Headlines News :

Info Populer

Kurikulum 2013

BAHAN BAKAR MINYAK. Harga Premium Naik Rp 200, Solar Tetap

JAKARTA, KOMPAS — Mulai Minggu (1/3) pukul 00.00, pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak jenis premium. Kenaikan harga sebesar Rp 200 per liter itu diambil akibat naiknya harga indeks pasar minyak di Singapura.

Harga premium di luar Jawa, Madura, dan Bali yang semula Rp 6.600 per liter menjadi Rp 6.800 per liter. Adapun harga minyak tanah dan solar tetap, masing- masing Rp 2.500 per liter dan Rp 6.400 per liter.

Harga premium di Jawa, Madura, dan Bali yang ditetapkan Pertamina juga naik Rp 200 per liter. Dengan demikian, harga premium di Jawa, Madura, dan Bali yang semula Rp 6.700 per liter menjadi Rp 6.900 per liter.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said menyampaikan hal itu kepada Kompas saat dikonfirmasi melalui pesan layanan singkat, Sabtu (28/2).

"Bahan bakar minyak premium di luar Jawa, Madura, dan Bali adalah bahan bakar minyak penugasan yang harganya ditetapkan pemerintah," ujarnya.

Keputusan pemerintah menaikkan harga itu akibat lonjakan harga indeks pasar minyak di Singapura atau Mean of Platts Singapore (MOPS) sepanjang Februari 2015. MOPS premium pada Februari 2015 sebesar 55-70 dollar AS per barrel.

Sebenarnya, MOPS gasoil atau solar lebih tinggi, berkisar 62-74 dollar AS per barrel. Namun, pemerintah tidak menaikkan harga jual solar dan minyak tanah dengan alasan menjaga kestabilan perekonomian nasional. Pemerintah juga masih memberikan subsidi Rp 1.000 per liter untuk solar.

"Kenaikan MOPS periode Februari cukup signifikan. Harga premium dinaikkan untuk menjaga stabilitas ekonomi dan mempertimbangkan selisih harga sepanjang bulan Februari," ujar Sudirman.

Mengenai harga premium di Jawa, Madura, dan Bali yang menjadi Rp 6.900 per liter, Direktur Pemasaran PT Pertamina (Persero) Ahmad Bambang mengatakan, idealnya, kenaikan harga premium paling sedikit Rp 400 per liter.

"Kami memahami kondisi masyarakat sehingga harga premium dinaikkan Rp 200 per liter dari idealnya Rp 400 per liter. Masyarakat kita masih diguncang kenaikan harga beras dan persoalan elpiji. Kenaikan harga premium belum maksimal. Kenaikan harga solar dan minyak tanah kami tangguhkan," tutur Ahmad.

Kendati kenaikan harga premium di Jawa, Madura, dan Bali belum maksimal, lanjutnya, Pertamina tidak merugi. Akan tetapi, laba yang diperoleh Pertamina belum mencapai taraf kewajaran. Ahmad menegaskan, kondisi kekinian masyarakat menjadi pertimbangan utama Pertamina dalam menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM).

Sudah tepat

Pengamat energi dari Universitas Trisakti Jakarta, Pri Agung Rakhmanto, menyatakan, langkah pemerintah menaikkan harga premium sudah tepat. Pasalnya, harga minyak dunia meningkat dalam beberapa hari terakhir meskipun tidak terlalu signifikan. Nilai tukar rupiah terhadap dollar AS juga melemah. Sepanjang Februari 2015, nilai tukar rupiah berkisar Rp 12.609- Rp 12.887 per dollar AS.

"Dua faktor tersebut, yaitu harga minyak dunia yang naik perlahan serta lemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar AS, adalah alasan yang cukup untuk menaikkan harga BBM. Kenaikan harga Rp 200 per liter itu cukup wajar," ujar Pri Agung.

Soal harga BBM yang dikaji pemerintah setiap bulan, lanjut Pri Agung, hal itu diyakini tidak akan membuat masyarakat bingung. Masyarakat sudah terbiasa dengan harga BBM yang dinamis. Masyarakat juga memahami harga BBM tidak mungkin terus turun.

Harga BBM sudah empat kali berubah pada era kepemimpinan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Pada 18 November 2014, pemerintah menaikkan harga premium dari Rp 6.500 per liter menjadi Rp 8.500 per liter. Pada 1 Januari 2015, harga premium turun menjadi Rp 7.600 per liter.

Pada 19 Januari 2015, harga premium turun lagi menjadi Rp 6.600 per liter di luar Jawa, Madura, dan Bali serta Rp 6.700 per liter di Jawa, Madura, dan Bali. Terakhir, harga BBM berubah lagi mulai hari Minggu ini.

Kendati harga minyak dunia merangkak naik, Pri Agung memprediksi tidak akan terlalu tinggi. Harga minyak dunia diperkirakan bertahan di kisaran 50-60 dollar AS per barrel dalam jangka waktu lama.

