Headlines News :
Home » , , » Praktik Mahar Penyakit Lama Dalam Pilkada

Praktik Mahar Penyakit Lama Dalam Pilkada

Written By Admin on Kamis, 11 Juni 2015 | 07.21

Metrotvnews.com, Jakarta: Praktik mahar calon kepala daerah kepada partai politik disebut-sebut sebagai penyakit lama dalam penyelenggaraan Pilkada. Namun, sebetulnya praktik mahar dapat dicegah dengan Undang-undang nomor 8 tahun 2015 tentang pemilihan kepala daerah.

"Kan sebenarnya mahar dari dulu penyakit pilkada. Karena itu muculnya embrio korupsi dari pasangan calon," ujar peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Fadli Ramadanil di sela-sela diskusi 'Menilik Persiapan Penyelenggaraan Pilkada', di kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (10/6/2015).

Adanya UU nomor 8 tahun 2015 pasal 47 yang mengatur soal imbalan maupun mahar politik dianggap sebagai tindakan preventif yang tepat oleh pemerintah.

"Tentu ini mencegah. Ini langkah baik, memang ada sanksi yg berat. Tinggal PR-nya mengawasi hal itu. Perlu peran bakal calon juga yang medaftar," papar dia.

Ketentuan sanksi bagi siapapun yang melanggar telah diatur dalam Undang-undang nomor 8 tahun 2015 tentang Pilkada pasal 47 ayat 2, ayat 5, dan ayat 6.

Pertama, Pasal 47 ayat 2 berbunyi; Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik terbukti menerima imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang bersangkutan dilarang mengajukan calon pada periode berikutnya di daerah yang sama.

Kedua, Pasal 47 ayat 5 isinya; Dalam hal putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap menyatakan setiap orang atau lembaga terbukti memberi imbalan pada proses pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota maka penetapan sebagai calon, pasangan calon terpilih, atau sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota dibatalkan.

Dan terakhir, Pasal 47 ayat 6 juga jelas memberikan sanksi sebagai berikut; Setiap partai politik atau gabungan partai politik yang terbukti menerima imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan denda sebesar 10 (sepuluh) kali lipat dari nilai imbalan yang diterima. 
(AZF )

Sumber: http://m.metrotvnews.com/read/2015/06/10/403565
Foto: http://m.metrotvnews.com

Share this post :
 
Info Bungo : Tentang Kami | Maklumat | Disclaimer | Kontak | Komentar | Info Donasi | Surat Terbuka | Your Link
Copyright © 2009 - 2015. Info Bungo - Some Rights Reserved
Template Created by Creating Website >>
>>