Headlines News :
Home » , , , » KPU: Caleg Pindah Partai Tidak Harus Mundur

KPU: Caleg Pindah Partai Tidak Harus Mundur

Written By Admin on Jumat, 02 Agustus 2013 | 08.25

JAKARTA, KOMPAS.com – Mahkamah Konstitusi (MK), Selasa (31/7/2013) menetapkan, anggota DPRD dari partai non-peserta pemilu yang mencalonkan diri pada Pemilu 2014 melalui partai politik berbeda tidak harus mundur. Menanggapi hal itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) segera menerbitkan surat edaran agar KPU di daerah memproses pencalonan anggota DPRD yang pindah partai.

“Nanti kami akan mengeluarkan surat edaran juga ke partai dan kepada KPU daerah provinsi dan kabupaten/kota terkait soal itu. Jadi nanti teman-teman (KPU di daerah) juga akan menyikapi pencalonan di provinsi dan kabupaten/kota. Apa boleh buat, kami tindak lanjutilah,” pungkas Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah di Kementerian Dalam negeri (Kemendagri), Jakarta, Kamis (1/8/2013).

Surat edaran dari KPU itu, katanya, pasti akan ditindaklanjuti juga oleh pihak Kemendagri. Dia mengatakan, dengan putusan MK itu, anggota DPRD dari parpol non-peserta Pemilu tidak perlu lagi melampirkan surat pemberhentian atau pun surat keterangan mengenai proses pemberhentiannya sebagai anggota DPRD dari partai lain.

“Jadi kalau dulu dia (anggota DPRD) dikategorikan belum memenuhi syarat karena belum menyertakan formulir BB5 dan surat pemberhentian sebagai anggota DPRD, sekarang otomatis dia kami kategorikan memenuhi syarat,” ujar Ferry.

Dalam Peraturan KPU No 13 tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota Legislatif, KPU sempat menetapkan, anggota DPR atau DPRD yang mencalonkan diri dari partai yang lain dengan partai pengusungnya terdahulu harus mundur. Hal itu tidak terkecuali bagi anggota Dewan dari partai non-peserta pemilu yang ingin mencalonkan diri dari partai peserta pemilu.

Pada pasal 19 huruf I poin 2 dijelaskan setiap anggota DPRD dari partai politik yang sudah tidak lagi menjadi peserta pemilu 2014, namun hendak maju sebagai caleg dari salah satu partai peserta pemilu 2014, wajib mengundurkan diri sebagai anggota DPRD dan mengisi formulir BB5 yang diserahkan ke KPUD.

Tetapi bagi anggota DPRD dari partai yang hingga saat ini masih menjadi peserta pemilu 2014, tidak perlu mengisi formulir BB5. Pasal ini ditentang oleh seluruh anggota DPRD yang hendak maju sebagai caleg dari partai lain. Hal ini dinilai bertentangan dengan UU No 8 tahun 2013.

Banyak anggota DPRD yang bersikeras dan tetap tidak mau mundur dari jabatannya. Akhirnya Mendagri Gamawan Fauzi menerbitkan surat edaran yang memerintahkan kepada daerah memproses pemberhentian anggota DPRD yang ingin mencalonkan diri dari partai lain.

Tetapi, MK membatalkan ketentuan pemberhentian anggota DPR/DPRD yang tercantum dalam Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (UU Parpol). Pasalnya, MK memutuskan aturan tersebut konstitusional bersyarat.

“Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian. Pasal 16 ayat (3) UU Parpol bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai: dikecualikan bagi anggota DPR atau DPRD jika: (a) partai politik yang mencalonkan anggota tersebut tidak lagi menjadi peserta Pemilu atau kepengurusan partai poitik tersebut sudah tidak ada lagi, (b) anggota DPR atau DPRD tidak diberhentikan atau tidak ditarik oleh partai politik yang mencalonkannya, (c) tidak lagi terdapat calon pengganti yang terdaftar dalam Daftar Calon Tetap dari partai yang mencalonkannya,” urai Ketua MK Akil Mochtar, Rabu (31/7/2013).

Sumber: http://nasional.kompas.com/read/2013/08/01/1721330/KPU.Caleg.Pindah.Partai.Tidak.Harus.Mundur
Ad BelajarInggris.net Tempat Kursus Bahasa Inggris Online cepat dan Mudah tanpa grammar Full Conversation / Percakapan Bersertifikat
Share this post :

+ komentar + 1 komentar

31 Maret 2014 01.35

Assalamu Alaikum wr-wb,perkenalkan nama saya ibu SURIYANI asal SURAKARTA,saya ingin mempublikasikan KISAH KESUKSESAN saya menjadi seorang PNS.saya ingin berbagi kesuksesan keseluruh pegawai honorer K1 dan K2 diinstansi pemerintahan manapun,saya mengabdi kurang dari 10thn menjadi pegawai honoer belum terangkat menjadi PNS dan saya mengabdikan diri sebagai guru disebuah desa terpencil didaerah surakarta,dan disini daerah tempat mengajar saya hanya dialiri listrik tenaga surya,saya melakukan ini demi kepentingan anak murid saya yang ingin menggapai cita-cita masing2,pada suatu hari sekolah tempat saya mengajar mendapat tamu istimewa dari salah seorang pejabat tinggi dari kantor BKN PUSAT karena saya sendiri mendapat penghargaan pengawai honorer teladan,disinilah awal perkenalan saya dengan beliau, dan secara kebetulan beliau menitipkan nomor hp pribadinya 0812-9343-4567 atas nama TAUCHID DJATMIKO SH.M.SI,beliaulah yang selama ini membantu perjalan karir saya menjadi PEGAWAI NEGERI SIPIL.alhamdulillah berkat bantuan bapak TAUCHID DJATMIKO SH.M.SI.SK saya tahun ini bisa keluar,bagi anda yang ingin seperti saya silahkan hubungi bapak TAUCHID DJATMIKO SH.M.SI dinomor 0812-9343-4567,siapa tau beliau bisa membantu anda.

Posting Komentar
 
Info Bungo : Tentang Kami | Maklumat | Disclaimer | Kontak | Komentar | Info Donasi | Surat Terbuka | Your Link
Copyright © 2009 - 2015. Info Bungo - Some Rights Reserved
Template Created by Creating Website >>
>>