Headlines News :
Home » , , » Izin Tambang Batubara Ditunda

Izin Tambang Batubara Ditunda

Written By Admin on Senin, 01 Juni 2015 | 05.47

Moratorium Hutan Perlu Dievaluasi
JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah mempertimbangkan penundaan pemberian izin usaha tambang batubara hingga akhir tahun karena menilai pertambangan batubara menyisakan banyak masalah. Selain menunda izin baru, pemerintah juga mengkaji ulang izin yang sedang berjalan.

"Hingga akhir tahun, tak ada izin baru untuk batubara," kata Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar dalam Forum Senator untuk Rakyat, "Hutan Indonesia di Persimpangan Nawacita", Minggu (31/5), di Jakarta.

Kebijakan itu diambil berdasarkan kajian tim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Menurut Siti, pertambangan batubara menyisakan banyak persoalan, seperti reklamasi tak tuntas. Lubang bekas pertambangan batubara menelan korban jiwa masyarakat di sekitar lokasi bekas tambang.

"Saat ini, harga batubara pun rendah, tak berarti untuk pertumbuhan ekonomi," ujarnya. Selain itu, ada perintah untuk meningkatkan nilai tambah batubara saat pengajuan izin dan itu membutuhkan investasi besar.

Siti menegaskan, selain di sektor pertambangan batubara, semua perizinan yang berhubungan dengan lingkungan hidup akan dikaji ulang. Perusahaan yang melanggar aturan akan diberi sanksi tegas, berupa pencabutan izin, bahkan pidana. "Semua izin terkait lingkungan hidup akan dikaji dengan ketat. Ada tim yang siap mengkaji semua perizinan," kata Siti.

Penegakan hukum

Ketua Perkumpulan HuMa Chalid Muhammad menambahkan, kondisi lingkungan kian kritis karena aktivitas eksploitasi sumber daya alam berlebihan. Indonesia kini terancam bencana ekologis karena salah urus.

Dia menilai selama ini negara membiarkan perusahaan merusak lingkungan melalui pemberian izin eksploitasi sumber daya alam. Pemerintah juga belum mampu menindak tegas pelaku perusakan lingkungan.

"Negara sudah lama tak hadir di tengah masyarakat," kata Chalid. Untuk itu, perlu perubahan paradigma dalam menjaga lingkungan hidup. Pola pikir pendapatan dan pertumbuhan ekonomi adalah dari perusahaan harus dibalik menjadi pertumbuhan ekonomi dari rakyat.

Terkait hal itu, kementerian terkait harus berkolaborasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar hutan. "Izin bagi korporasi sudah bisa dihentikan. Semestinya izin diberikan ke rakyat," katanya.

Ketua Unit Kajian Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Pius Ginting berpendapat eksploitasi lingkungan hidup di sektor pertambangan berlebihan. Banyak limbah dari tambang merusak sungai dan lahan warga. Kini saatnya menjadikan lingkungan hidup sebagai panglima.

"Semua harus mengacu pada penyelamatan lingkungan hidup. Paradigma bahwa pertumbuhan ekonomi adalah segalanya harus diubah menjadi lingkungan adalah segala-galanya," kata Pius.

Sementara itu, menurut Sekretaris Jenderal Majelis Kedaulatan Rakyat Indonesia Adhie Massardi, penyelamatan lingkungan harus dibarengi dengan pemberantasan korupsi. Hal itu karena banyak korupsi terjadi pada sektor lingkungan, terutama saat negosiasi pemberian izin.

"Korupsi membuat kerusakan lingkungan sangat parah. Pencegahan hanya bisa dilakukan dengan penegakan hukum. Semua perizinan harus dievaluasi," kata mantan juru bicara Presiden Abdurrahman Wahid ini.

Ketua Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Parlindungan Purba mengatakan, DPD mendukung penuh KLHK terkait penyelamatan lingkungan hidup. Upaya menjaga lingkungan seharusnya dijadikan gaya hidup. Ia mengusulkan sosialisasi soal lingkungan ke pemerintah daerah sebagai pemberi izin usaha pertambangan.

Di tempat terpisah, dalam keterangan pers soal Instruksi Presiden (Inpres) Moratorium Hutan, peneliti dari Aidenvironment, Haryono, mengatakan, "Moratorium saja tak cukup, perlu ada evaluasi terhadap penerapan moratorium yang berjalan empat tahun sebelumnya." Inpres moratorium pertama diterbitkan tahun 2011 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan diperpanjang tahun 2013.

Tentang hal itu, Siti menyatakan, penguatan kebijakan moratorium sedang terus dilakukan. Jadi, tak perlu menunggu hingga dua tahun untuk perbaikannya.

(B04/B07/ONG/ISW)

Sumber: Kompas,  1 Juni 2015 melalui print.kompas.com
Foto:google.com

Share this post :
 
Info Bungo : Tentang Kami | Maklumat | Disclaimer | Kontak | Komentar | Info Donasi | Surat Terbuka | Your Link
Copyright © 2009 - 2015. Info Bungo - Some Rights Reserved
Template Created by Creating Website >>
>>