Headlines News :
Home » , , » Ditangkap Hanya Karena Tebang Tiga Pohon Karet

Ditangkap Hanya Karena Tebang Tiga Pohon Karet

Written By Admin on Selasa, 22 Januari 2013 | 07.39

MUARA BUNGO – Gara-gara melakukan penebangan tiga batang pohon karet, lima warga Dusun Rantau Pandan, Kecamatan Rantau Pandan, Bungo ditangkap. Masyarakat sekitar menilai penangkapan lima warga itu dipaksakan karena duduk perkara belum jelas, apakah perdata atau pidana.
Para pendemo tuntut pembebasan warganya/ photo: infojambi.com
Tiga pohon yang ditebang tersebut, kata warga, masuk dalam lokasi tambang PT BBP yang telah dikerjasamakan dengan warga setempat. Karena merasa miliknya, warga melakukan land kliring bersama dengan PT BBP. Saat itulah, tepatnya bulan November 2012,  pihak pelapor Rustam Efendi yang mengaku lahan tersebut miliknya  dan melakukan pematokan lahan bersama dengan pihak PT KBPC.
Ketika beberapa pekan kemudian tepatnya tanggal 1 Januari 2013 lima warga yang bekerja itu, , ditangkap oleh pihak kepolisian Bungo atas laporan dari pihak KBPC dengan tuntutan pengrusakan tanaman milik warga.
Tidak terima dengan penangkapan itu, ribuan warga dusun Rantau Pandan, Kecamatan Rantau Pandan, Bungo melakukan aksi unjuk rasa ke kantor DPRD Bungo. Pendemo meminta polisi bersikap adil dalam penegakan hukum. Menurut mereka, penangkapan lima warganya yang bernama Zoheri, M. Yus, Alek, Khudori dan Rujito sangat tidak etis.
“Kembalikan warga kami. Jangan tambah kesengsaraan warga kami yang miskin ini,” teriak warga di depan kantor DPRD Bungo, Senin (21/1).
Setelah melakukan orasi sekitar lima menit, sebanyak 20 perwakilan warga dipersilahkan masuk ke kantor DPRD Bungo untuk mediasi dengan pihak Dewan, kepolisian dan dinas instansi terkait seperti DESDM, BPN dan asisten satu, dua dan tiga Setda Bungo.
“Gara-gara menebang tiga batang pohon karet yang juga belum tentu milik mereka (pelapor, red), lima warga kami yang dikorbankan dan harus mendekam di penjara. Bagaimana proses penegakan hukum ini,” cetus, M. Husnaini, koordinator aksi di gedung DPRD.
“Mereka (warga yang ditangkap, red) merasa bekerja di atas lahan mereka sendiri. Karena mereka memiliki bukti surat tanahnya. Tapi kenapa polisi langsung main tangkap saja,” ujarnya lagi.
Pendemo juga menilai, kasus seperti ini termasuk perdata.
“Kami minta penjelesan mengenai penetapan ini menjadi kasus pidana,” ungkapnya.
Padahal kata Husnaini yang biasa dipanggil Jangcik, tanah yang diklaim oleh pelapor itu belum tentu miliknya karena warga juga memegang surat tanah tersebut.
“Tolong dudukkan dulu persoalannya, masak main tangkap saja warga. Ini benar-benar membuat kami takut,” ungkap Jangcik.
Warga meminta agar lima warga tersebut dilepas, atau dilakukan penangguhan penahanan. Namun pada waktu audiensi sekitar pukul 11.30 WIB, Kapolres Bungo, AKBP Adi Affandi tidak berada di kantor DPRD karena berada di Mapolres untuk menunggu kedatangan pendemo. Oleh karena itu, beberapa pejabat Polres Bungo yang hadir kemarin tidak berani mengambil tindakan apapun terhadap tuntutan warga itu.
“Pak Kapolres bilang beliau menunggu di Mapolres saja, kan nanti akan demo ke sana juga. Jadi penjelasannya dirasa cukup disana saja,” ungkap Kapolsek Rantau Pandan.
Setelah melakukan perundingan, pendemo akhirnya membatalkan rencana aksi di Mapolres Bungo dan memilih untuk menghadirkan Kapolres bersama dengan penyidik yang menangani persoalan tersebut di kantor DPRD untuk bersama-sama mereka.
“Kita batalkan rencana ke sana (Mapolres, red). Sekarang kita mau mendengarkan keterangan Kapolres langsung yang juga disaksikan oleh wakil rakyat kita di gedung ini terhadap penangkapan lima warga kita,” cetus M. Husnaini.
Selang sekitar 10 menit, akhirnya Kapolres Bungo hadir di gedung DPRD bersama dengan Bupati Bungo H. Sudirman Zaini.
Pertemuan itu mulai menemukan titik terang. Meski sebelumnya Kapolres Bungo bersikukuh bahwa penangkapan lima warga tersebut telah sesuai dengan prosedurnya. Oleh karenanya, kasus tersebut kata Kapolres terus dilanjutkan ke Kejaksaan.
“Tim kita dari Polres Bungo sudah gelar perkara. Kemudian setelah itu Propam Polda juga turun. Dari sana saya melihat kasus ini telah memenuhi unsur, dan akhirnya saya perintahkan untuk dilakukan penangkapan,” ujar Kapolres menceritakan kronologi penangkapan.
Kata Kapolres, jika berkas pelimpahan tersebut belum dinyatakan lengkap oleh pihak Kejakasaan (P19), maka dirinya akan mengusahakan penangguhan penahanan lima warga tersebut.
“Namun harus ada yang menjamin, jika sewaktu-waktu mereka kabur,” ujar Kapolres.
“Kitas semua disini siap untuk menjadi penjaminnya Pak, kita siap pokoknya,” sambung warga dengan serentak.
Setelah berkoordinasi dengan pihak Kejaksaan, ternyata berkas tersebut memang belum lengkap.
“Saya sudah tanyakan barusan, berkasnya memang belum lengkap,” tukas Kapolres.(infojambi.com/ARI)

Ad BelajarInggris.net Tempat Kursus Bahasa Inggris Online cepat dan Mudah tanpa grammar Full Conversation / Percakapan Bersertifikat
Share this post :
 
Info Bungo : Tentang Kami | Maklumat | Disclaimer | Kontak | Komentar | Info Donasi | Surat Terbuka | Your Link
Copyright © 2009 - 2015. Info Bungo - Some Rights Reserved
Template Created by Creating Website >>
>>