Headlines News :
Home » , » HONORER NGAKU SETOR RP 80 JUTA

HONORER NGAKU SETOR RP 80 JUTA

Written By Admin on Selasa, 18 Februari 2014 | 09.53


SAROLANGUN – Pengumuman kelulusan honorer kategori dua (K2) yang sudah diumumkan menuai banyak protes di sejumlah daerah. Tak terkecuali di Jambi. Di Kabupaten Sarolangun misalnya, sejumlah honorer mengungkapkan adanya dugaan praktik suap menyuap dalam seleksi honorer K2.
Beberapa honorer mengaku merasa tertipu. Mereka mengaku sudah menyerahkan uang antara Rp 75 juta – Rp 100 Juta kepada salah seorang oknum pegawai di kantor BKD, Sarolangun dengan konpensasi lulus jadi CPNS. Namun, kenyataannya mereka tidak lulus.
Salah seorang honorer K2 yang minta namanya tidak dutulis mengungkapkan, tiga bulan sebelum tes K2, dia telah menyetorkan uang sebesar Rp 80 Juta kepada salah serang oknum pejabat di BKD Sarolangun. Dengan uangb pelicin tersebut, dia dijanjikan bisa lulus jadi CPNS. Namun, di pengumuman kelulusan honorer K2 yang diumumkan, Jumat malam lalu, namanya tidak ada.
“Saya akan membawa perkara ini kejalur hukum dan keperdataan. Saya minta kasus ini diusut dan minta ganti rugi. Karena saya merupakan korban sekaligus saksi dalam hal ini,”katanya kemarin (16/2). Isu suap penerimaan seleksi honorer K2 ini menjadi bahan perbincangan hangat di Sarolangun.
Sementara itu, Kepala BKD Sarolangun belum bisa dikonfirmasi soal dugaan adanya praktik suap menyuap dalam seleksi CPNS. Ponselnya dihubungi ntidak aktif. Informasi yang diperoleh, Kepala BKD Sarolangun sedang melaksanakan ibadah Umroh, ke tanah Suci Mekkah.
Reaksi kekecewaan juga diungkapkan honorer di sejumlah daerah. Mereka kecewa, lantaran banyak juga honorer dengan masa kerja lama dan berusia tua, malah tidak lulus. Sikap kecewa juga disampaikan para pengurus Forum Honorer Indonesia (FHI). Mereka mengklaim telah menemukan beberapa indikasi kecurangan yang disertai bukti. Hanya saja, temuan belum dipublikasikan.
"Pada saatnya nanti akan kita buka ke publik," kata Sekretaris Jenderal (Sekjend) Dewan Presidium FHI Pusat Eko Imam Suryanto dalam keterangan persnya kepada JPNN, kemarin.
FHI mengaku telah melakukan penelusuran data nama-nama honorer kategori dua (K2) yang lulus menjadi CPNS. Temuannya, 80 persen dari yang lulus memiliki masa kerja sebagai honorer sekitar 10 tahun. Sementara, banyak honorer dengan masa tugas lebih 10 tahun malah tidak lulus.
Eko menilai, hal ini menunjukkan pemerintah belum bersikap adil.
"Secara umum FHI menilai bahwa dari data yang lulus pemerintah masih belum menerapkan penilaian afirmasi yang telah disetujui antara Komisi II DPR RI pada tanggal 3 Februari 2014. Dari analisa data yang FHI lakukan maka FHI menyimpulkan hampir 80 persen adalah TMT (terhitung mulai tanggal menjadi honorer) 2003/2004. Ini tentunya kurang memberi rasa keadilan bagi yang masa kerjanya lebih panjang," ujar Eko.
Bahkan, kata Eko, banyak juga honorer K2 yang lulus masih berusia muda, dalam kisaran usia 25 sampai 32 tahun. "Tentunya hal ini akan semakin meningkatkan rasa kekecewaan para honorer," ujarnya.
Pernyataan sikap ini merupakan hasil Rapat Kerja FHI yang digelar di Lebak, Banten, 15-16 Februari 2014, yang juga diteken Ketua Dewan Presidium Pusat, Hasbi, dan sejumlah pentolan FHI lainnya. FHI juga tidak percaya begitu saja dengan statemen para petinggi KemenPAN-RB yang menyatakan honorer K2 yang gagal, tetap boleh bekerja, sembari menunggu penjabaran UU Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terkait dengan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
Pernyataan MenPAN-RB Azwar Abubakar yang menyebut nasib honorer K2 gagal diserahkan ke masing-masing pemda, juga dinilai pernyataan yang konyol, lantaran tidak didasari aturan yang jelas. "Sekali lagi FHI menegaskan bahwa pemerintah harus segera membuat juklak tertulis dan tegas dalam penanganan honorer k2 yang tidak lulus. Hal ini untuk meredam kegalauan dan gejolak jika hal ini tidak dituntaskan. Jangan hanya dengan pernyataan lisan, tapi harus ada dibuat aturan yang tegas," kata Eko.
