Headlines News :
Home » , » 14 Komoditas Dikendalikan

14 Komoditas Dikendalikan

Written By Admin on Selasa, 16 Juni 2015 | 07.01

Stok Barang Pengusaha Maksimum Tiga Bulan

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah tengah menyiapkan Peraturan Presiden tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting. Ada 14 barang kebutuhan pokok/barang penting yang akan menjadi fokus pengendalian pemerintah.

Presiden RI Joko Widodo luncurkan program Operasi Pasar Nasional Menjelang Bulan Puasa di Komplek Pergudangan Utama Bulog, Cimindi, Kota Cimahi, Jawa Barat, Senin (15/6). Operasi pasar yang diluncurkan serentak di sejumlah provinsi di Indonesia ini meliputi beberapa komoditas kebutuhan pokok masyarakat seperti beras, gula, dan minyak goreng.

Dalam rancangan peraturan presiden (perpres) yang didapat Kompas itu, Senin (15/6), di Jakarta, selain fokus dalam pengendalian ketersediaan dan stabilisasi harga, pemerintah juga mengatur batasan stok maksimal untuk barang kebutuhan pokok dan barang penting lain, yang ditetapkan maksimum tiga bulan persediaan barang berjalan.

Ke-14 jenis barang kebutuhan pokok itu meliputi beras, kedelai sebagai bahan baku, tempe, cabai, bawang merah, gula, minyak goreng, tepung terigu, daging sapi, daging ayam ras, telur ayam ras, serta ikan segar, dalam hal ini bandeng, ikan kembung, dan tongkol/tuna/cakalang.

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Srie Agustina yang dikonfirmasi mengenai hal itu mengatakan, persediaan stok maksimum tiga bulan persediaan barang berjalan dinilai cukup ideal karena pengusaha tentu harus mempunyai stok barang untuk memenuhi kebutuhan pelanggan mereka. Misalnya, untuk barang- barang yang diproduksi secara musiman.

Srie mencontohkan, misalnya penjualan barang kebutuhan pokok bulanan seorang pengusaha 100 ton. ”Maka, pengusaha itu boleh menyimpan barang yang dia jual maksimum 300 ton,” ujar Srie.

Kebijakan ini tidak berlaku pada barang kebutuhan pokok/barang penting sepanjang digunakan untuk keperluan bahan baku atau bahan penolong untuk proses produksi atau untuk didistribusikan. Pertimbangannya, kebutuhan bahan baku dan bahan penolong besar, dan ini terkait dengan strategi perusahaan dalam menjamin kelangsungan produksi.

Menurut Srie, penentuan 14 barang kebutuhan pokok/barang penting didasarkan atas alokasi pengeluaran rumah tangga tinggi, memiliki pengaruh terhadap inflasi, dan memiliki kandungan gizi untuk kebutuhan manusia.

Lebih lanjut, Srie mengatakan, idealnya kebijakan itu bergulir menjelang bulan puasa karena lonjakan harga barang kebutuhan pokok biasanya terjadi seminggu menjelang puasa dan seminggu menjelang Lebaran. Meski demikian, kalaupun sebentar lagi puasa, kebijakan itu bisa digunakan untuk masa sepekan menjelang Lebaran dan situasi khusus lain.

”Perpres sebagai payung dari kebijakan penetapan harga, pengendalian ketersediaan, dan stabilisasi harga oleh Kementerian Perdagangan melalui peraturan menteri perdagangan,” lanjutnya.

Kebijakan harga

Dalam menjamin pasokan dan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok atau barang penting dalam kondisi tertentu yang dapat mengganggu kegiatan perdagangan nasional, Kementerian Perdagangan berwenang menetapkan kebijakan harga, mengelola stok dan logistik, mengelola ekspor-impor, serta mengendalikan ketersediaan dan kestabilan yang dilakukan pemerintah pusat dan daerah.

Srie menuturkan, khusus terkait kebijakan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok, Kementerian Perdagangan berwenang menetapkan harga khusus saat hari besar keagamaan, seperti puasa dan Lebaran, serta pada saat terjadi gejolak harga.

Selain itu, juga menetapkan harga eceran tertinggi dalam rangka operasi pasar sebagian atau seluruh barang kebutuhan pokok serta menetapkan harga subsidi untuk sebagian atau seluruh barang kebutuhan pokok dan barang penting.

”Kementerian Perdagangan juga berwenang menetapkan harga acuan dalam kondisi perdagangan normal,” ujarnya.

Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian yang juga Ketua Tim Upaya Khusus Peningkatan Produksi Padi, Jagung, dan Kedelai Gatot Irianto mengatakan, besaran harga khusus yang ditetapkan saat puasa dan Lebaran idealnya maksimum 20 persen di atas harga barang.

Sebesar 10 persen diberikan margin keuntungan pedagang, sedangkan 10 persen lagi merupakan toleransi yang diberikan kepada pengusaha. Toleransi perlu diberikan mengingat situasi khusus hari besar keagamaan.

Gatot mengusulkan agar kebijakan pengendalian pasokan dan stabilisasi harga tidak hanya berlaku saat hari besar keagamaan, tetapi sebaiknya juga berlaku untuk masa-masa paceklik, saat produksi rendah.

Peringatan main harga

Di Cimahi, Jawa Barat, Presiden Joko Widodo mengatakan, pemerintah bertekad menjaga stabilitas harga pangan di Tanah Air. Bahkan, ia menjamin stok pangan menjelang Ramadhan dan Idul Fitri aman karena pemerintah siap mengantisipasi dan mengatasi secara cepat segala kemungkinan gejolak harga.

Untuk itu, Presiden meminta semua jajaran pemerintah, baik pemerintah pusat, yakni kementerian terkait, maupun pemerintah daerah, melakukan yang terbaik bagi pemenuhan pangan rakyat.

”Oleh karena itu, saya mengingatkan, jangan ada yang bermain menjelang Lebaran. Kalau ada kenaikan yang tidak wajar, ada yang ingin bermain-main masalah harga, pasti kita kejar,” ujar Presiden.

Terkait dengan bulan puasa, Pemerintah Kota Makassar, Sulawesi Selatan, menyiapkan program pasar murah. Sementara itu, Pemerintah Provinsi Jawa Timur segera menggelar operasi pasar untuk mengendalikan harga kebutuhan pokok yang merangkak naik. (SON/ENG/DIA/FRN/ETA/ODY/RWN/MAS)

Sumber : Kompas,  16 Juni 2015. Melalui print.kompas.com

Share this post :
 
Info Bungo : Tentang Kami | Maklumat | Disclaimer | Kontak | Komentar | Info Donasi | Surat Terbuka | Your Link
Copyright © 2009 - 2015. Info Bungo - Some Rights Reserved
Template Created by Creating Website >>
>>