Headlines News :
Home » , , » Pemekaran Kabupaten Bungo Positif

Pemekaran Kabupaten Bungo Positif

Written By Admin on Minggu, 31 Maret 2013 | 07.21


JAMBI – Rencana pemekaran dua kabupaten, Merangin dan Bungo, ternyata sudah sampai di tahap pembahasan oleh Komisi II DPR RI. Dari dua rencana pemekaran itu, pemekaran kabupaten Bungo lebih berpeluang terjadi dibanding pemekaran Kabupaten Merangin.
Ketua Komisi II DPR RI Agun Sudarsa kemarin (29/3) mengatakan, pihaknya menyetujui pembahasan Kabupaten Bungo dan Kabupaten Merangin bersama-sama dengan sejumlah daerah yang diajukan provinsi lainnya di Indonesia.
“Kami juga akan adakan tinjauan lapangan tentang kelayakan,” kata Agun saat menerima delegasi dari Pemprov Jambi di gedung DPR RI, Kamis (28/3) siang.
N
amun dia berpesan kepada Pemprov jangan sembrono mengumumkan rencana pemekaran itu kepada masyarakat Jambi. Jangan sampai ada kesan Komisi II DPR RI telah menetapkan daerah otonomi baru (DOB) yang baru diusulkan kemarin itu sebagai DOB. “Pemekaran daerah itu harus sesuai dengan peraturan perundangan serta RUU Pemda yang tengah dibahas saat ini,” kata dia.
Terpisah, Gubernur Jambi Hasan Basri Agus (HBA) membenarkan hal itu. Dia mengaku datang sendiri ke DPR RI bersama perwakilan pimpinan DPRD Provinsi Jambi untuk menyerahkan dokumen pendukung rencana pemekaran kabupaten Merangin dan Bungo. Menurutnya, selain Jambi, ada 23 gubernur yang turut diundang untuk ikut rapat di DPR membahas masalah DOB tersebut.
"Mereka cek aspirasi dari masing-masing daerah yang mengajukan daerah pemekaran. Kita kemarin termasuk yang kelima dari 23 provinsi yang dibahas DPR," jelasnya saat dikonfirmasi Jambi Independent di rumah dinas gubernur, kemarin (29/3).
Menurutnya, ada dua daerah di provinsi Jambi yang akan dimekarkan. Kabupaten Bungo akan dimekarkan menjadi Kabupaten Bungo dan Kota Bungo, sedangkan Kabupaten Merangin dimekarkan menjadi Kabupaten Merangin dan Kabupaten Tabir.
Mantan Bupati Sarolangun ini menambahkan, pemekaran dua daerah tersebut dibahas DPR RI. Mengenai kapan pemekaran dua daerah itu disahkan, diakui prosesnya masih panjang. "DPR akan melakukan peninjauan ke lapangan dulu, lalu akan disahkan bersama Kemendagri," ujarnya.
Meski begitu, HBA mengatakan untuk pemekaran Kabupaten Muara Bungo dan Kota Bungo hampir dipastikan gol. Sebab, sesuai PP 78, syarat dokumen administrasi yang diajukan Kabupaten Muaro Bungo sudah lengkap. Sedangkan Kabupaten Merangin, diakuinya baru sebatas wacana dan belum ada pengajuan resmi secara administrasi dari daerah itu.
"Untuk Bungo sudah lengkap. Bahkan sudah kita ajukan ke presiden. Sedangkan pemecahan Kabupaten merangin dan Tabir baru sebatas wacana masyarakat. Tapi, memang sudah sampai ke DPR," katanya.
Menurutnya, pemprov selaku perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah belum pernah memproses masalah pemekaran Kabuapten Merangin dan Tabir. Makanya, HBA cukup terkejut saat komisi II DPR RI menyetujui membahas masalah pemekaran Kabupaten Merangin.
"Kita belum pernah dengar tentang merangin. Dan secara administrasi memang belum diproses. Sebab, masih banyak persyaratan lain yang hrus dilengkapi," ujarnya.
Meski begitu, HBA membuka peluang bagi pemekaran Kabupaten Merangin dan Tabir. Apalagi, secara geografis pemekaran tersebut memang cukup layak dan sudah siap. Ditambah lagi Komisi II DPR RI juga sudah sepakat untuk membahasnya. Hanya saja, pemekaran itu harus melalui kajian mendalam, terutama melibatkan tokoh masyarakat setempat.
