Headlines News :

Info Populer

Kurikulum 2013

BKD Bungo Cek Nama Peserta yang Lulus Tes CPNS, 5 Formasi Dipastikan Kosong

JAMBIUPDATE.COM, MUARA BUNGO- Formasi CPNS di Kabupaten Bungo ternyata tidak semua terisi. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Kepala BKD Bungo H.Yusuf saat ditemui jambiupdate.com di ruang kerjanya Selasa siang ini (27/1).

“Setelah kami cek secara keseluruhan, ternyata tidak ada yang diragukan, mereka (peserta, red) semua yang lulus ternyata benar-benar mengikuti test,“ kata H.Yusuf.

Dijelaskannya, dari 200 formasi yang disediakan, ada lima formasi yang dinyatakan kosong atau tidak terisi. “Formasi yang kosong tersebut, kemungkinan karena tidak memenuhi syarat. Misalnya jurusan Matematika di butuhkan lima orang dan yang mengikuti test sebanyak sepuluh orang, namun tidak memenuhi syarat, akibatnya tidak ada satu orang pun yang lulus,“ tutupnya. (hnd)

Sumber: http://www.jambiupdate.com/artikel-bkd-bungo-cek-nama-peserta-yang-lulus-tes-cpns-5-formasi-dipastikan-kosong.html

Batu Lumut Kerinci Ini Jadi Incaran, Kolektor Berdatangan ke Muara Emat

Laporan Wartawan Tribun Jambi, Edi Januar

TRIBUNJAMBI.COM, KERINCI - Nama Lumut Kerinci (Luker) semakin populer di kalangan pecinta batu, baik di Kabupaten Kerinci maupun di kota-kota lainnya di Sumatera bahkan hingga ke Pulau Jawa. Tidak mengherankan, jika saat ini banyak kolektor yang memburu batu asal Kerinci tersebut.

Informasi yang didapat Tribunjambi.com, dalam setahun terakhir nama Luker semakin populer, setelah berhasil memenangkan kontes batu yang diadakan di beberapa kota di Indonesia. Tidak hanya semakin populer, harganya juga semakin mahal.

Pemburu Luker, Okky Aprianto, mengatakan dia dan teman-temannya sudah mulai mengoleksi batu Muara Emat sejak dua tahun lalu, bahkan sebelum batu akik benar-benar terkenal di kerinci.

“Saat itu warga Muara Emat belum tahu di daerah mereka terdapat batu akik. Kami mulai mengoleksi batu Muara Emat, karena motifnya yang unik dan langka,” kata Okky kepada Tribun, Senin (26/1).

Saat dimasukkan ke blok dan situs internet lainnya, banyak kolektor dari luar daerah yang tertarik memilikinya. ”Ini harusnya dimanfaatkan oleh pemerintah daerah, untuk mendatangkan PAD,” sebutnya. (*)

Sumber: http://jambi.tribunnews.com/2015/01/26/batu-lumut-kerinci-ini-jadi-incaran-kolektor-berdatangan-ke-muara-emat

Ihwal Kerugian Negara

Oleh:  Hikmahanto Juwana

Mendengar kata ”kerugian negara”, para pejabat pemerintahan dan lembaga/badan yang didirikan dengan dana yang berasal dari APBN akan khawatir.

Kekhawatiran bersumber pada adanya kerugian negara yang diasosiasikan dengan korupsi dan kemungkinan masuk penjara. Apakah kerugian negara selalu berkorelasi dengan korupsi?

Dalam perspektif hukum, ada empat jenis kerugian negara. Pertama adalah kerugian negara yang diakibatkan hubungan yang bersifat perdata. Ini terjadi karena negara mengadakan barang dan jasa. Pengadaan barang dan jasa didasarkan pada perjanjian antara negara di satu sisi dan penyedia jasa di sisi lain. Dalam pengadaan barang dan jasa, bisa saja penyedia jasa cedera janji (wanprestasi) atau melakukan penipuan. Negara dirugikan dan muncullah kerugian negara.

Kedua adalah kerugian negara yang disebabkan masalah administratif. Secara administratif, pengeluaran anggaran negara didasarkan pada aturan dan prosedur. Aturan dan prosedur wajib ditaati. Namun, bisa saja terjadi aturan dan prosedur secara tak disengaja atau lalai tak dipenuhi. Atau, dalam situasi genting memang sengaja tak dipenuhi. Semisal pengadaan barang yang seharusnya melalui tender, karena ada kegentingan memaksa, pengadaan barang dilakukan dengan penunjukan langsung. Dalam beberapa kasus, akibat tak dipatuhinya aturan dan prosedur, terjadi dan muncul kerugian negara.

Ketiga adalah kerugian negara yang disebabkan kebijakan atau keputusan yang diambil pejabat pemerintah yang melibatkan uang asal APBN. Kerap yang dipermasalahkan, apakah keputusan telah secara benar diambil?