Terbatasnya kenaikan harga minyak, menurut Pri Agung, dipengaruhi faktor fundamental, yakni melimpahnya pasokan di tengah rendahnya permintaan. Beberapa negara di Eropa kini mengembangkan energi alternatif untuk tidak bergantung pada minyak.(APO)

Sumber: Kompas 1 Maret 2015, melalui http://print.kompas.com/baca/2015/03/01/Harga-Premium-Naik-Rp-200,-Solar-Tetap

Dana Besar Akan Banjiri Desa

JAKARTA, KOMPAS — Kucuran dana dalam jumlah besar akan membanjiri desa-desa pada tahun ini. Nilainya mencapai Rp 56,3 triliun untuk 74.093 desa. Meski anggarannya sudah dialokasikan, pencairan dana bisa terhambat akibat sejumlah persyaratan yang tak kunjung beres. Sosialisasi dan peningkatan kapasitas aparatur desa pun tak jalan.

”Tahun ini akan banyak sekali anggaran yang masuk ke desa. Namun, sampai saat ini masih ada banyak persoalan, terutama menyangkut kesiapan pemerintah daerah dan kualitas aparatur desa,” kata Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Robert Na Endi Jaweng di Jakarta, Kamis (26/2).

Dalam aspek otonomi keuangan, mengacu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa memiliki tujuh sumber pendapatan. Dua di antaranya, sekaligus yang terbesar nilainya, berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sisanya adalah pendapatan asli desa.

Dari APBN, sumber pendapatan meliputi dana desa dan alokasi dana desa yang ditransfer melalui pemerintah kabupaten/kota. Dalam APBN Perubahan 2015, alokasinya masing-masing Rp 20,8 triliun dan Rp 33,2 triliun.

Sementara dari APBD, desa mendapat jatah 10 persen berupa bagi hasil dari pajak daerah dan retribusi daerah. Secara nasional, akumulasi jatah desa mencapai Rp 2,1 triliun. Total dana yang akan masuk ke desa pada tahun ini mencapai Rp 56,3 triliun di luar pendapatan asli desa.

Khusus dana desa, alokasinya dalam APBN-P 2015 sebesar Rp 20,8 triliun untuk 74.093 desa. Alokasi setiap desa berbeda karena didasarkan atas sejumlah variabel, di antaranya luas wilayah, jumlah penduduk, dan kesulitan geografis.

Papua paling besar

Tahun ini, dana desa terkecil adalah Rp 240 juta per desa dan terbesar Rp 1,1 miliar per desa. Sejumlah desa di Papua, misalnya, mendapatkan alokasi terbesar, tetapi beberapa desa di Aceh mendapat alokasi terkecil.

Evaluasi sementara KPPOD menunjukkan banyak pemerintah kabupaten/kota tak proaktif menyukseskan otonomi desa di bidang keuangan. Padahal, peran pemerintah daerah krusial karena menjadi jembatan transfer dana dari pusat ke desa. ”Di Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur, misalnya, program sosialisasi dan peningkatan kapasitas aparatur desa sama sekali tidak dialokasikan anggarannya dalam APBD 2015. Artinya, pemda tak peduli pada program otonomi desa,” kata Endi.

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Boediarso Teguh Widodo menyatakan, sampai saat ini masih banyak daerah yang belum mengesahkan APBD. Padahal, salah satu syarat pencairan dana desa dari pusat ke daerah adalah disahkannya APBD yang telah mengakomodasi dana desa.

Syarat lain, disahkannya peraturan kepala daerah tentang rincian alokasi dana desa per desa. Untuk transfer dari pemerintah daerah ke rekening desa, syaratnya Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa harus sudah disahkan pemda.

Dana desa akan dicairkan dalam tiga tahap, yakni bulan April, Agustus, dan Oktober. Semuanya pada minggu kedua. Porsinya 40-40-20. Mekanismenya, dana desa ditransfer dari rekening Bendahara Umum Negara ke kas umum daerah. Maksimal seminggu kemudian, pemerintah kabupaten/kota harus mentransfernya ke rekening desa.

Pencairan pertama dilakukan jika syarat awal seperti APBD telah disahkan dipenuhi. Pencairan tahap kedua dan ketiga baru dilakukan setelah pemerintah pusat menerima laporan realisasi penggunaan dana desa. (LAS)

Sumber: Kompas, Jumat 27 Februari 2015 melalui print.kompas.com

Susi Air Terbangi Bungo Empat Kali Seminggu, Ini Harga Tiketnya

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI – Setelah satu bulan tidak mengadakan pelayanan dan penerbangan Jambi – Muara Bungo, hari ini (25/2) Susi Air mengadakan penerbangan ke dua Jambi-Muara Bungo setelah penerbangan perdananya pada Senin kemarin.

Adi, Tiketing Susi Air mengatakan, Maskapai Susi Air kembali mengoperasikan penerbangannya di Jambi dengan Dua Rute, Jambi-Kerinci dan Jambi-Dabo pada tanggal 2 Februari kemarin. Sedangkan saat ini giliran Jambi-Muara Bungo yang aktif beroperasi.

Tingkat animo masyarakat untuk penerbangan setelah satu bulan vakum sangat tinggi hal itu terlihat dengan keterisian setiap penerbangannya mencapai 70 persen. Tetapi ada sebagian pengguna Susi Air harus sedikit menyesuaikan jadwal penerbangan yang berubah untuk tahun 2015 ini.