Di bagian lain, kemarin petinggi KemenPAN-RB kembali mengeluarkan pernyataan terkait penanganan honorer K2 yang gagal.
Deputi SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara sdan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) Setiawan Wangsaatmaja mengatakan, pemda yang mampu dari segi keuangan tetap boleh mempekerjakan honorer K2 yang gagal menjadi CPNS, sembari menunggu terbitnya PP tentang PPPK.
"Honorer K2 yang gagal bisa kok lanjut kerja lagi. Sesuai arahan Pak Menteri, bagi daerah yang kemampuan anggarannya besar, tidak masalah mempekerjakan honorer K2-nya. Jadi tidak perlu di-PHK," kata Setiawan Wangsaatmaja.
Diakui, pihaknya menerima banyak komplain dari bupati/walikota mengenai cara menangani honorer K2 yang gagal tes. Lantaran para bupati/walikota merasa daerahnya mampu memberikan honor, maka pusat membolehkan jika honorer K2 gagal tetap boleh bekerja.
Seperti pernah dikatakan Azwar, Setiawan juga meminta agar honor untuk honorer K2 yang gagal dan masih bekerja itu dinaikkan agar memenuhi standar kesejahteraan. Namun, saat ditanya bagaimana dengan daerah yang kemampuan keuangannya tipis, Setiawan mengatakan, sepenuhnya diserahkan kepada masing-masing daerah.
"Kan mereka yang angkat, jadi mereka juga yang harus menyelesaikan. Yang jelas dengan adanya UU Aparatur Sipil Negara (ASN), tidak ada lagi honorer," terangnya.
Pembayaran Gaji Honorer Bisa Jadi Temuan
Di bagian lain, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB) belum menerbitkan landasan hukum terkait nasib tenaga honorer kategori 2 (K-2) yang gagal diangkat jadi CPNS. Sehingga pembayaran gaji honorer K-2 berpotensi menjadi temuan dalam audit keuangan negara.
Jajaran Kemen PAN-RB sampai kemarin mengakui belum ada landasan hukum resmi untuk penanganan tenaga honorer K-2 yang gagal jadi CPNS itu. Mereka hanya menyampaikan bahwa penanganan tenaga honorer K-2 yang gagal itu dikembalikan lagi kepada instansi masing-masing. Tanpa ada petunjuk teknis penanganannya.
Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kemen PAN-RB Herman Suryatman mengatakan, seluruh instansi dan tenaga honorer K-2 diminta untuk menunggu perkembangan dari Kemen PAN-RB. "Semua kebijakan akan diintegrasikan dengan undang-undang ASN (Aparatur Sipil Negara, red)," papar Herman.
Dia mengatakan bahwa dalam UU ASN itu memang sudah tidak ada lagi istilah tenaga honorer. Dalam undang-undang yang baru disahkan itu, pegawai pemerintah hanya ada dua jenis. Yakni pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Herman juga belum bisa menyebutkan apakah seluruh honorer K-2 yang gagal menjadi pegawai PPPK.
"Sejatinya beberapa waktu lalu Menpan PAN-RB sudah mengeluarkan arahan secara lisan terkait penanganan tenaga honorer K-2 yang tidak diterima menjadi CPNS," katanya. Yakni jika memenuhi persyaratan di masing-masing instansi, mereka bisa tetap bekerja. Tetapi Menpan meminta supaya mereka mendapatkan perlakuan seperti PNS resmi. Yakni mendapatkan gaji yang layak serta tunjangan sosial seperti asuransi kesehatan.
Pihak Kemen PAN-RB sampai saat ini belum mendapatkan laporan resmi terkait instansi yang bingung dalam menangani tenaga honorer K-2 yang gagal diangkat menjadi CPNS. Termasuk kendala dalam pengalokasian anggaran negara untuk menggaji mereka.
Saat ini jajaran Kemen PAN-RB bersama dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) masih fokus dalam menuntaskan pengangkatan honorer K-2. Yakni menyelesaikan pengumuman yang masih belum dipublikasi, hingga penerbitan NIP. Dalam pengangkatan yang sudah dilakukan, ada 150 ribuan tenaga honorer dari total sekitar 600 ribu orang yang diangkat menjadi CPNS.
Kemen PAN-RB meminta masyarakat supaya berhati-hati terhadap segala bentuk upaya penipuan. Diantaranya yang menyebut bakal ada pengumuman tenaga honorer K-2 tahap kedua. Herman menegaskan bahwa tidak ada lagi gelombang pengumuman tenaga honorer K-2. (sam/wan/jpnn)
Sumber: http://www.jambi-independent.co.id/jinn/index.php/component/k2/item/753-honorer-ngaku-setor-rp-80-juta