Terakhir adalah kerugian negara yang terjadi di lembaga/badan yang menggunakan dana APBN untuk pendiriannya atau sebagian dana operasionalnya, seperti badan usaha milik negara (BUMN), Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), bahkan perguruan tinggi negeri badan hukum. Kerugian lemba- ga/badan itu merupakan kerugian negara. Alasannya, kekayaan lembaga/badan itu berdasarkan Pasal 2 huruf (g) UU Keuangan Negara merupakan bagian dari keuangan negara. Secara perdata, secara administratif, dan dalam pengambilan keputusan oleh  para pejabat di lembaga/badan ini, sebagaimana juga yang terjadi di instansi pemerintah, berpotensi memunculkan kerugian negara.

Pidana

Pada prinsipnya, keempat jenis kerugian negara ini tak bisa masuk ke dalam ranah pidana. Jika ada kerugian negara yang dimunculkan karena hubungan bersifat perdata, upaya hukum yang tersedia adalah musyawarah mufakat dengan pihak mitra. Jika tidak berhasil, dilakukan gugatan ke pengadilan atau arbitrase.

Jika ada kerugian negara yang ditimbulkan kesalahan administratif, diselesaikan secara administratif. Secara administratif, kerugian yang diderita negara dapat diminta dikembalikan pejabat yang melakukan kesalahan. 
Bahkan, pejabat yang melakukan kelalaian pun dapat ditindak secara administratif dengan dimutasi atau didemosi dari jabatannya.

Jika ada kerugian negara yang diakibatkan kebijakan atau keputusan, evaluasi bisa dilakukan. Hasil evaluasi dapat menunjukkan apakah keputusan benar atau salah. Hanya saja, evaluasi harus menggunakan konteks dan suasana pada saat kebijakan atau keputusan diambil. Dalam konteks ini, kebijakan atau keputusan apa pun, termasuk yang salah sekalipun, tetapi yang dilandasi iktikad baik, harus dihormati. Sanksi tak dapat diberikan mengingat ini merupakan judgement.

Demikian juga di BUMN yang harus melakukan investasi. Investasi belum tentu untung, tetapi dapat juga rugi. Rugi dan untung merupakan dua sisi mata uang. Kerugian tak mungkin diberi sanksi karena didasarkan pada business judgement.

Lalu, kapan mekanisme hukum pidana berlaku? Ia berlaku jika dalam kerugian negara terdapat perbuatan oleh orang yang memenuhi unsur pidana, lebih khusus tindak pidana korupsi. Menjerat pelaku tindak pidana korupsi harus didasarkan pada niat jahat dan perbuatan jahat si pelaku. Kerugian negara tak bisa dijadikan dasar atau fokus utama dalam menjerat pelaku.

Di dalam UU Tipikor, hal yang berhubungan dengan kerugian negara adalah Pasal 2 dan Pasal 3. Mencermati Pasal 2, niat jahat dan perbuatan jahat diwujudkan dalam unsur ”secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”. Dalam Pasal 3 adalah ”dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”.

Jadi, jika dalam suatu perjanjian perdata digunakan uang negara , ternyata pihak yang mewakili pemerintah dapat dibuktikan memperkaya diri, orang lain, atau korporasi serta melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada pada jabatan dan kedudukannya, ia dapat dijerat dengan UU Tipikor.

Semisal dalam pengadaan barang/jasa dan pembelian suatu barang, angkanya ditinggikan. Tujuan meninggikan harga agar penyedia jasa dapat memberi uang kepada pejabat yang menyetujui penyediaan barang dan jasa. Istilah awam adalahkick back atau titip harga.

Ini juga berlaku jika kesalahan administratif atau pengambilan keputusan didasarkan pada niat dan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang dilakukan secara melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan. Penerapan mekanisme UU Tipikor di instansi pemerintah pun berlaku pada lembaga/badan yang didirikan menggunakan APBN. Sebenarnya perilaku koruptif seperti diuraikan tadi tidak hanya berlaku bagi oknum pejabat di pemerintahan atau badan/lembaga yang menggunakan APBN, tetapi juga terjadi di sektor swasta. 
Hanya saja, perilaku koruptif di sektor swasta tidak terjangkau oleh UU Tipikor karena dalam Pasal 2 dan 3 terdapat kata ”keuangan negara”. Padahal, dalam Konvensi PBB tentang Pemberantasan Korupsi, di mana Indonesia telah menjadi peserta, korupsi di sektor swasta telah dikriminalkan.

Stagnan

Bayangan akan munculnya kerugian negara telah membuat pengambil keputusan di pemerintahan dan lembaga/badan yang menggunakan dana ABPN ekstra hati-hati. Bahkan, mereka cenderung tak mengambil keputusan. Akibatnya, penyerapan anggaran akan terhambat. Setiap akhir tahun, penyerapan anggaran tak sesuai dengan rencana. Alokasi anggaran tak disalurkan sesuai dengan peruntukannya, tetapi dimasukkan ke deposito atau ke dalam sertifikat BI.

