dan pendidikan.

Terkonsolidasinya anggaran pemerintah daerah (pemda) dan pusat akan membuat proyek-proyek infrastruktur lebih cepat terealisasi. Hal ini menuntut kesediaan kepala daerah mengubah total pola alokasi anggaran dari sistem bagi rata kepada satuan kerja perangkat daerah menjadi fokus program prioritas.

Presiden Joko Widodo mengarahkan hal ini dalam Rapat Kerja Pemerintah bersama 460 kepala daerah di Istana Negara, Kompleks Istana, Jakarta, Jumat (8/4). Dalam acara yang juga dihadiri, antara lain, Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo itu, Presiden Jokowi mengkritik pola penggunaan anggaran selama ini yang dibagi rata sehingga biaya operasional lebih besar daripada manfaat yang dinikmati rakyat.

Presiden juga menyoroti perilaku kepala daerah yang hidup mewah dan masih banyak pemda mengalokasikan anggaran untuk belanja rutin, seperti rapat, perjalanan dinas, dan seminar. "Untuk mobil dinas, misalnya, bila kondisinya masih baik, lebih baik yang ada dipakai dulu," ujar Presiden.

Presiden meminta para kepala daerah segera menata ulang peraturan yang menghambat investasi. Presiden Jokowi menargetkan tingkat kemudahan berbisnis Indonesia naik dari peringkat ke-109 menjadi peringkat ke-40 pada 2017.

Adapun Wapres Kalla mengatakan, pemda perlu mengkaji ulang alokasi anggaran untuk belanja rutin, antara lain pembelian mobil dinas, dan mengalihkannya untuk infrastruktur. Pemda juga perlu berhemat, seperti yang dilakukan pemerintah pusat.

Wapres pun mengingatkan, 10 tahun terakhir ada 9 menteri, 19 gubernur, 45 anggota DPR, dan sedikitnya 200 bupati/wali kota yang terjerat tindak pidana korupsi.

Berkait regulasi hambatan investasi, Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey mengakui hal ini. Olly mengatakan, pihaknya akan menjalankan arahan Presiden dengan menyisir regulasi penghambat investasi bersama para pemangku kepentingan.

Adapun Wali Kota Solo, Jawa Tengah, FX Hadi Rudyatmo mengatakan, penghapusan aturan penghambat investasi tidak perlu menunggu lama. "Kalau investor terhalang berbagai macam izin, kalau perintahnya dihapus, ya, kami akan hapus," kata Rudyatmo. (AHA/SON/NDY)

Sumber : print.kompas.com (9 April 2016).

Share this post :
 
Info Bungo : Tentang Kami | Maklumat | Disclaimer | Kontak | Komentar | Info Donasi | Surat Terbuka | Your Link
Copyright © 2009 - 2015. Info Bungo - Some Rights Reserved
Template Created by Creating Website >>
>>