“Sekarang jadwal terbang kita hari Senin, Rabu, Jumat dan Minggu. Sdangkan pada tahun lalu jadwal penerbangan Susi Air Senin-Kamis," katanya kemarin (24/2).

Berbicara target tahun 2015 ini Susi Air berharap bisa meningkatkan konsumen yang menggunakan jasa penerbangan mereka dengan 80 persen keterisian atau sekitar 10 penumpang setiap kali melakukan penerbangan.

Untuk pengguna Susi Air saat ini masih dipegang oleh para pedagang yang berbelanja di Jambi dan kembali ke tempat mereka harus dengan waktu yang cepat. Untuk harga Susi Air meletakkan tarif 283 ribu untuk penerbangan Jambi-Dabo, 323 ribu untuk penerbangan Jambi-Kerinci dan untuk Jambi –muara Bungo 258 ribu. (*)

Sumber: http://jambi.tribunnews.com/2015/02/24/susi-air-terbangi-bungo-empat-kali-seminggu-ini-harga-tiketnya

Ditembak, Perampok Tersungkur


ilustrasi. foto: radarpena.com
JAMBI - Soleh (29), warga Muko Muko Bathin VII, Kabupaten Bungo, Jambi ditembak jajaran Polsek Muko Muko, Polres Bungo. masalahnya, perampok yang sudah menjadi target ini berupaya melarikan diri dari sergapan kepolisian. Ini dikatakan Kabid Humas Polda Jambi, AKBP Almansyah.

Menurut Almansyah, Soleh memang sudah menjadi target kepolisian karena pelaku terlibat beberapa kasus kejahatan yang dilaporkan ke Polsek Muko Muko. Di antaranya, tiga kasus pemerasan dan satu kasus perampokan. "Pelaku ini terlibat beberapa kasus laporannya ada empat," ungkapnya, Sabtu (21/2).

Dia menjelaskan, Soleh ditangkap, Kamis (18/2) lalu, sekitar pukul 23.00 WIB, saat tengah menonton televisi di rumah salah seorang warga. Awalnya, Soleh tidak melakukan perlawanan saat ditangkap. Namun pada saat akan dimasukkan ke dalam mobil, Soleh melawan dan berupaya melarikan diri.

Sebelum dilumpuhkan, kepolisian sempat mengeluarkan tembakan peringatan, tapi tembakan peringatan itu tidak diindahkan. Akhirnya, terpaksa dilakukan tindakan tegas. "Sudah diberi peringatan, tapi masih saja berupaya kabur. Makanya, ia dilumpuhkan dengan tembakan di kakinya," jelasnya sebagaimana diberitakan Jambi Independent (harian satu grup dengan RadarPena.com di WSM Media Center).

Lebih lanjut Almansyah mengatakan, setidaknya ada empat aksi kejahatan yang diduga melibatkan Soleh. Pertama, kasus pemerasan sesuai dengan laporan Nomor LP/B/16/IX/2014/Res Bungo/Sek Muko Muko tanggal 21 September 2014 dengan korban Sugeng.

Kemudian kasus pemerasan sesuai dengan laporan Nomor LP/B/21/XI/2014/Res Bungo/Sek Muko Muko tanggal 12 November 2014 dengan korban Sadam Husen. Selanjutnya kasus perampokan sesuai dengan laporan nomor LP/B/514/XII/2014/Res Bungo tanggal 3 Desember 2014 dengan korban Suen Pri.

Terakhir adalah kasus pemerasan sesuai dengan laporan nomor LP/B/10/II/2015/Res Bungo/Sek Muko Muko tanggal 16 Februari 2015 dengan korban Teguh. Untuk menangani kasus ini Polsek Muko Muko akan berkoordinasi dengan Polres Bungo. "Saat ini tersangka diamankan di Mapolsek Muko-Muko," katanya.

Editor: gatot

Sumber: http://radarpena.com/read/2015/02/22/15988/24/2/Ditembak-Perampok-Tersungkur

Ad BelajarInggris.net Tempat Kursus Bahasa Inggris Online cepat dan Mudah tanpa grammar Full Conversation / Percakapan Bersertifikat

Ini Kronologis Kebakaran yang Menghanguskan Rumah di Bungo

foto: jambiupdate.com
JAMBIUPDATE.COM, MUARABUNGO – Tidak hanya menghanguskan rumah, kebakaran yang terjadi di Bungo pada Minggu (22/2) dini hari juga nyaris merenggut nyawa pemilik rumah yakni Apendi (58).

Kapolsek Pelepat, IPTU Gita Suhandi, kepada jambiupdate.com, menerangkan kronologis kebakaran yang terjadi di Kampung Beringin Baru, Desa Sungai  Beringin, Kecamatan Pelepat, Kabupaten Bungo itu.

Dijelaskannya, kejadian bermula saat pemilik rumah pulang dari acara hajatan di rumah kerabatnya pada Sabtu (21/2) sekitar pukul 23.00 WIB. Sesampai di rumah, korban menghidupkan lampu teplok sebagai penerangan di ruangan, karena tidak ada listrik.