Pengambil kebijakan di pemerintahan enggan mengambil keputusan yang berisiko pada kerugian negara karena sikap mereka adalah lebih baik negara tidak selamat, sementara saya (pejabat) selamat. Ini karena jika negara selamat, pejabat tersebut khawatir tidak selamat alias masuk penjara. Pemimpin lembaga/badan yang didirikan dengan APBN pun memiliki sikap sama. Akibatnya, lembaga/badan, khususnya BUMN, tak akan selincah perusahaan swasta sejenis.

Pemberantasan korupsi tentu harus terus didengungkan dan diimplementasikan. Namun, Indonesia harus mengakhiri praktik mengkriminalkan semua yang diindikasikan adanya ”kerugian negara”. Siapa pun yang bersentuhan dengan keuangan negara sepanjang tidak melakukan perilaku koruptif akan dapat bekerja dengan tenang untuk kesejahteraan rakyat. Jika tidak, negeri ini akan stagnan.

Hikmahanto Juwana Guru Besar Ilmu Hukum UI

Sumber: Harian Kompas,  Kamis 15 Januari 2015 melalui www.print.kompas. com

Pencurian Hewan Ternak Marak, Warga Bungo Resah

Ilustrasi - foto:jambiupdate.com
JAMBIUPDATE.COM, MUARABUNGO - Akhir-akhir ini warga Kabupaten Bungo, diresahkan dengan maraknya pencurian hewan ternak jenis kerbau.

Bahkan, Sabtu (17/1, warga Pelayang, Kabupaten Bungo hampir berhasil menangkap seseorang yang diduga melakukan pencurian ternak di kawasan tersebut. Namun sayangnya terduga pelaku itu berhasil kabur.

“Mobil dan kerbau curiannya berhasil diamankan warga setempat. Saat ini barang bukti yang ditemukan satu ekor kerbau dan sebuah mobil cary pick up D 1639 BI diamankan di Dusun Talang Silungko,“ Kapolsek Pelayang, IPTU Rasiman, kepada jambiupdate.com, Minggu (18/1).
Terpisah, Am warga Pelayang saat dikonfirmasi mengatakan, dirinya menduga ada keterlibatan warga sekitar. Pasalnya selama ini aksi pencurian terbilang berjalan cukup mulus dan tanpa diketahui oleh warga.

“Saya harap polisi dapat secepatnya mengungkap pelaku pencurian ternak. Pasalnya kejadian pencurian ini terus berulang dan sudah sangat meresahkan masyarakat,terutama pemilik ternak. Hitung saja kalau seekor kerbau dihargai Rp 13 juta. Sudah Rp 65 juta kerugian. Kalau dak ditangkap, akan terus terjadi pencurian," Pungkasnya.
(hnd)
Sumber:  http://www.jambiupdate.com/artikel-pencurian-hewan-ternak-marak-warga-bungo-resah---.html

Ad BelajarInggris.net Tempat Kursus Bahasa Inggris Online cepat dan Mudah tanpa grammar Full Conversation / Percakapan Bersertifikat

Komplotan Penipuan dengan Hipnotis Tertangkap di Bungo

Laporan Wartawan Tribun Jambi, Muhlisin

TRIBUNJAMBI.COM, MUARA BUNGO - Petualangan Wilmar berujung jeruji besi. Pria lansia berumur 69 tahun tertangkap bersama tiga rekannya dalam aksi penipuan berbau hipnotis.

Korbannya adalah H M Nur, warga Rantau Pandan, Bungo. Uang M Nur sebesar Rp 2,8 juta dan empat mayam perhiasan emas berpindah ke tangan komplotan Wilmar cs.

Yang menarik, modus tindak pidana yang mereka lakukan cukup rapi. Empat orang pelaku berbagi peran dengan cukup baik. Seolah diantara mereka tidak saling mengenal.

Kamis (15/1) siang, M Nur ke kantor Pos Muara Bungo, Pasar Bawah Muara Bungo. Tujuannya untuk mencairkan dana beasiswa kerabatnya. Di sekitar kantor pos ia bertemu seorang pria tua yang tak ia kenal, Wilmar.

Kepada M Nur, Wilmar menanyakan sebuah alamat. Wilmar mengatakan ia harus mengantarkan sebuah benda berbentuk guci kuningan ke alamat yang ia tanyakan.

"Awak bilang dak tau alamat itu. Dio bilang, benda itu ia dapatkan waktu nyangkul tanah di Pekanbaru. Guci itu bukan sembarangan, ia bilang harus diserahkan ke orang yang alamatnya ia tanyakan," ujar M Nur yang ditemui di Mapolsek Tanah Sepenggal Lintas, Kamis sore.

