Headlines News :
Home » » Herman Kadir : Undang-Undang Pemilu Perlu di Tinjau Ulang

Herman Kadir : Undang-Undang Pemilu Perlu di Tinjau Ulang

Written By Admin on Sabtu, 29 Maret 2014 | 13.52


MUARA BUNGO - Anggota Komisi II DPR RI, Herman Kadir, SH. M.Hum menilai, undang-undang pemilu yang diterapkan di republik ini masih banyak terdapat kelemahan. Hal ini terkait masih terlalu dominannya keikut sertaan kepala daerah dalam atau pemimpin dalam kegiatan kampanye parpol. Menurutnya, setiap menjelang  pemilu legislatif kepala daerah (Kada) terlalu sibuk mengurusi parpol dibandingkan urusan pemerintahan.Kepala daerah mengajukan cuti untuk menjadi juru kampanye Parpol yang telah membesarkannya.
Menurutnya undang-undang yang memperbolehkan kepala daerah mengajukan cuti untuk menjadi juru kampanye terlalu memberikan keleluasan bagi kepala daerah dalam kegiatan politik. Karna sudah pasti kepala daerah yang mengajukan cuti untuk menjadi juru kampanye mengabaikan tugasnya, dan mengebelakangkan kepentingan rakyat. Mestinya jika sudah menjadi pejabat atau kepala daerah harusnya lebih mengutamakan kepentingan rakyatnya. Oleh karena itu revisi undang-undang ini diperlukan agar kapasitas suatu kepala daerah, tidak terkontaminasi antara parpol dan masyarakat. “ Banyak kepala daerah menjelang pemilu 2014 ini terlalu berlebihan menjadi juru kampanye. Meraka malah lebih mementingkan parpol dari pada mengurusi masyarakat,”. Kata politisi PAN ini kemarin Rabu (26/3) saat menjadi Pemateri dalam seminar kepemimpinan empat pilar kebangsaan yang digelar oleh LSM Garuda di Aula Hotel Swarna Bumi.   
Selain itu, dikatakan Herman Kadir, menjelang pemilu para PNS atau pejabat, dan para Kepala Dinas selalu dibawah kekuasan kepala daerah dijadikan alat untuk pendokrak suara parpol dari seorang kepala daerah. Sehingga praktek politik seperti ini dinilainya tidak baik, dan bertentangan dengan Undang-undang dasar. Karena tidak dapat dipungkiri saat ini  pejabat struktural, Sekda atau Kepala Dinas yang di dibawah kendali Kepala daerah atau Bupati ketika memasuki masa-masa pemilu. Terlebih menghadapi pemilu legislatif seperti sekarang ini, menurutnya para Bupati sibuk mengajukan Cuti untuk menjadi juru kampany “ Saya rasa, sudah bukan hal yang baru lagi, setiap menjelang pemilu para kepala daerah sibuk mengurus partai dan mengumpulkan para pejabat dan kepala dinas untuk kepentingan politik. Untuk itu menurut saya Undang-undang pemilu perlu direvisi,”. Ujar Putra asli Jambi itu. (aan)  
Sumber: http://dinamikawarta.com/berita-958-herman-kadir--undangundang-pemilu-perlu-di-tinjau-ulang.html

Ad BelajarInggris.net Tempat Kursus Bahasa Inggris Online cepat dan Mudah tanpa grammar Full Conversation / Percakapan Bersertifikat
Share this post :
 
Info Bungo : Tentang Kami | Maklumat | Disclaimer | Kontak | Komentar | Info Donasi | Surat Terbuka | Your Link
Copyright © 2009 - 2015. Info Bungo - Some Rights Reserved
Template Created by Creating Website >>
>>