Headlines News :
Home » , , » Calon Kepala Daerah Laporkan Harta Kekayaan

Calon Kepala Daerah Laporkan Harta Kekayaan

Written By Admin on Jumat, 24 Juli 2015 | 06.18

JAKARTA, KOMPAS — Komisi Pemberantasan Korupsi hingga Kamis (23/7) telah menerima pendaftaran laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari 602 bakal calon kepala daerah/wakil kepala daerah. KPK akan memeriksa kelengkapan laporan itu, kemudian mengumumkannya kepada Komisi Pemilihan Umum dan publik untuk dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam memilih.

Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja dalam jumpa pers di gedung KPK, Jakarta, mengungkapkan, pihaknya telah membuka loket pendaftaran harta kekayaan untuk bakal calon peserta pilkada sejak 22 Juli hingga 7 Agustus mendatang. Undang-undang mengatur, pelaporan harta kekayaan adalah salah satu syarat administratif seorang calon untuk mengikuti pilkada.

Pada 22 Juli terdapat 272 bakal calon yang mendaftarkan laporan kekayaan. Pada 23 Juli terjadi penambahan 330 bakal calon. "Kami harapkan kejujuran para calon. Dan, jangan lupa bahwa itu semua akan diumumkan di papan pengumuman KPU," kata Adnan.

Dikatakan, semua yang disampaikan ke KPK setelah dicatat akan diumumkan agar bisa dijadikan pertimbangan pemilih. "Agar pemilih tidak memilih kucing di dalam karung. Publik bisa meng-cross-check apakah cocok antara kekayaan dan profil. Ini data pembanding atau referensi dalam memilih," katanya.

Terkait verifikasi kekayaan calon kepala daerah, Adnan mengungkapkan, KPK memerlukan waktu mengingat banyaknya laporan kekayaan yang diterima. KPK tak akan melakukan sesuatu yang bisa dianggap sebagai kampanye hitam (black campaign). KPK juga tidak dapat memberikan rekomendasi apa pun jika nantinya ditemukan hal-hal yang mencurigakan dalam laporan kekayaan calon ke KPU.

"Tolong diingat, KPK tidak mungkin melakukan sesuatu di tengah proses pilkada seolah berpihak kepada pihak tertentu atau melakukan black campaign. Ini perlu diperhatikan. Ini semata-mata administrasi pencalonan kepala daerah," ujarnya.

Kemarin, Adnan juga meminta publik mengawasi penggunaan dana bantuan sosial, dana desa, dan dana pembayaran siswa miskin oleh kepala daerah agar tidak disalahgunakan untuk kampanye. Seperti diketahui, kasus dugaan penyelewengan kasus bantuan sosial terjadi di Sumatera Utara yang berakhir dengan penangkapan tiga hakim PTUN Medan yang menyidangkan gugatan surat perintah penyidikan yang dikeluarkan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.

Secara terpisah, komisioner KPU, Ida Budhiati, mengatakan, hasil verifikasi KPK terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) tidak akan memengaruhi status bakal calon terkait di kontestasi pilkada.

"Untuk memenuhi syarat pendaftaran, bakal calon cukup menyampaikan resi atau tanda terima dari KPK bahwa yang bersangkutan sudah melaporkan LHKPN-nya. Ini untuk mendorong budaya keterbukaan dan pertanggungjawaban calon kepada publik," katanya. (ANA/AGE)

Sumber : Harian Kompas,  24 Juli 2015
Foto: google.com

Share this post :
 
Info Bungo : Tentang Kami | Maklumat | Disclaimer | Kontak | Komentar | Info Donasi | Surat Terbuka | Your Link
Copyright © 2009 - 2015. Info Bungo - Some Rights Reserved
Template Created by Creating Website >>
>>