Headlines News :
Home » , , » Golkar dan PPP Bisa Ikut dengan Syarat

Golkar dan PPP Bisa Ikut dengan Syarat

Written By Admin on Jumat, 10 Juli 2015 | 08.11

JAKARTA, KOMPAS — Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan yang memiliki kepengurusan ganda bisa mengikuti pemilihan kepala daerah serentak Desember 2015. Syaratnya, calon peserta pilkada harus diusulkan bersama-sama oleh pengurus ganda dalam dokumen terpisah agar bisa diterima Komisi Pemilihan Umum.

Demikian kesepakatan rapat konsultasi pimpinan DPR, fraksi, dan Komisi II DPR bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Kementerian Dalam Negeri, Kamis (9/7), di Jakarta. Rapat konsultasi, yang membahas persyaratan pencalonan dan dipimpin Wakil Ketua DPR Fadli Zon, sepakat meminta KPU merevisi Pasal 36 Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang pencalonan pilkada yang mengatur tentang pengurus parpol yang berhak mengajukan pasangan calon kepala daerah.

Dalam pasal itu disebutkan, pengurus yang berhak mengajukan calon adalah yang disahkan Menteri Hukum dan HAM. Apabila kepengurusan parpol masih disengketakan, yang sah menurut putusan hukum tetap berhak mengajukan calon. Jika sampai tenggat pendaftaran belum ada putusan hukum tetap, parpol diminta membentuk kepengurusan bersama.

"Aturan itu diganti dengan ketentuan KPU dapat menerima pendaftaran pasangan calon kepala daerah dari kepengurusan parpol yang berselisih dengan syarat kedua kepengurusan mengajukan pasangan calon yang sama," kata Fadli. Rekomendasi pengajuan pasangan calon ditandatangani kedua pihak dalam dokumen terpisah. KPU bisa menolak jika ternyata mereka tidak mengusung calon yang sama.

Fadli mengatakan, kesepakatan itu jalan tengah agar semua parpol bisa mengikuti pilkada. Jika menunggu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, sampai saat ini belum ada kejelasan. Begitu pula perdamaian di antara pengurus yang berselisih masih sulit dicapai. Sementara DPR menginginkan semua parpol mengikuti pilkada.

Kesepakatan itu diambil setelah Ketua KPU Husni Kamil Manik meminta konsensus pemerintah dan DPR soal parpol bersengketa dalam pilkada.

Sementara itu, selain memutus mantan narapidana bisa menjadi calon, MK juga menegaskan kembali syarat seorang anggota TNI, Polri, dan PNS mengikuti pilkada. Mereka tak perlu mundur saat mendaftarkan diri sebagai calon. Pengunduran diri dilakukan ketika KPU sudah menetapkan mereka sebagai calon kepala daerah.

MK juga menyatakan, mantan narapidana bisa mengikuti pilkada tanpa menunggu lima tahun seusai menjalani hukuman. Namun, yang bersangkutan harus jujur mengungkapkan statusnya sebagai mantan terpidana.

"Yang bersangkutan bisa mencalonkan diri menjadi gubernur, bupati, dan wali kota atau mencalonkan diri dalam jabatan publik atau jabatan politik yang pengisiannya melalui pemilihan," kata hakim konstitusi Patrialis Akbar saat membacakan pertimbangan putusan UU Pilkada, Kamis. (NTA/ANA)

Sumber : Harian Kompas,  10 Juli 2015

Share this post :
 
Info Bungo : Tentang Kami | Maklumat | Disclaimer | Kontak | Komentar | Info Donasi | Surat Terbuka | Your Link
Copyright © 2009 - 2015. Info Bungo - Some Rights Reserved
Template Created by Creating Website >>
>>