Tiba-tiba seorang pria datang ke M Nur dan Wilmar yang tengah berbincang. Belakangan diketahui namanya Abdul Gafar (47). Pria asal Payakumbuh, Sumbar, mengaku kenal orang kaya yang mau beli barang antik.

Gafar lalu menelpon seseorang. Tak lama datang dengan mobil Avanza bernopol BA 1710 RO, ditumpangi Atin Samsudin dan 'sopirnya', Kondrianto (39). Tanpa disadari, M Nur sudah terhanyut dalam permainan komplotan ini.

"Mereka bilang, pindah tangan barang itu harus libatkan awak. Bahkan mereka mengantar awak ke Rantau Pandan, jemput duit dan emas," ujar M Nur lagi.

Wilmar cs hanya mengantar ke Rantau Pandan. Lalu mereka menunggu di Muara Bungo. Bertemu di Muara Bungo, uang itupun berpindah tangan. M Nur juga menuruti saja ketika disuruh salat dan zikir 99 kali di sebuah mesjid.

Saat M Nur salat, komplotan ini kabur. Anak M Nur yang diam-diam membuntuti, melakukan pengejaran, namun kehilangan jejak. Ia pun lapor ke Satlantas Polres Bungo.

Rupanyan, komplotan ini kabur ke Dusun Tanah Periuk. Di dusun ini mereka ditangkap oleh anggota TNI dan warga. Lalu dijemput oleh anggota Polsek Tanah Sepenggal Lintas.

Sumber: http://jambi.tribunnews.com/2015/01/16/komplotan-penipuan-dengan-hipnotis-tertangkap-di-bungo

Rampok Bermasker Sikat Rp 120 Juta

Laporan Wartawan Tribun Jambi, Muhlisin

MUARA TRBO, TRIBUN - Pelaku kejahatanan semakin berani bertindak. Mereka bahkan terang-terangan beraksi mengincar para korbannya.

Seperti pada Minggu (21/12). Sekitar pukul 20.30, tindak pidana pencurian dengan kekerasan terjadi di Kabupaten Tebo, yakni di perbatasan Kecamatan Rimbo Bujang dan Rimbo Ulu.

Korbannya adalah Triyono bin Ahmad Kunting (35 tahun). Ia dirampok di rumahnya, Jalan Citandui RT 27 RW 07 Desa Wanareja, Rimbo Ulu.

Saat kejadian, Triyono ada dalam rumah bersama istrinya, Triyani (31). Satu orang lainnya yang bersama mereka adalah Lilid Junianto, warha Sungai Rumbai yang bekerja pada keluarga Triyono.

Saat itu mereka sedang menghitung dan merekap pembelian getah karet. Tiba-tiba datang empat orang pria tak dikenal. Mereka langsung masuk ke dalam rumah Triyono.

Mereka menggunakan masker penutup wajah. Sehingg mereka sulit dikenali oleh para korbannya. Satu diantara merek langsung menodong ketiga korban dengan senjata api.

Senjata api diarahkan kepada Triyani. Satu pelaku lainnya memukul kepala Triyono. Tk sekedar memukul, Triyono juga ditendang oleh pelaki. Lilis juga tak luput dari terjangan mereka.

Rupanya keluarga Triyono memang sudah diincar. Para pelaku tahu ada uang tunai di rumah itu. Mengancam akan membunuh, para pelaku memaksa mereka menyerahkan seluruh uang yang ada.

Tak butuh waktu lama mereka beraksi. Tak ad pilihan lain, demi keselamatan mereka, korban pun menyerah. Uang tunai Rp 120 juta pun berpindah tangan.

Uang mendapatkan hasil jarahan, para pelaku langsung melarikan diri. Menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion, Suzuki FU, dan Jupiter, mereka kabur ke arah Unit IX Rimbo Ulu.

"Kita langsung mengejar pelaku dan kordinasi dengan jajaran kepolisian di daerah lain. Tetangga korban bernama Mustofa juga kita mintai keterangannya sebagai saksi," ujar Kasat Reskrim Polres Tebo, AKP Ridwan Hutagaol, Senin (22/12).

Sumber : http://jambi.tribunnews.com/2014/12/23/rampok-bermasker-sikat-rp-120-juta

OJK Cabut Izin BPR Bank Bungo Mandiri

Bisnis.com, MUARA BUNGO-- Ototitas Jasa Keuangan akhirnya mencabut izin usaha PT BPR Bank Bungo Mandiri yang berlokasi di Jln Lebai Hasan No. 27 Muara Bungo, Jambi, terhitung 8 Desember 2014.

Setelah dicabut izin usaha bank tersebut, lembaga penjamin simpanan akan melakukan fungsi penjaminan dan melakukan proses likuidasi bank dengan total aset sebesar Rp7 miliar itu.