Setelah itu, kata IPTU Gita, korban yang tinggal seorang diri masuk ke kamar untuk tidur, Minggu (22/2) sekitar pukul 01.30 WIB, korban terbangun dan melihat sebagian rumahnya telah ludes di lalap api.

“Korban berusaha mengeluarkan barang yang berada dalam rumahnya. Saat itu korban ikut tersambar api dan mengalami luka bakar pada bagian punggung, tangan, sebagian wajah dan juga paha,” terang Kapolsek.

Lebih lanjut Gita menerangkan, berdasarkan keterangan korban, sebelum tidur didinrya sudah mematikan lampu teplok terlebih dahulu yang sebelum nya dihidupkan. Rumah korban, lanjutnya, selain terbuat dari kayu juga jauh dari pemukiman, sehingga tidak ada warga lain yang mengetahui.
"Korban saat ini telah dirawat di rumah sakit umum H.Hanfi Muarabungo, korban menderita luka bakar 40% dari tubuhnya." tutupnya.
(hnd)

Sumber:  http://www.jambiupdate.com/artikel-ini-kronologis-kebakaran-yang-menghanguskan-rumah-di-bungo---.html
Ad BelajarInggris.net Tempat Kursus Bahasa Inggris Online cepat dan Mudah tanpa grammar Full Conversation / Percakapan Bersertifikat

Pilkada Bungo 2015 RI akan Deklarasi Awal Maret

Laporan Wartawan Tribun Jambi, Muhlisin

TRIBUNJAMBI.COM, MUARA BUNGO - Pilkada Bungo bakal digelar Desember 2015. Selain incumben Sudirman Zaini,Riduwan Ibrahim (RI) juga sudah memastikan siap bersaing.

RI yang juga kontestan pilbup Bungo empat tahun lalu, mengatakan awal Maret nanti akan lakukan deklarasi. "Siap. Awal Maret nanti kita akan lakukan deklarasi di Bungo," ujarnya per telepon.

Sumber: http://jambi.tribunnews.com/2015/02/18/ri-akan-deklarasi-awal-maret

Tok! Provinsi dan Lima Kabupaten/Kota di Jambi Pilkada Desember 2015

JAMBIUPDATEW.COM, JAMBI - DPR RI akhirnya mengesahkan revisi UU Pilkada dalam paripurna hari ini. Untuk itu, sudah dapat dipastikan Pilgub Jambi serta lima kabupaten/kota di Jambi digelar Desember 2015 ini.
Hal ini disampaikan oleh Anggota KPU Provinsi Jambi, M Sanusi. “Pilgub dan Pilkada lima daerah di Jambi digelar serentak Desember 2015,” katanya.
Lima daerah yang mengikuti Pilkada 2015 ini yakni daerah yang masa jabatan kepala daerahnya habis 2015 dan 2016 semester pertama. Pilkada serentak 2017 diikuti daerah yang masa jabatan kepala daerahnya habis di 2016 semester kedua dan 2017. Selanjutnya Pilkada serentak 2018 diikuti daerah yang masa jabatan kepala daerahnya habis di 2018 dan 2019. 
“Daerah yang Pilkada di Desember 2015 itu Tanjabbar, Batanghari, Tanjabtim, Bungo dan Sungaipenuh,” tuturnya. 
(cas)
Sumber: http://jambiupdate.com/artikel-tok-provinsi-dan-lima-kabupatenkota-di-jambi-pilkada-desember-2015--.html

Kebutuhan Pangan di Bungo 70 Persen Dipasok Lokal

Laporan Wartawan Tribun Jambi, Muhlisin

TRIBUNJAMBI.COM, MUARA BUNGO - Mayoritas penduduk Kabupaten Bungo adalah petani. Sudah mencukupi kebutuhan di tingkat lokalkah? Ternyata belum.

Kadis Tanaman Pangan dan Hortikultura (TPH), Khairul Saleh, mengakuinya. Ia mengatakan sejauh ini hasil pertanian Bungo baru bisa memenuhi 70% dari kebutuhan pangan di kabupaten ini. Selebihnya terpaksa 'impor'.

"Belum. Belum mencukupi semua. Baru sekitar 70% dari total kebutuhan pangan," ujar Khairul, Kamis (12/2).

Namun Khairul mengaku optimis swasembada bisa dicapai. Apalagi di Kabupaten Bungo luas lahan sawah dan lahan potensi sawah mencapai 7.120 ha.

Sebelumnya terkendala oleh irigasi. Melalui program Gerakan Penerapan Pengelolaan Tanam Terpadu (GP-PTT), Kabupaten Bungo dapat kucuran Rp 2,9 M dari APBN. Dana ini diperuntukkan 1.000 ha sawah.

Polanya, adalah dengan mengucurkan dana langsung ke rekening kelompok tani. Boleh digunakan untuk beli pupuk, benih, minyak handtracktor, hingga biaya pertemuan kelompok tani.

Lalu ada lagi kucuran dana Rp 1,65 M, juga dari APBN. Dana ini khusus untuk perbaikan irigasi yang mengairi sekitar 2.500 ha sawah produktif.

"Kita juga dapat dana optimasi lahan seluas 550 ha. Anggarannya Rp 660 juta. Semua dari APBN," ujar Khairul lagi.

