Headlines News :
Home » , , , » APARATUR SIPIL NEGARA. Jelang Pilkada Serentak, Mutasi Pejabat Diawasi

APARATUR SIPIL NEGARA. Jelang Pilkada Serentak, Mutasi Pejabat Diawasi

Written By Admin on Jumat, 05 Juni 2015 | 07.02

SLEMAN, KOMPAS — Menjelang pemilihan kepala daerah serentak tahun ini, Komisi Aparatur Sipil Negara mengawasi kemungkinan ada mutasi pejabat yang berkait dengan kepentingan politik. Pengawasan dilakukan untuk memastikan pengisian jabatan di daerah berlangsung berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja setiap pegawai.

"Menjelang pemilihan kepala daerah serentak, mungkin akan ada banyak laporan mutasi pejabat. Ini tentu menjadi satu perhatian kami," kata Sofian Effendi, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), dalam Sosialisasi Kebijakan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi, Kamis (4/6), di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Sofian mengatakan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada, kepala daerah yang maju kembali dalam pilkada dilarang mengganti pejabat pada masa 6 bulan sebelum masa jabatannya berakhir. Jika aturan itu dilanggar, Komisi Pemilihan Umum (KPU) bisa membatalkan pencalonannya.

UU Pilkada menyatakan, kepala daerah dilarang mengganti pejabat di bawahnya dalam jangka 6 bulan setelah dilantik pula. "Tentu hal itu harus dipatuhi oleh kepala daerah," kata Sofian. Penggantian pejabat di pemerintah daerah juga diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang menegaskan penggantian aparatur sipil negara harus dilakukan dengan sistem merit, yakni berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan.

Sofian memaparkan, KASN juga pernah membatalkan pengisian jabatan aparatur sipil negara di sejumlah daerah karena pengisian jabatan itu melanggar aturan. Pada Maret 2015, misalnya, KASN membatalkan promosi, mutasi, dan pembebastugasan 338 pejabat daerah di Kabupaten Tana Tidung, Kalimantan Utara, dan Kabupaten Sumba Barat Daya, NTT.

Anggota KASN, Tasdik Kinanto, mengatakan, ia kerap mendengar pertanyaan dari pejabat di daerah mengenai kewajiban menggelar seleksi terbuka untuk pengisian jabatan. Hal itu menunjukkan, pemahaman sistem merit dalam manajemen aparatur sipil negara belum merata di semua daerah.

Bawaslu dan pemda

Di Jakarta, Kementerian Dalam Negeri dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menemukan banyak masalah yang menghambat pencairan dana untuk pengawasan pilkada serentak. Dalam rapat yang digelar di gedung Bawaslu, Jakarta, Kamis, Kemendagri akan menggelar rapat khusus membahas anggaran bersama Bawaslu provinsi dan Panitia Pengawas Pemilu kabupaten/kota dengan sekretaris daerah tingkat provinsi dan kabupaten/kota di Jakarta, Senin depan.

Pertemuan itu dihadiri Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kemendagri Reydonnyzar Moenek dan anggota Bawaslu, Endang Wihdatiningtyas. Kemendagri terus menggelar pertemuan dengan KPU dan Bawaslu untuk mengurai kendala penyelenggaraan pilkada serentak pada 9 Desember 2015. "Kami mendorong percepatan pencairan anggaran dari pemerintah daerah kepada pengawas pemilihan sekaligus memetakan setiap masalah yang masih muncul," kata Endang.

Dengan mempertemukan kedua belah pihak, kata Reydonnyzar, masalah yang muncul bisa segera dicarikan solusinya.

Sejumlah kabupaten/kota terlambat memiliki Panwaslu, yang merupakan lembaga sementara (ad hoc) karena dibentuk menjelang pilkada dan dibubarkan setelah proses pemilihan tuntas. Hal itu menghambat pencairan anggaran pengawasan. Persoalan lain, meskipun panitia pengawas sudah dilantik, sekretariat panitia pengawasnya belum terbentuk. Pembentukan sekretariat sangat bergantung pada pemda karena diisi aparatur sipil negara yang bertanggung jawab sebagai pejabat pembuat komitmen pengelola anggaran.

Endang mengatakan, kendala itu bisa muncul karena dua hal, yaitu Bawaslu/Panwaslu tak segera menyiapkan hal-hal yang diperlukan untuk pilkada. Selain itu, pemda tidak serius mendiskusikan kebutuhan pengawasan pilkada.

Hingga Kamis, berdasarkan laporan Badan/Panitia Pengawas Pemilu di daerah ke Bawaslu, baru 103 dari 269 badan/panitia yang sudah menandatangani naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) dengan kepala daerah. Data Kemendagri berdasarkan laporan dari pemda, baru 104 dari 269 kepala daerah yang sudah menandatangani NPHD itu.

(HRS/FRN/ODY/SIR/

EGI/APA/OSA/RYO)

Sumber : Kompas, 5 Juni 2015, melalui print.kompas.com

Share this post :
 
Info Bungo : Tentang Kami | Maklumat | Disclaimer | Kontak | Komentar | Info Donasi | Surat Terbuka | Your Link
Copyright © 2009 - 2015. Info Bungo - Some Rights Reserved
Template Created by Creating Website >>
>>