Sementara keputusan pencabutan izin BPT Bank Bungo diambil karena ada indikasi kredit fiktif yg diduga dilakukan oleh mantan dirut bank tersebut senilai Rp3 miliar

Editor : Setyardi Widodo

Sumber: http://m.bisnis.com/finansial/read/20141208/90/380412/ojk-cabut-izin-bpr-bank-bungo-mandiri

Kemendikbud Hentikan Kurikulum 2013 Mulai Tahun Ajaran Baru

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Nasib kurikulum 2013 terjawab sudah.  Menteri Pendidikan dan Kebudayaan,Anies Baswedan, memutuskan untuk menghentikan pelaksanaan kurikulum 2013 di seluruh Indonesia.

"Saya memutuskan menghentikan kurikulum 2013 di sekolah-sekolah pada tahun pelajaran 2014-2015 dan sekolah kembali ke kurikulum 2006,"kata Anies saat konfrensi pers di Kantor Kemendikbud, Jakarta, Jumat (5/12/2014).

Anies menyatakan, evaluasi keputusan kurikulum 2013 telah dikaji oleh Tim Evaluasi Impelementasi Kurikulum 2013. Tim ini telah membuat kajian mengenai penerapan kurikulum 2013 yang sudah berjalan dan menyusun rekomendasi tentang penerapan kurikulum ke depannya.

Kemendikbud beralasan sikap ini diambil berdasarkan belum siapnya sekolah-sekolah melaksanakan kurikulum 2013.

Adapun tiga rekomendasi tim evaluasi yaitu menyangkut keselarasan ide dengan desain, ide dengan isi buku teks serta kesiapan sekolah dan guru. Kurikulum 2013 selanjutnya akan diperbaiki dan dikembangkan melalui sekolah-sekolah yang sejak Juli 2013 telah menerapkan.

"Proses penyempurnaan kurikulum 2013 tidak berhenti, akan diperbaiki dan dikembangkan serta dilaksanakan di sekolah-sekolah percontohan dan pengembangan yang selama ini telah menggunakan kurikulum 2013 selama 3 semester terakhir,"kata Anies.

Mantan Rektor Universitas Paramadina ini menyatakan sekolah-sekolah yang menerapkan kurikulum baru satu semester kembali ke kurikulum 2006. Penerapan ini akan berjalan terus hingga sekolah-sekolah siap untuk menerapkan kurikulum 2013.

Ia menambahkan tugas pengembangan kurikulumn 2013 dikembalikan kepada pusat kurikulum dan perbukuan. Sebelumya, pengembangan kurikulum ditanggani oleh tim ad hoc yang bekerja jangka pendek.

Sumber: http://www.infobungo.com/2014/12/polres-bungo-tangkap-4-pelaku-peti.html

Taufik Hasan Kecam Pernyataan ZA

JAMBIUPDATE.COM, MUARABUNGO - Pernyataan Zulfikar Ahmad (ZA) terkait pemekaran Kabupaten Bungo mendapat kecaman keras dari Ketua Dewan Kehormatan DPC Demokrat Bungo, Taufik Hasan.

“Saya selaku dewan kehormatan DPC Demokrat Bungo mempertanyakan pernyataan ZA di media, yang menyatakan bahwa Kabupaten Bungo layak di mekarkan, dia berbicara sebagai apa, kader demokrat atau pribadi ? kalau dari partai tidak ada keputusan itu,” kata Taufik Hasan.

Dia berpendapat bahwa, ZA tidak layak membicarakan hal tersebut, pasalnya, di DPR RI, ZA duduk di Komisi 9. “Jadi, tidak ada ranahnya, urusan dida itu masalah BPJS, tenaga kerja dan kesehatan. Kami bukan anti pemekaran, tapi situasinya yang belum mengizinkan saat ini,” tegasnya.

Syarat-syarat untuk pemekarkan Kabupaten Bungo saat ini belum terpenuhi. “Lebih baik dikaji matang-matang terlebih dahulu,” pintanya.

Ketika disinggung menggenai pernyataan ZA yang mengatakan bahwa Kabupaten Bungo memiliki potensi alam yang berlimpah dan banyak investor yang ingin masuk ke Kabupaten Bungo ? dikatakan Taufik Hasan, Mentri Dalam Negeri (Mendagri) sudah mengintruksikan tidak ada pembangunan gedung-gedung baru.

“Itukan sudah ada perintah, jadi tidak ada pembangunan gedung baru,” katanya. Pernyataan ZA akan memanggil investor masuk ke Kabupaten Bungo juga dikecam oleh Taufik Hasan.

“Harus ditunjau kembali. Karena perusahaan yang ada saat ini tidak menjalankan reklasami,” tegasnya. Taufik hasan juga mempertanyakan lokasi Kota Bungo.