Lalu dimana peran Pemkab Bungo? Khairul mengklaim pihaknya berbagi peran. Pemkab mengucurkan dana melalui APBD untuk dua hal. Yakni pengadaan 50 ton bibit dan pembuatan kincir air sebanyak 28 unit.

Tak hanya padi, klaim Khairul. Untuk jagung juga dapat kucuran dana cukup besar dari APBN. Yakni GP-PTT seluas 500 ha dengan anggaran Rp 1,9 juta/ha.

"Kedelai juga. Dapatnya dana untuk 500 ha dengan anggaran Rp 1,8 juta/ha. Juga dari APBN," tutupnya. (lis)

Sumber: http://jambi.tribunnews.com/2015/02/13/kebutuhan-pangan-di-bungo-70-persen-dipasok-lokal

Wahhh.... Aktivitas PETI di Bungo Masih Merajalela

JAMBIUPDATE.COM, MUARABUNGO - Meski berbagai macam cara dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bungo untuk memberantas, namun hingga kini Aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) diwilayah tersebut masih merajalela.

Hal ini dibenarkan oleh Asisten 1 Setda Bungo, Usman Hasibuan saat dikonfirmasi jambiupdate.com, Rabu (11/2).

“Ya benar, di Kabupaten Bungo memang masih banyak aktivitas PETI, itu terlihat dari banyaknya laporan masyarakat yang kami terima," ujar Usman.

Diterangkannya, berdasarkan laporan tersebut, daerah yang melakukan aktivitas PETI tersebut adalah Dusun Batu Kerbau dan Dusun Sungai Beringin Kecamatan Pelepat.‎ Bahkan, aktivitas menggunakan alat berat.

“Kita sudah membentuk tim dan tim inilah nantinya yang akan langsung turun ke lapangan untuk menggecek langsung kawasan yang di duga masih banyak aktivitas PETI,“jelasnya.

(hnd)

Sumber: http://www.jambiupdate.com/artikel-%E2%80%8Ewahhh-aktivitas-peti-di-bungo-masih-merajalela--.html

RSU H Hanafie Bungo Naik Kelas, Setara dengan RSUD Raden Mattaher

Laporan Wartawan Tribun Jambi, Muhlisin

TRIBUNJAMBI.COM, MUARA BUNGO - Ibarat lomba lari, Kabupaten Bungo makin mantap memimpin. Meninggalkan para 'pesaing' jauh di belakangnya.

Bukan hanya sisi infrastruktur dan perhubungan yang ditandai operasional Bandara Muara Bungo. Tapi juga bidang kesehatan. Ditandai RSU H Hanafie yang juga naik kelas.

Kabar terbaru, RSU H Hanafie sudah naik kelas. Per 2015 ini status RSU H Hanafie menjadi rumah sakit Tipe B. Setara dengan RSU Raden Mattaher di Jambi.

"Ini kabar gembira bagi kita. Setelah melalui proses penilaian yang sangat ketat dan detil. RSU H Hanafie naik kelas jadi rumah sakit tipe B," ujar Bupati Sudirman Zaini, beberapa waktu lalu.

Naik kelas, ia akui merupakan sebuah kebanggaan. Namun pada saat bersamaan juga menjadi tantangan baru. Banyak hal yang ia katakan juga mesti ditingkatkan lagi.

Diantaranya adalah fasilitas yang masih menyisakan banyak PR. Lalu sumber daya manusia (SDM) yang juga harus terus digenjot untuk ditingkatkan lagi supaya lebih maksimal.

Nomenklatur juga berubah. Sebelumnya jabatan tertinggi itu Direktur. Kalau sudah tipe B berubah jadi Direktur Utama. Kita harus benar-benar setara Raden Mattaher, baik dalam pelayanan maupun fasilitas," tambahnya lagi.

Dikonfirmasi terpisah, Direktur RSU H Hanafie, dr H Safaruddin Matondang, mengamininya. Ia mengatakan penilaian menuju tipe B sudah dilakukan pada 2014 lalu. Semua aspek menentukan dinilai detil oleh tim penilai dari Kemenkes RI.

"Alhamdulillah. Ini (naik kelas) bukan hadiah, tapi buah perjuangan semua pihak di Bungo. Komitmen rekan sejawat para dokter, paramedis, tenaga administrasi, semuanya. Juga eksekutif dan legislatif," ujar Safaruddin.

Untuk spesialis, ia katakan hampir semua lengkap. Terbaru adalah masuknya dokter spesialis jantung.  Dalam waktu dekat ini dokternya segera mulai masuk bertugas di RSU H Hanafie.

Sebelumnya, sejak hampir dua tahun terakhir RSU ini sudah jadi rujukan bagi RSU dari kabupaten tetangga. Walau saat itu statusnya masih sama-sama tipe C. Sama seperti RSU Kol Abundjani di Merangin dan Sultan Thaha Syaifuddin di Tebo.

