Headlines News :
Home » , , » Pilkada Tetap Sesuai Jadwal

Pilkada Tetap Sesuai Jadwal

Written By Admin on Selasa, 23 Juni 2015 | 12.51

J Kristiadi: DPR Bekerja untuk Kepentingan Sendiri

JAKARTA, KOMPAS — Komisi Pemilihan Umum tidak terganggu dengan permintaan Komisi II DPR untuk menindaklanjuti hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan dalam waktu 10 hari. KPU optimistis tahapan pemilihan kepala daerah serentak 9 Desember 2015 tetap sesuai jadwal.

Ketua Komisi Pemilihan Umum Husni Kamil Manik mengatakan hal itu seusai rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (22/6) sore.

"Tidak ada niat mengganggu. Yang mengganggu siapa? Ini tugas biasa," kata Husni saat ditanya apakah KPU terganggu dengan pembahasan hasil audit BPK di DPR.

Husni mengatakan, menindaklanjuti hasil audit BPK dan melaksanakan tahapan pilkada merupakan tugas KPU. Saat ini, KPU sudah menindaklanjuti 75 persen rekomendasi BPK dan akan menyelesaikan sisanya sesuai permintaan Komisi II DPR.

"Kalau kami pedomannya undang-undang, yang mengamanatkan pilkada serentak Desember," ujar Husni.

BPK mengeluarkan rekomendasi atas temuan pengelolaan anggaran pemilihan umum tahun 2013-2014. Ada delapan masalah keuangan sebesar Rp 333,93 miliar yang terdiri dari Rp 10 miliar terjadi di KPU pusat dan Rp 323,93 miliar di KPU daerah.

Namun, sikap Komisi II DPR menunjukkan orientasi kinerja parlemen. Pengamat politik dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS), J Kristiadi, menilai, DPR hanya bekerja untuk kepentingan sendiri daripada menjalankan mandat rakyat. "Mereka memanipulasi mandat rakyat untuk kepentingan subyektif," ujar Kristiadi.

Kristiadi menilai upaya itu muncul karena nasib Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) untuk mengikuti pilkada serentak masih belum jelas akibat kepengurusan ganda.

"Demi solidaritas, anggota DPR dari partai politik lain ikut menekan KPU," kata Kristiadi.

Sepatutnya DPR sebagai wakil rakyat justru membantu KPU agar tahapan pilkada berjalan lancar sesuai jadwal. Apalagi UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang mengamanatkan pilkada serentak tahap pertama dimulai Desember 2015 juga merupakan produk legislasi DPR.

Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Saut Hamonangan Sirait, juga menilai pandangan sejumlah anggota DPR terlalu berlebihan. "Beri kesempatan KPU menyelesaikannya. Kalau ada yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, bisa diserahkan ke penegak hukum. Tak ada kaitannya dengan pilkada, apalagi berniat mengganti anggota KPU," ucapnya.

Tekanan politik

Dia menduga tekanan kepada KPU terkait partai politik dengan kepengurusan ganda. Elite parpol kemudian menggunakan kadernya di DPR untuk menekan KPU agar merevisi Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan sehingga parpol tersebut bisa mengusung calon dalam pilkada.

"Kami melihat KPU sekarang berada di bawah tekanan. Namun, kami yakin KPU bisa mengatasinya karena terbiasa bekerja di bawah tekanan," ujar Saut.

Peneliti Indonesia Corruption Watch, Donal Fariz, mengatakan, jika elite parpol ingin menunda pilkada serentak tahun ini karena alasan hasil audit BPK atas KPU, hal tersebut tidak logis. "Pilkada itu mandat undang-undang. Jauh lebih tinggi dari kemauan politik para anggota DPR," kata Donal.

Hasil pemeriksaan BPK sudah diketahui sejak awal 2015 dan hingga kini 75 persen temuan BPK telah ditindaklanjuti KPU. Toto Sugiarto dari PARA Syndicate mengatakan, "Jangan sampai anggota Dewan mencari keuntungan atas audit BPK terhadap KPU."

Ketua DPR Setya Novanto mengatakan, temuan BPK menyangkut penyimpangan yang mengarah pada kerugian negara. "Hal ini sangat serius. Karena itu, kami berharap Komisi II dan KPU bisa berkoordinasi dan mencari jalan keluar terbaik," katanya.

(NTA/APA/B05/B09/FLO/AGE)
Sumber : Kompas,  23 Juni 2015

Share this post :
 
Info Bungo : Tentang Kami | Maklumat | Disclaimer | Kontak | Komentar | Info Donasi | Surat Terbuka | Your Link
Copyright © 2009 - 2015. Info Bungo - Some Rights Reserved
Template Created by Creating Website >>
>>