(Hnd)

Sumber: http://jambiupdate.com/artikel-taufik-hasan-kecam-pernyataan-za.html

Polres Bungo Tangkap 4 Pelaku PETI


JAMBI - Anggota Opsnal Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Bungo menangkap 4 orang pelaku Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI). Keempat pelaku ditangkap sekitar pukul 15.00 WIB, Kamis (4/12) kemarin di di Desa Suka Ramai, Kelurahan Sungai Mengkuang, Kecamatan Bungo Dani.

Kapolda Jambi, Brigjen Pol Bambang Sudarisman, melalui Kabid Humas Polda Jambi, AKBP Almansyah, mengatakan, keempat pelaku yang ditangkap adalah Ali Sodikin (34), Roni (46), Samuji (33), dan Joni (17). Selain itu juga diamankan pemilik rakit PETI bernama Yahya L (76).

"Empat orang. Pelaku saat ini dtahan di Polres Bungo. Sementara itu pemilik rakit PETI tidak ditahan dengan alasan usia," terang Almansyah, Jumat (5/12).

Ditambahkan Almansyah, ikut diamankan barang bukti berupa 1 buah dulang, 1 lembar karpet, 1 buah selang, 1 buah linggsi, 2 buah engkol, 2 buah funbel, 1 potongan pipa, 1 buah ember, 1 buah palu, dan 1 buah pentolan diduga emas. Selain itu juga diamankan sepeda motor merk Kanzen dan Viar tanpa nomor polisi.

"Saat ini tengah dilakukan pengembangan kasus," tukasnya.

Reporter : Ikbal Ferdiyal

Sumber: http://www.metrojambi.com/v1/daerah/32539-polres-bungo-tangkap-4-pelaku-peti.html

Pemkab Bungo Kembangkan 500 ha Kadelai

MUARA BUNGO - Di Kabupaten Bungo kini sedang dikembangkan komoditi kadelai, sebagai antisipasi melemahnya harga pasar karet dan kelapa sawit sebagai sumber pendapatan utama masyarakat.

Setidaknya, ada sekitar 500 hektar tanaman kedelai dikembangkan di Kabupaten Bungo. Program ini dibantu pemerintah pusat dan daerah. Tujuannya untuk memotivasi masyarakat menggiatkan tanaman kedelai, kata Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura, Ir H Harmaji, Rabu (3/12) siang.

Komoditas jenis kacang-kacangan ini, dikembangkan disejumlah lokasi. Diantaranya, di Dusun Rambah, Tebing Tinngi dan Bukit Kemang Kecamatan Tanah Tumbuh, serta berbagai lokasi lainnya seperti di Bathin III Ulu, ujar Harmaji.

Petani yang dilibatkan untuk menanam Kadelai ini, ada 22 kelompok, kata Kabid Produksi Padi dan Palawija, Ir Khailani yang didampingi Kasi Produksi Palawija, Syawirita ketika meninjau pekerjaan kelompok tani di Tanah Tumbuh, kemarin siang.

Budidaya kadelai ini, tambah Khailani, disuport pemerintah pusat berupa pupuk, bibit dan obat obatan, dan sepenuhnya diterima kelompok tani. (infojambi.com)

Laporan : hambali

Editor : asrori

Sumber: http://infojambi.com/pariwara/bungo/13408-pemkab-bungo-kembangkan-500-ha-kadelai.html

SIM "Online" Diberlakukan pada 2015

JAKARTA, KOMPAS.com — Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia akan memberlakukan sistem online surat izin mengemudi atau sistem SIM dalam jaringan (daring) mulai tahun 2015. Sistem ini akan memudahkan masyarakat memperoleh SIM dan menghindari kemungkinan seseorang mempunyai lebih dari satu SIM untuk jenis yang sama atau membuat SIM baru dengan alasan bahwa yang lama hilang.

Kepala Korps Lalu Lintas Polri Irjen Condro Kirono di Jakarta, Rabu (4/12/2014), menyatakan, uji coba untuk SIM online itu akan diberlakukan bulan Desember ini. "Uji coba akan dilakukan untuk Jakarta dan Bandung dulu," katanya.

Saat ini, dia melanjutkan, lokakarya sedang diadakan bagi para personel korlantas dan satuan pengelola administrasi SIM (satpas) di polda-polda.   

Sebelumnya, di Surakarta pada pekan lalu, Condro menyatakan bahwa SIM onlineyang akan diberlakukan tahun depan itu akan mempermudah masyarakat dalam membuat dan memperpanjang SIM. 

"Untuk memperpanjang SIM, nantinya bisa dilakukan di mana saja. Tidak harus ke daerah tempat pembuatan awalnya," katanya.

Sebagai contoh, seseorang yang membuat SIM di Padang, tetapi sekarang pindah ke Jakarta, bisa memperpanjang SIM-nya di Jakarta, bahkan di tempat layanan SIM keliling. "Jadi, tidak perlu balik ke Padang hanya untuk mengurus SIM," katanya.

