Headlines News :
Home » , , , » DPR Berupaya Ganggu Pilkada

DPR Berupaya Ganggu Pilkada

Written By Admin on Jumat, 03 Juli 2015 | 15.44

Pemutakhiran Data Pemilih Mulai 15 Juli

JAKARTA, KOMPAS — Dewan Perwakilan Rakyat ditengarai berupaya mengganggu pelaksanaan tahapan pemilihan kepala daerah serentak yang akan digelar Desember 2015. Hal itu terlihat dengan keputusan DPR membawa temuan Badan Pemeriksa Keuangan terkait anggaran pemilihan umum tahun 2013-2014 ke ranah hukum.

Upaya mengganggu pilkada ini diduga terkait adanya partai politik (parpol) yang masih terlibat konflik internal sehingga terancam tidak ikut pilkada serentak pada Desember 2015.

"DPR terlihat semakin kalut sehingga coba mengkriminalisasi Komisi Pemilihan Umum," kata Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini, Kamis (2/7).

Menurut Titi, langkah Komisi II DPR untuk menindaklanjuti temuan BPK terhadap anggaran pemilu 2013-2014 yang terindikasi melanggar hukum ditengarai lebih untuk mengganggu proses pilkada. Ini karena hasil audit BPK sudah beberapa kali dibahas dan KPU sudah menyelesaikan 80 persen rekomendasi BPK.

"Kelihatan sekali DPR tidak punya itikad baik menyukseskan pilkada. DPR hanya fokus menyelamatkan kepentingan mereka," ujarnya.

Rapat dengar pendapat antara Komisi II dan KPU, kemarin, merekomendasikan mengambil langkah hukum terkait temuan BPK yang terindikasi pidana. "(Temuan) yang sudah melanggar hukum atau mengarah ke pidana harus ada tindak lanjutnya," kata Dadang S Muchtar, anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Golkar.

Dadang mencontohkan temuan berindikasi pidana adalah penerimaan kas daerah yang tidak sesuai ketentuan sebesar Rp 8,7 miliar. Terdapat dugaan kesalahan karena pengelolaan penerimaan kas menggunakan rekening pribadi.

Ketua Komisi II Rambe Kamarul Zaman juga mempertanyakan kerugian negara Rp 13,7 triliun. "Tentang kerugian ini perlu dijelaskan. Apakah sudah ada yang diserahkan ke penegak hukum?" kata politikus Partai Golkar tersebut.

Namun, Rambe membantah pembahasan hasil audit BPK terhadap anggaran pemilu Rp 22,2 triliun itu terkait penyelenggaraan pilkada tahun ini. Menurut dia, Komisi II hanya ingin menjaga kredibilitas KPU. Jangan sampai kesalahan pengelolaan anggaran kembali terjadi di pilkada dan pemilu yang akan datang.

Daftar pemilih

AKURASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) SEBAGAI BASIS DATA PEMILIK SUARA DALAM PILKADA BERGANTUNG PADA PROSES PEMUTAKHIRAN DATA YANG DIMULAI 15 JULI MENDATANG. KPU HARUS MENGAWASI KETELITIAN KERJA PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH.

"Proses pemutakhiran merupakan pintu utama menuju DPT yang baik. Maka, para petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) memegang kunci penting. Kalau PPDP berhasil, daftar pemilih tambahan (DPTB) nantinya hanya perlu menyesuaikan sedikit saja," kata komisioner Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Daniel Zuchron, kemarin.

"Petugas tidak bisa sekadar mengecek silang data penduduk dari DP4 dengan data penduduk dari RT dan RW setempat. Mereka harus teliti dan sabar mendatangi satu per satu rumah penduduk," ujar Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Zudan Arief Fakhrullah.

Pemutakhiran data pemilih berlangsung 15 Juli-19 Agustus 2015. Pemutakhiran dimulai setelah KPU menganalisis dan menyinkronisasi Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) yang diserahkan Kementerian Dalam Negeri kepada KPU pada 3 Juni lalu.

Komisioner KPU, Ferry Kurnia, mengatakan, persiapan di tingkat lapangan untuk melakukan proses pemutakhiran sedang berlangsung. Sebagian besar kelurahan di 269 daerah peserta Pilkada 2015 sudah membentuk petugas pemutakhiran.

Pengamanan

Sementara itu, Polri menyatakan siap mengamankan pilkada serentak. Terlebih setiap daerah sesungguhnya telah mencairkan sebagian kebutuhan dana untuk pengamanan.

"Polri siap apa pun kondisinya. Kami antisipasi kerawanan dengan menyusun pemetaan. Tentu yang rawan dan sangat rawan harus diantisipasi," kata Kepala Polri Jenderal (Pol) Badrodin Haiti.

Wakil Kepala Polri Komjen Budi Gunawan mengatakan, kebutuhan dana untuk pengamanan Pilkada 2015 sebesar Rp 1,1 triliun untuk 31 polda tak termasuk Polda Aceh. "Yang sudah disetujui Rp 569 miliar," ujarnya.

(NTA/RYO/AGE)

Sumber : Kompas,  3 Juli 2015

Share this post :
 
Info Bungo : Tentang Kami | Maklumat | Disclaimer | Kontak | Komentar | Info Donasi | Surat Terbuka | Your Link
Copyright © 2009 - 2015. Info Bungo - Some Rights Reserved
Template Created by Creating Website >>
>>