Sumber: http://jambi.tribunnews.com/2015/02/09/rsu-h-hanafie-bungo-naik-kelas-setara-dengan-rsud-raden-mattaher

Putra Daerah Minim Lulus Tes CPNS, Ini Kata Kepala BKD Bungo

JAMBIUPDATE.COM, MUARABUNGO - Minimnya Putra Daerah Bungo yang lulus dalam seleksi penerimaan Calon Pegawai Negri Sipil (CPNS) Pada tahun 2014 lalu, ditanggapi oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Kabupaten Bungo M.Yusuf.

Menurutnya, minimnya putra daerah Bungo yang lulus dalam seleksi penerimaan tersebut,  dikarenakan tidak mampunya bersaing dengan dengan calon lain yang notabene lulusan Perguruan Tinggi Ternama seperti Universitas Andalas (UNAND), Universitas Sumatra Utara (USU) dan Universitas lain.

"Putra Daerah kita kebanyakan lulusan Perguruan Tinggi Bungo, Sumber Daya Manusia (SDM) kita belum bisa bersaing dengan mereka, bagaimana kita mau bersaing, perguruan  tinggi kita sendiri masih banyak dipolitisi,"jelasnya.

Oleh sebab itu, M.Yusuf  sangat menyayangkan dengan adanya campur tangan politik di salah satu perguruan tinggi yang ada dibungo dan menurutnya, perguruan tinggi harus bebas dari unsur-unsur politik agar proses pendidikan tidak terganggu.

"Salah satu perguruan tinggi di Bungo masih dipolitisi oleh orang-orang politik yang berkepentingan, bagaimana mau maju pendidikan kita kalau pendidikan bercampur dengan politik, pihak pemerintah daerah pun berfikir untuk membantu perguruan tinggi tersebut,“ paparnya.

(hnd)

Sumber: http://www.jambiupdate.com/artikel-putra-daerah-minim-lulus-tes-cpns-ini-kata-kepala-bkd-bungo.html

KH Imam Zarkasy, Sang Pelopor Pendidikan Islam Modern

Santri Pondok Modern Darussalam Gontor - Jawa Timur

Hari itu, dengan menumpang delman, seorang ibu dengan tiga putra kecilnya menembus hutan belantara Ponorogo, Jawa Timur. Mereka tengah memenuhi panggilan seorang bangsawan di Kadipaten Ponorogo. Sepanjang perjalanan, sang ibu tak berhenti bertanya-tanya; untuk apa kiranya mereka dipanggil?
Sampai di kediaman sang bangsawan yang tak lain adalah kakak ipar sang ibu, ketiga bocah tersebut dipanggil masuk ke dalam sebuah kamar dan diminta membaca ayat-ayat Alquran. Beberapa saat kemudian, bangsawan itu keluar. Ia berpesan pada adik iparnya untuk mendidik ketiga putranya sebaik mungkin, untuk menyelamatkan pesantren yang pernah didirikan leluhurnya.
Mandat itu berubah menjadi sebuah beban di dada sang ibu, yang dibawanya pulang bersama ketiga putra kecilnya.  Sang ibu adalah Nyai Sudarmi Santoso, istri pimpinan sebuah pesantren di Jawa Timur. Sang Kiai, Santoso Anom Besari, wafat pada usia yang masih muda. Ketiga bocah kecil tadi adalah tiga putra terkecilnya. Seorang diantaranya bernama Imam Zarkasyi, kini dikenal sebagai salah satu pendiri Pondok Modern Gontor.

***
Imam Zarkasyi dilahirkan pada 21 Maret 1910 di sebuah desa bernama Gontor, Ponorogo. Kala itu, ia dibawa ibunya ke kadipaten (kabupaten) Ponorogo bersama dua kakak laki-lakinya, Ahmad Sahal (1901-1977) dan Zainuddin Fananie (1908-1967). Zarkasyi adalah bungsu dari tujuh bersaudara. Empat kakak tertuanya terdiri dari satu orang kakak laki-laki (anak pertama) dan tiga orang kakak perempuan.

Ayah Zarkasyi, Kiai Santoso, adalah pimpinan generasi ketiga sebuah pesantren yang kini disebut Gontor Lama. Setelah sang ayah meninggal, pesantren itu vakum. Karena itu, Zarkasyi bersama kedua kakak laki-lakinya sejak kecil diwanti-wanti sang paman untuk bisa meneruskan kehidupan pesantren yang mati suri sejak kematian ayahnya.

Tahun 1920, hanya dua tahun setelah kematian Kiai Santoso, ibunda Zarkasyi meninggal. Sepeninggalnya, ketujuh putra-putrinya bermusyawarah. Dalam musyawarah tersebut, Zarkasyi dan kedua kakaknya mengusulkan agar harta peninggalan kedua orang tua mereka tidak diusik hingga sepuluh tahun ke depan. Hal itu, menurut mereka, adalah demi masa depan pendidikan mereka demi melanjutkan cita-cita leluhur mereka menghidupkan pendidikan Islam melalui pesantren.

Usul disepakati. Dan sejak itu tanah peninggalan orang tua mereka dikelola oleh saudara laki-laki tertua, Rahmat Soekarto. Hasilnya digunakan untuk membiayai studi Zarkasyi dan kedua kakaknya.