Ad BelajarInggris.net Tempat Kursus Bahasa Inggris Online cepat dan Mudah tanpa grammar Full Conversation / Percakapan Bersertifikat
Share this post :

+ komentar + 1 komentar

3 Desember 2014 18.47

Lolos PNS Guru di lingkungan Kemenag jatim) Berawal dari keinginan kuat untuk mengikuti test tertulis CPNS yang dilaksanakan oleh PEMDA JATIM tepatnya di kab SIDOARJO dimana saya tinggal, saya pun ikut berpartisipasi mengkutinya. Namun sebenarnya bukan sekedar hanya berpartisipasi tapi terlebih saya memang berkeinginan untuk menjadi seorang PNS. karena tanggal 5 Desember 2013 yang lalu saya pun mengikuti Test CPNS yang diselenggarakan oleh PEMDA JATIM dengan harapan yang maksimal yaitu menjadi seorang PNS. Kini tanggal 18 Desember 2013, pengumuman test kelulusan tertulis itu diumumkan. Dengan sedikit rasa cemas dan bercampur tidak karuan menyelimuti pikiranku. Rasa pesimiskupun timbul, karena pengumuman yang di informasikan adalah tertanggal 15 Desember 2013 namun di undur tanggal 21Desember 2013. Dengan mengucapkan BISMILLAH, aku pun masuk ke halaman kantor BKD untuk melihat hasil pengumuman test tertulis CPNS. Dan Syukur Alhamdulillah saya pun LULUS diurutan ke 2 dari 1 formasi yang aku ikuti di Kabupaten SIDOARJO Prov JAWA TIMUR. Dan berikut peringkat screen shoot yang saya jepret menggunakan Ponsel kesayangku. Puji Syukur tak henti-hentinya aku panjatkan ke Hadirat Allah SWT, atas rezeki yang diberikan kepadaku.dan untuk hasil ini saya ucapkan terimakasih kepada : 1. Orang Tua, Saudara-saudaraku; Tetap mensupport aku selama 3 bulan terakhir ini, terimakasih Mama juga buat teman-temanku terimakasih semuanya. 2. Terimakasih khususnya Bpk.Drs.DEDE DJUNAEDHY M.SI beliau selaku petinggi BKN PUSAT,dan dialah yang membantu kelulusan saya,alhamdulillah SK saya tahun ini bisa keluar.jadi bagi temen2 yang ingin LULUS seperti saya silahkan anda hubungi Direktur pengadaan PNS Drs.DEDE JUNAEDY M.SI,0878 4299 6999.wassalam.

Posting Komentar
 
Info Bungo : Tentang Kami | Maklumat | Disclaimer | Kontak | Komentar | Info Donasi | Surat Terbuka | Your Link
Copyright © 2009 - 2015. Info Bungo - Some Rights Reserved
Template Created by Creating Website >>
>>