Terpadu dan terintegrasi

Selain terpadu di dalam lingkup korlantas, sistem SIM online itu juga akan terintegrasi dengan unit-unit lain di Polri serta Kementerian Dalam Negeri. 

"Kita sudah menjalin nota kesepahaman dengan Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil," kata Condro. 

Dengan demikian, pembuat SIM tidak lagi harus mengisi formulir-formulir (paperless). Mereka cukup datang ke satpas dan menyerahkan kartu tanda penduduk (KTP) yang terdaftar di Kemendagri. 

Petugas akan memasukkan data nomor induk kependudukan (NIK) dalam KTP itu, dan otomatis data diri yang bersangkutan akan keluar. Kalaupun ada data yang perlu dimasukkan, maka hal itu akan bersifat terbatas. Misalnya, nama orang yang bisa dihubungi jika terjadi kecelakaan.

Jika pemegang SIM dari Jakarta mengalami kecelakaan di Medan, maka polisi setempat akan sangat mudah mencari data korban, yang berada di pusat data berbasis web milik Korlantas Polri. Polisi akan cepat mengetahui data yang bersangkutan, termasuk catatan kecelakaan atau pelanggaran yang pernah dilakukan. 

"Bahkan, nantinya akan cepat diketahui pula catatan kriminal yang bersangkutan, jika sistem sudah terintegrasi dengan Bareskrim Polri," kata Condro.

Sistem ini juga akan menghilangkan kemungkinan penyalahgunaan pembuatan SIM baru. Sebab, ketika dia memasukkan NIK, otomatis akan ketahuan bahwa SIM lamanya, misalnya, disita oleh polisi karena sebuah pelanggaran atau kecelakaan. 

"Jadi, orang tidak bisa lagi mengelabuhi petugas," katanya.

Apakah sistem ini memungkinkan seseorang yang sudah berkali-kali melakukan pelanggaran lalu tidak boleh memperpanjang SIM? 

"Untuk hal itu tergantung putusan pengadilan," kata Kepala Bidang Registrasi dan Identifikasi Korlantas Polri Komisaris Besar Bimo Anggoro ketika dihubungi secara terpisah.

Prosedur pembuatan

Untuk pembuatan SIM, Bimo menjelaskan, pemohon cukup datang menyerahkan KTP kepada petugas satpas. Setelah mendapat nomor, dia langsung membayar ke bank dan mendapatkan tanda bukti pembayaran. Selanjutnya, dia tinggal menunggu panggilan untuk mengikuti ujian tertulis dan praktik.

Materi ujian tertulis nantinya bisa diunduh dari situs Korlantas Polri sehingga masyarakat bisa belajar dulu sebelum mengikuti ujian. Materi ujian juga akan dibuat menggunakan animasi, dan ujian dilakukan secara online. Hasilnya bisa langsung diketahui peserta, apakah lulus atau tidak.

Jika lulus teori, pemohon bisa mengikuti ujian menggunakan simulator dan ujian praktik di jalan. Jika dinyatakan lulus, SIM akan dicetak dan datanya dimasukkan ke dalam database Korlantas Polri, lengkap dengan nilai ujiannya.

Sistem ini juga diharapkan akan meningkatkan pendapatan negara bukan pajak (PNBP) karena semua data transaksi pembuatan SIM pun langsung diintegrasikan ke Kementerian Keuangan. (msh)

Penulis: M Suprihadi
Editor: Heru Margianto

Sumber: http://nasional.kompas.com/read/2014/12/04/15594671/SIM.Online.Diberlakukan.pada.2015

Proyek Tak Boleh Muncul Tiba-tiba

Laporan Wartawan Tribun Jambi, Muhlisin  

TRIBUNJAMBI.COM, MUARA BUNGO - Alasan fungsi budgeting yang dimiliki DPRD seringkali menimbulkan isu tak sedap. Diantaranya adalah isu permainan anggaran dan lalu titip proyek di SKPD.
Proyek dimaksud biasanya tak ada dalam KUA/PPAS yang disusun eksekutif. Melainkan muncul belakangan. Yakni saat pembahasan anggaran di Banggar DPRD.

Bupati Sudirman Zaini kini memberi batasan yang jelas. Ia mengatakan KPK sudah mengingatkan. Pola seperti tak boleh lagi terjadi. Artinya tak ada lagi proyek masuk di tengah jalan.
"Tak boleh masuk tengah jalan. Program yang masuk APBD mesti terencana dengan jelas. Mulai dari Musrenbang (Musyawarah Rencana Pembangunan) tingkat dusun, kecamatan, sampai kabupaten," ujar Sudirman, belum lama ini.