Zarkasyi menempuh pendidikan dasar di Sekolah Ongko Loro Jetis, Ponorogo, sambil nyantri di Pondok Josari dan Joresan Ponorogo. Lulus dari Sekolah Ongko Loro (1925), sesuai pesan ibunya, ia memperdalam ilmu agama di Pesantren Jamsaren Solo, kali ini sambil menyelami pendidikan di Sekolah Mamba’ul ‘Ulum di kota yang sama.

Kemudian ia melanjutkan ke Sekolah Arabiyah Adabiyah, masih di Solo. Di sekolah pimpinan M.O. Al-Hasyimy itu, ia memperdalam kemampuan bahasa Arabnya sampai tahun 1930. Di antara guru yang banyak mendidik, membimbing, dan mendorong Zarkasyi selama belajar di Solo adalah Ustad Hasyimy, seorang bekas pejuang Tunisia.

Tak lama setelah menyelesaikan pendidikannya di Solo, Zarkasyi melanjutkan ke Kweekschool (sekolah guru) di Padang Panjang, Sumatera Barat, sampai 1935. Sekitar tahun 1935. Zarkasyi menyelesaikan studinya di Padang Panjang.

Ia lalu dipercaya gurunya, Mahmud Yunus, untuk menjadi guru dan direktur di perguruan tersebut selama satu tahun. Ia kemudian pulang ke Ponorogo dan pada 19 Desember 1936 (5 Syawal 1355) mendirikan Kuliyyatul Muallimin al-Islamiyyah (KMI), yang berarti "Persemaian Guru-guru Islam."

KMI merupakan sekolah tingkat menengah dengan masa belajar enam tahun. Di situ, Zarkasyi bertindak sebagai direkturnya. Ia menyusun sebuah konsep pembelajaran modern dengan sistem pesantren. Salah satu yang ia tekankan dalam konsep itu adalah soal penguasaan bahasa Arab dan Inggris.

Embrio Pondok Modern Gontor sendiri telah berdiri sepuluh tahun sebelumnya keitka Abdullah Sahal, kakak Zarkasyi, merintis Tarbiyatul Athfal (TA) pada 20 September 1926 (12 Rabi’ul Awal 1345). Saat itu Zarkasyi masih menempuh pendidikan menengahnya di Solo.

Tak hanya sebagai direktur KMI, Zarkasyi juga menunjukkan kiprahnya dalam bidang pendidikan di berbagai institusi. Setelah menjadi kepala kantor agama Karesidenan Madiun pada 1943, ia diangkat menjadi Seksi Pendidikan Kementerian Agama pada 1946. Lalu, sejak 1948 hingga 1955, Zarkasyi menjadi ketua pengurus besar Persatuan Guru Islam Indonesia (PGII), dan menjadi penasehat tetap di sana setelah periode tersebut.

Di Kementerian Agama, Zarkasyi menjadi kepala Bagian Perencanaan Agama Sekolah Dasar (pada 1951-1953) dan kepala Dewan Pengawas Pendidikan Agama (1953). Sedangkan di Kementerian Pendidikan ia menjadi anggota Badan Perencanaan Peraturan Pokok Pendidikan Swasta (1957).

Ia juga pernah menjadi anggota Komite Penelitian Pendidikan. Dan pada tahun 1959, Zarkasyi diangkat Presiden Sukarno menjadi anggota Dewan Perancang Nasional (Deppernas).

Di kancah internasional, Zarkasyi pernah menjadi anggota delegasi Indonesia dalam peninjauan ke negara-negara Uni Soviet (1962), serta menjadi wakil Indonesia dalam Mu'tamar Majma' al-Buhuts al-Islamiyah (Muktamar Akademi Islam se-Dunia) ke-7 di Kairo (1972). Selain itu, ia dipercaya menjadi ketua Majelis Peritmbangan Pendidikan dan Pengajaran Agama (MP3A) hingga ia wafat, dan juga anggota Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat.

Selain dikenal sebagai aktivis di bidang pendidikan, sosial, dan politik kenegaraan, Zarkasyi adalah seorang ulama yang aktif menulis. Karena itu, ia banyak meninggalkan karya tulis. Hal itu sesuai dengan sebuah prinsip sekaligus cita-cita yang disampaikannya pada awal dibukanya KMI pada 1936. Saat itu ia berkata,
"Seandainya saya tidak berhasil mengajar dengan cara ini (pengajaran tatap muka), saya akan mengajar dengan pena."

Pengajaran, bagi Zarkasyi, harus berkesinambungan dengan pendidikan. Ia memaknai keduanya secara berbeda. Pendidikan yang dimaksudnya adalah pendidikan mental kejiwaan dan akhlaqul karimah. Sedangkan pengajaran adalah pengembangan intelektualitas yang dicapai melalui pengajaran ilmu pengetahuan. Ia dengan tegas mendahulukan pendidikan daripada pengajaran.

Imam Zarkasyi wafat pada pukul sembilan malam tanggal 30 April 1985, meninggalkan seorang istri, 11 orang putra-putri, dan sejumlah karya tulis. Di antara karya-karya peninggalannya adalah Senjata Penganjur dan Pemimpin Islam, Pedoman Pendidikan Modern, dan Kursus Bahasa Islam. Ketiganya ia tulis bersama kakaknya, Zainuddin Fananie.

