Headlines News :
Home » , , » Banyak Pasangan Calon Kepala Daerah Salah Tafsir Penghitungan Selisih Suara

Banyak Pasangan Calon Kepala Daerah Salah Tafsir Penghitungan Selisih Suara

Written By Admin on Jumat, 08 Januari 2016 | 21.30

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Berdasarkan PeraturanMahkamah Konstitusi (MK) Nomor 5 Tahun 2015, terdapat pembatasan permohonan gugatan hasil Pilkada.

Gugatan permohonan hanya dilakukan bagi pasangan calon yang selisih suaranya antara 0,5 hingga 2 persen dengan pemenang Pilkada.

Ternyata banyak pasangan calon yang salah menafsirkan peraturan tersebut.

Seperti yang terjadi di Kabupaten Rejang Lebong, Lampung. Pemohon nomor urut tiga Kopli Anshori-Erlan Joni yang diwakili kuasa hukumnya Dodi mengklaim selisih suara antara kliennya dengan pemenang Pilkada yakni pasangan nomor 4, Rosjonsyah-Wawan Fernandes, hanya 4 persen.

Ternyata selisih suara tersebut tidak sesuai dengan hasil penghitungan hakim MK.

"Dari mana Anda mendapatkan hasil suara sebesar itu, bagaiman cara anda menghitung hasil suaranya, karena penghitungan kami tidak seperti itu," ujar Hakim Patrialis Akbar saat sidang sengketa pilkada di Gedung MK, Kamis (7/1/2016).

Ternyata banyak pasangan calon yang mengira jika selisih suara maksimal 2 persen itu adalah selisih persentase suara pasangan calon dengan pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak dalam rekapitulasi penghitungan suara.

Misalnya, pasangan calon A mendapat 52 persen suara, dan pasangan calon B memperoleh 48 persen suara. Maka selisih suaranya adalah 4 persen, sehingga tidak bisa mengajukan permohonan PHP ke MK.

Namun ternyata dalam Peraturan MK (PMK) Nomor 5 tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dan Perselisihan Hasil Pilkada, terutama dalam Pasal 6 ayat (3), sudah disusun formulasi penghitungan untuk syarat pengajuan PHP ke MK.

Formulasi penghitungan dalam Pasal 6 ayat (3) PMK 5/2015 itu, yakni misalnya dalam suatu daerah, berdasarkan jumlah penduduknya ditetapkan selisih suaranya paling banyak 2 persen. Maka penghitungannya adalah 2 persen dikali dengan jumlah perolehan suara terbanyak dari pasangan calon. Kemudian hasilnya nanti dibandingkan dari selisih perolehan suara masing-masing pasangan calon.

Sebagai contoh, misalnya di daerah X, pasangan calon A memperoleh 100.000 suara dan pasangan calon B mendapat 85.000 suara.

Maka 2 persen dikali 100.000 (perolehan suara paslon A) adalah 2.000. Angka ini misalnya disebut sebagai nilai koefisien 1.

Kemudian, dihitunglah selisih perolehan suara paslon A (100.000) dengan paslon B (85.000), yakni sebesar 15.000. Angka ini misalnya disebut sebagai nilai koefisien 2.

Untuk mengajukan perkara PHP ke MK, maka selisih angka nilai koefisien 2 tidak boleh lebih besar dari nilai koefisien 1.

Artinya dalam contoh paslon A dan B ini, 15 ribu lebih besar daridua ribu, sehingga tidak masuk dalam ketentuan pengajuan gugatan PHP MK.

Politisi Nasdem yang menjadi kuasa hukum sejumlah pasangan calon, Taufik Basari, membenarkan jika banyak pasangan calon yang salah menafsirkan selisih suara.

"Masih ada yang salah menghitung suara, karenanya apabila kita mengikuti peraturan MK, dari 147 hanya 9 pasangan calon yang memenuhi peraturan itu," ujarnya di gedung MK.

Oleh karenanya sebagai kuasa hukum yang mewakili partai, ia menyerahkan sepenuhnya kepada pasangan calon yang tidak memenuhi persyaratan tersebut.

"Kalau saya ikut saja peraturan yang berlaku, dan tadi kepada pasangan calon dari Nasdem yang tidak memenuhi aturan tersebut, saya serahkan kepada pasangan calon untuk melnjutkan gugatan atau tidak," paparnya.

Bagi yang ingin tetap melanjutkan, ia menyerahkan kepada pasangan calon untuk menunjuk kuasa hukumnya sendiri.

"Saya hanya koordinasi saja, karena apabila mengikuti peraturan MK dari 62 pasangan calon yang terkait Nasdem hanya 4 yang memenuhi syarat," jelasnya.

Sumber: http://www.tribunnews.com/nasional/2016/01/08/banyak-pasangan-calon-kepala-daerah-salah-tafsir-penghitungan-selisih-suara

Share this post :
 
Info Bungo : Tentang Kami | Maklumat | Disclaimer | Kontak | Komentar | Info Donasi | Surat Terbuka | Your Link
Copyright © 2009 - 2015. Info Bungo - Some Rights Reserved
Template Created by Creating Website >>
>>