Ia mengatakan, demikianlah mestinya penyusunan APBD yang sesuai mekanisme. Dimana hasil Musrenbang itulah yang diformulasikan sedemikian rupa sehingga menjadi KUA PPAS, RAPBD, dan terakhir disahkan menjadi APBD.

Diakui Sudirman, memang tak semua usulan dalam Musrenbang dapat langsung diakomodir. Program yang dianggap paling prioritas, itulah yang menurutnya harus didahulukan.

"Kita ingin masukkan semua. Semua usulan kita akomodir, kita bangun. Tapi masalahnya keterbatasan anggaran. Jadi ambl yang paling prioritas dulu," ujar Sudirman lagi.

Sumber: http://jambi.tribunnews.com/2014/11/30/proyek-tak-boleh-muncul-tiba-tiba

Antisipasi DBD, Dinkes Fogging Perumahan

SUNGAI KERJAN  - Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo melakukan fogging atau pengasapan di Perumahan Lintas Asri (LA), Kecamatan Bungo Dani, Jumat (28/11),  guna mengantisipasi merebaknya penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) di wilayah itu. 

Kadis Kesehatan Kabupaten Bungo dr Nurva Usdiaty, mengatakan, fogging yang dilakukan ini untuk antisipasi terjangkitnya penyakit DBD di wilayah Perumahan Lintas Asri kelurahan Sungai Kerjan.

“Ini merupakan bagian dari pelayanan kita, dibarengi dengan datangnya musim penghujan untuk antisipasi berkembangnya virus demam berdarah, kita langsung memberikan respon dengan menurunkan tim," imbuhnya. 

Namun pihaknya mengharapkan kerjasama warga berpartispasi melawan DBD dengan membersihkan lingkungan sekitar rumah dengan cara 3 M plus yakni, menguras bak mandi, menutup bak penampungan air, menimbun kaleng bekas, membersihkan pembuangan air dan lainnya.

"Jika di lingkungan warga masih banyak tempat-tempat yang menjadi tempat bersarang dan bertelur nyamuk, perlu dilakukan pembersihan. Di sinilah peran aktif dari warga," katanya.  

dr Nurva berharap dengan dilakukannya foggging atau pengasapan dan kerjasama masyarakat untuk mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat, kedepan bisa menekan merebaknya penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) di Kabupaten Bungo.(acn)

Sumber: http://dinamikawarta.com/berita-1408-antisipasi-dbd--dinkes-fogging-perumahan.html

Diingatkan KPK, Bungo Kini Tak Bolehkan Proyek Masuk di Tengah Jalan

Laporan Wartawan Tribun Jambi, Muhlisin 

TRIBUNJAMBI.COM, MUARA BUNGO - Alasan fungsi budgeting yang dimiliki DPRD seringkali menimbulkan isu tak sedap. Di antaranya adalah isu permainan anggaran dan lalu titip proyek di SKPD.

Proyek dimaksud biasanya tak ada dalam KUA PPAS yang disusun eksekutif. Melainkan muncul belakangan. Yakni saat pembahasan anggaran di Banggar DPRD.

Bupati Sudirman Zaini kini memberi batasan yang jelas. Ia mengatakan KPK sudah mengingatkan. Pola seperti tak boleh lagi terjadi. Artinya tak ada lagi proyek masuk di tengah jalan.

"Tak boleh masuk tengah jalan. Program yang masuk APBD mesti terencana dengan jelas. Mulai dari Musrenbang (Musyawarah Rencana Pembangunan) tingkat dusun, kecamatan, sampai kabupaten," ujar Sudirman, belum lama ini.

Ia mengatakan, demikian lah mestinya penyusunan APBD yang sesuai mekanisme. Di mana hasil Musrenbang itulah yang diformulasikan sedemikian rupa sehingga menjadi KUA PPAS, RAPBD, dan terakhir disahkan menjadi APBD.

Diakui Sudirman, memang tak semua usulan dalam Musrenbang dapat langsung diakomodir. Program yang dianggap paling prioritas, itulah yang menurutnya harus didahulukan.

"Kita ingin masukkan semua. Semua usulan kita akomodir, kita bangun. Tapi masalahnya keterbatasan anggaran. Jadi ambl yang paling prioritas dulu," ujar Sudirman lagi. (*)

Sumber: http://jambi.tribunnews.com/2014/11/30/diingatkan-kpk-bungo-kini-tak-bolehkan-proyek-masuk-di-tengah-jalan

Pen Kamera Bluetooth Earphone
Pompa angin elektrik Up To 50 PSI, Panjang selang 60 cm, Super Bright LED Lights. MICHELIN Electric Tyre Inflator [12260]
 
Info Bungo : Tentang Kami | Maklumat | Disclaimer | Kontak | Komentar | Info Donasi | Surat Terbuka | Your Link
Copyright © 2009 - 2014. Info Bungo - Some Rights Reserved
Template Created by Creating Website >>
>>