Headlines News :
Home » , , » Kemendagri Monitoring Pejabat Daerah Jelang Pilkada

Kemendagri Monitoring Pejabat Daerah Jelang Pilkada

Written By Admin on Jumat, 06 November 2015 | 08.35

JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan memonitoring netralitas para pejabat daerah dan aparatur sipil negara (ASN) jelang pelaksanaan Pilkada serentak 2015. Pasalnya, ada dugaan kalau kelompok incumbent (petahana) mengorganisir jajaran satuan kerja pemerintahan daerah (SKPD).

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI, Tjahjo Kumolo bersama Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), Yuddy Crisnandi menandatangani Surat Kesepakatan Bersama (SKB) disaksikan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla (JK) di Kantor Wapres Jalan Veteran, Jakarta, belum lama ini.

Tjahjo mengatakan, pihak Kemendagri sudah menyiapkan aturan dan segera mensosialisasikannya. Pun sanksi tegas untuk ASN atau pejabat negara yang tak netral adalah pemecatan. Ia juga meminta adanya pemantauan ke tingkat kecamatan. Sebab di sana, kotak suara rawan manipulasi.

“Secara prinsip kami juga akan pastikan gubernur, bupati dan walikota tahu aturan serta hukuman bila mereka tak netral. Terpenting adalah pengawasan pada level kecamatan harus diperkuat,” kata Tjahjo usai menyerahkan SKB kepada perwakilan anggota satgas dari Kemendagri.

Dalam SKB tersebut, dia mengatakan, ada sejumlah ketentuan kepada para pejabat daerah dan ASN yang perlu diperhatikan. Pertama, larangan memanfaatkan aset daerah. Kedua menggerakan staf serta jajaran di lingkungan pemda, dan ketiga menyalahgunakan anggaran untuk kebutuhan Pilkada.

“Ketiga poin itu juga menjadi area rawan kecurangan,” ujar Tjahjo.

Menteri Pan-RB, Yuddy Crisnandi menambahkan, batasan lain untuk para ASN dan pejabat daerah adalah tidak menjadi tim kampanye salah satu pihak pasangan calon. SKB ini merupakan tindaklanjut arahan Wapres JK serta nota kesepahaman (MoU) sebelumnya dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Para anggota satgas ini, kata dia, merupakan pejabat yang mewakili sejumlah instansi seperti Kemendagri, Kemenkopolhukam (Kementerian Kordinator Politik Hukum dan Keamanan), Kemenpan-RB, Kemensekneg (Kementerian Sekertariat Negara), BKN (Badan Kepegawaian Negara) dan BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan).

“Tugas mereka melakukan kordinasi, pengawasan netralitas, rekomendasikan hukuman, evaluasi dan melaporkannya kepada Wapres melalui Menpan-RB,” kata Yuddy.

Wapres JK mengatakan, para satgas ini harus punya standar aturan dan merumuskan konsep pengawasan, bukan hanya sekedar imbauan karena pastinya tidak akan efektif. Sebab, sosialisasi atas netrallitas dan seperti apa penerapan sanksinya harus betul-betul berjalan optimal.

“Kalau kita bicara Pilkada, potensi konfliknya justru lebih besar karena ada keterikatan emosional antarkeluarga, lingkungan sekitar dan kelompok,” tambah JK.

(Ikhbal)

Sumber : http://www.kemendagri.go.id/news/2015/11/05/kemendagri-monitoring-pejabat-daerah-jelang-pilkada

Foto : ilustrasi.

Share this post :
 
Info Bungo : Tentang Kami | Maklumat | Disclaimer | Kontak | Komentar | Info Donasi | Surat Terbuka | Your Link
Copyright © 2009 - 2015. Info Bungo - Some Rights Reserved
Template Created by Creating Website >>
>>