Headlines News :
Home » , , » Tenaga Honorer Fiktif Ditemukan

Tenaga Honorer Fiktif Ditemukan

Written By Admin on Rabu, 07 Oktober 2015 | 12.17

Verifikasi Berlapis untuk Cegah Kecurangan

JAKARTA, KOMPAS — Meskipun payung hukum perekrutan tenaga honorer menjadi calon pegawai negeri sipil belum ada, badan/biro kepegawaian di daerah diminta mengecek keabsahan setiap tenaga honorer. Hasil verifikasi sementara menemukan ada sekitar 100.000 tenaga honorer fiktif.

"Itu baru verifikasi awal. Mereka mengecek apakah nama-nama tenaga honorer itu betul ada di basis data kepegawaian, mengecek dokumen-dokumen tenaga honorer, dan apakah tenaga honorer itu masih bekerja, pindah ke tempat lain, atau sudah meninggal. Ditambah lagi harus ada surat pertanggungjawaban mutlak dari pejabat pembina kepegawaiannya (kepala daerah)," ujar Kepala Badan Kepegawaian Negara Bima Haria Wibisana, Senin (5/10).

Verifikasi awal memang belum tuntas dilakukan semua badan/biro kepegawaian. Namun, dari hasil verifikasi sementara, badan/biro kepegawaian di daerah mencoret sekitar 100.000 tenaga honorer. Alasannya, nama-nama itu sudah meninggal, sudah bekerja di tempat lain, tak tercantum di dalam basis data kepegawaian, atau perekrutannya diduga melanggar aturan.

"Kepala daerahnya tak berani mengeluarkan surat pertanggungjawaban mutlak untuk tenaga honorer karena tak yakin proses pengangkatannya sesuai aturan. Sebab, jika kepala daerah nanti terbukti mengeluarkan surat pertanggungjawaban bagi tenaga honorer yang pengangkatannya tidak sesuai aturan, ia bisa dikenai sanksi pidana," ujarnya.

Dengan penyusutan itu, jumlah tenaga honorer tinggal sekitar 330.000 orang. Menurut Bima, tidak tertutup kemungkinan jumlah tenaga honorer yang dicoret akan bertambah. Pasalnya, verifikasi oleh badan/biro kepegawaian di daerah bukan merupakan verifikasi satu-satunya. Verifikasi dilakukan berlapis yang melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan Badan Kepegawaian Negara.

"Melalui verifikasi berulang kali ini, kami akan pastikan tenaga honorer yang nanti diangkat menjadi CPNS (calon pegawai negeri sipil) betul-betul tenaga honorer yang diangkat sesuai aturan," ujarnya.

Berdasarkan temuan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, penyimpangan dalam pengangkatan tenaga honorer selama ini memang banyak. Modusnya, penggunaan surat keputusan pengangkatan ditandatangani bukan oleh pejabat pembina kepegawaian, memalsukan tanda tangan palsu pejabat pembina kepegawaian, dan menggunakan surat keputusan (SK) pengangkatan setelah tahun 2005, padahal diketahui setelah tahun tersebut tidak boleh lagi pengangkatan tenaga honorer. Kecurangan demi kecurangan kerap terjadi setelah pemerintah mengumumkan pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS.

Menunggu payung hukum

Meski verifikasi tahap awal sudah dilakukan, menurut Bima, BPKP dan BKN belum akan memverifikasi ulang. Verifikasi baru akan dilaksanakan setelah ada dasar hukum untuk pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS. Saat ini, payung hukum pengangkatan tenaga honorer itu masih dirumuskan oleh pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat.

"Untuk sementara, verifikasi dilakukan mandiri oleh badan/biro kepegawaian tempat tenaga honorer bekerja. Selain untuk menyingkat waktu proses verifikasi jika nanti dasar hukum sudah ada, verifikasi termasuk tanggung jawab mereka. Mereka, kan, yang mengangkat para tenaga tenaga honorer itu," ucapnya.

Hanya saja, tidak mudah mencari dasar hukum pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara tidak menyebutkan perekrutan CPNS dari jalur tenaga honorer. Selain itu, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi CPNS, tidak ada lagi mekanisme pengangkatan tenaga honorer setelah tes terakhir tahun 2013.

Ketua Forum Honorer Indonesia Titi Purwaningsih mendukung verifikasi yang dilakukan pemerintah. Verifikasi dinilai dapat mencegah terulangnya kecurangan dalam setiap tes pengangkatan tenaga honorer. Menurut dia, tidak sedikit tenaga honorer palsu atau tenaga honorer yang perekrutannya tak sesuai aturan yang justru diangkat menjadi CPNS.

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Bambang Riyanto, sepakat dengan yang dilakukan pemerintah. "Verifikasi wajib dilakukan supaya tenaga honorer yang diangkat menjadi CPNS betul-betul tenaga honorer yang berhak, bukan tenaga honorer palsu," ujarnya.

Selain itu, pemerintah diminta mencegah praktik yang selama ini sering terjadi setiap ada pengumuman pengangkatan tenaga honorer jadi CPNS, di antaranya oknum pemda menyelundupkan orang-orang yang bukan tenaga honorer. Untuk itu, kepala daerah juga diminta jujur dan tidak asal ketika mengeluarkan pertanggungjawaban mutlak bagi tenaga honorer.

Terkait dengan payung hukum pengangkatan tenaga honorer, Bambang mengatakan, hal itu masih akan dibahas DPR. (APA)

Sumber : http://print.kompas.com/baca/2015/10/06/Tenaga-Honorer-Fiktif-Ditemukan

Share this post :

+ komentar + 1 komentar

Huaduhh menunggu ?
Semoga cepat terselesaikan deh yaa

Posting Komentar
 
Info Bungo : Tentang Kami | Maklumat | Disclaimer | Kontak | Komentar | Info Donasi | Surat Terbuka | Your Link
Copyright © 2009 - 2015. Info Bungo - Some Rights Reserved
Template Created by Creating Website >>
>>