“Saya sudah sampaikan ke DPR bahwa Merangin baru saja selesai Pemilukada. Yang jelas, secara administrasi silahkan pemerintah kabupaten ajukan ke pemprov," katanya.
Untuk diketahui, informasi yang dirangkum Jambi Independent, rencana pemekaran Kabupaten Bungo telah mencuat sejak beberapa tahun lalu. Rencana ini menuai pro kontra. Banyak yang setuju, banyak pula tidak.
Kabupaten Bungo yang berpenduduk sekitar 270 ribu jiwa, dengan luas wilayah sekitar 4.659, memiliki 17 kecamatan, 12 kelurahan dan 13 desa. Dengan topografi ini, Bungo akan dimekarkan menjadi dua daerah otonomi baru (DOB). Yakni, Kabupaten Bungo dan Kota Bungo.
Dari 17 kecamatan, empat kecamatan akan masuk wilayah Kota Bungo. Yakni, Bathin III, Rimbo Tengah, Rimbo Dani, Pasar. Sisanya yang 13 kecamatan masuk wilayah Kabupaten Bungo.
Sementara, soal pemekaran Kabupaten Merangin, hingga kini memang baru sebatas wacana. Belum ada ajuan resmi dari pemerintah kabupaten Merangin terkait rencana ini.
Merangin yang berpenduduk sekitar 330 ribu jiwa, dengan luas sekitar 7.679 km2, memiliki 24 kecamatan, 10 kelurahan dan 203 desa. Ini merupakan wilayah yang cukup besar untuk satu kabupaten.
Dari itu, Merangin bakal dipecah menjadi dua daerah otonomi baru; Kabupaten Merangin dan Kabupaten Tabir. Kabupaten yang baru ini, bakal membawahi delapan kecamatan. Yakni, Tabir, Tabir Ulu, Tabir Selatan dan Tabir Ilir. Berikutnya, Tabir Timur, Tabir Lintas, Margo Tabir dan Tabir Barat.
Sisa kecamatan yang lain, mulai dari Pamenang hingga Sungai Tenang, tetap masuk ke dalam wilayah Kabupaten Merangin.
Pemkab Bungo Pesimis
Informasi soal Pemekaran Kabupaten Bungo yang sudah sampai pada tahap pembahasan di DPR RI, mendapat tanggapan datar dari pihak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bungo. Pemkab Bungo pesimis rencana pemekaran itu akan terjadi.
Asisten I Pemerintahan dan Kesra Setda Bungo Tobroni kemarin (29/3) mengatakan, berdasar informasi yang disampaikan padanya, berkas pemekaran Kabupaten Bungo dibawa langsung oleh Gubernur Jambi Hasan Basri Agus bersama Ketua DPRD Provinsi Jambi Effendi Hatta. Dan berkas yang dibawa tersebut langsung diserahkan kepada anggota Komisi II DPR-RI.
“Saya ditelepon, katanya berkas pemekaran akan dibahas oleh DPR-RI,” tukasnya.
Terkait pemekaran Kabupaten Bungo, Tobroni menjelaskan usulan tersebut diyakini cukup sulit mengingat berdasar informasi yang diperoleh sampai saat kemarin, aturan moratorium belum dicabut oleh pihak pusat. Dan hal tersebut diyakini sebagai penghalang yang cukup berat dalam usulan pemekaran Kabupaten Bungo.
“Moratorium kita belum dicabut oleh pusat, belum ada perubahan,” pungkasnya.
Terpisah, belum ada tanggapan dari Pemkab Merangin. Baik Kabag Hukum Setda Merangin M Zen maupun Kabag Pemerintahan Setda Merangin Mardiansyah, dihubungi semalam ponselnya bernada tidak aktif.
Sumber: http://www.jambi-independent.co.id/jio/index.php?option=com_content&view=article&id=18589:pemekaran-kabupaten-bungo-positif&catid=7:sosial&Itemid=9

Ad BelajarInggris.net Tempat Kursus Bahasa Inggris Online cepat dan Mudah tanpa grammar Full Conversation / Percakapan Bersertifikat
Share this post :
 
Info Bungo : Tentang Kami | Maklumat | Disclaimer | Kontak | Komentar | Info Donasi | Surat Terbuka | Your Link
Copyright © 2009 - 2015. Info Bungo - Some Rights Reserved
Template Created by Creating Website >>
>>