Buku-buku yang dtulisnya sendiri antara lain Ushuluddin (Pelajaran 'Aqaid/Keimanan), Pelajaran Fiqh, Pelajaran Tajwid, Bimbingan Keimanan, Pelajaran Huruf Alquran, dan Qowa'idul Imla' (Kaidah Penulisan Arab). Hingga hari ini, hampir seluruh bukunya masih digunakan di Pondok Modern Gontor. Karya-karya itu terus menjadi 'pengajar' setelah sosok Zarkasyi meninggalkan warisan berharga berupa kemajuan pendidikan Islam yang pesat.


Wakafkan Diri pada Pendidikan

“Andaikata muridku tinggal satu, akan tetap kuajar, yang satu ini sama dengan seribu, kalaupun yang satu ini pun tidak ada, aku akan mengajar dunia dengan pena.”

Ungkapan tersebut mewakili cita-cita besar Imam Zarkasyi dalam mencetak generasi yang berguna, serta betapa ia mencintai profesi guru. Hidupnya secara penuh didedikasikan untuk menjadi pendidik dan pengajar. Demi pendidikan, pesantren yang kala itu telah memliki ratusan santri ia wakafkan kepada umat Islam pada 12 Oktober 1958 (28 Rabi’ul Awal 1378).

Keikhlasan Zarkasyi melepas harta bendanya untuk kepentingan Islam membuatnya dikenal sebagai ulama yang sederhana dan bersahaja. Inisiatifnya itu menjadi teladan dan membuat nilai kesederhanaan dan kejujuran tertanam kuat di lingkungan pesantren Gontor.

Dalam Biografi KH Imam Zarkasyi di Mata Umat (1996) disebutkan, sebagai seorang pendidik, Zarkasyi memiliki wawasan yang jauh ke depan namun tetap istiqomah. Modernisasi pendidikan Islam ia lancarkan dalam hal metode dan kurikulum tanpa mengorbankan nilai dasarnya. Ia mempertahankan jiwa ikhlas yang telah menjadi salah satu nilai mutlak dalam institusi pendidikan Islam yang didirikannya itu.

Di Indonesia, terutama di kalangan pendidik, Zarkasyi dikenal sebagai tokoh yang memperjuangkan sistem pendidikan Islam. Tiap kali disodori pertanyaan mengenai sistem pendidikan yang tepat bagi putra-putri Islam Indonesia, ia secara lugas menjawab “sistem pendidikan pondok.” Sang kiai berpendapat sistem pendidikan tersebut mampu menanamkan kemandirian, kedisiplinan, persaudaraan, keikhlasan dalam menuntut ilmu, serta ketaatan pada pemimpin.

Zarkasyi hanya tertarik pada pendidikan. Ia ‘mewakafkan’ jiwa raganya sebagai pendidik. Karena itu, meski kiprahnya di bidang pendidikan mencapai level nasional, ia tak melirik dunia politik. Tentang dunia yang satu itu, kiai yang akrab disapa Pak Zar itu sering mengatakan, “Politik saya adalah pendidikan.”

Pilihan itu dinilainya sebagai kontribusi bagi dunia politik yang sesungguhnya. Bagi Zarkasyi, yang lebih penting adalah bagaimana membina mereka yang akan menjadi pejabat negara sehingga mereka siap menjadi pewarna negara. Ia mantap pada pendirian bahwa semua bersumber pada pendidikan sebagai mediatornya. Pendidikan lebih penting dalam hidup berpolitik dan bernegara.

Karena itu, Zarkasyi kerap mengatakan bahwa orang-orang besar adalah mereka yang mau mengajar dan mengamalkan ilmunya di tempat-tempat terpencil dengan kondisi yang serba terbatas, misalnya dengan ketiadaan listrik. Zarkasyi memaknai pendidikan sebagai ladang jihad yang sesungguhnya.

“Kalau engkau ingin mengetahui sesuatu, ajarkanlah sesuatu itu kepada orang lain,” demikian bunyi salah satu pesan Zarkasyi pada santri-santrinya. Wejangan itu mewakili spirit pengabdiannya yang teramat tinggi di bidang pendidikan. Tak heran, hingga kini kata-katanya itu dapat ditemukan di berbagai sudut pondok modern yang terus berkembang dengan puluhan ribu santri itu.

Pengirim berita : Arief Dian <ariefdyxx@xxxxx.com>
 
 
 Ad BelajarInggris.net Tempat Kursus Bahasa Inggris Online cepat dan Mudah tanpa grammar Full Conversation / Percakapan Bersertifikat

Bekerja Sama demi Desa

Oleh: IVANOVICH AGUSTA 

PERATURAN Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri dan Perpres No 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi ternyata lebih dimaknai sebagai perbedaan sekaligus perebutan kewenangan atas desa. Padahal, yang mendesak justru kolaborasi segenap kementerian demi desa.

Modusnya, berupa penerbitan aturan pada tingkat menteri yang berdiri sendiri sembari mencakup wewenang kementerian lain. Surat Edaran Menteri Desa PDTT tentang penggunaan dana desa bersinggungan dengan pembinaan keuangan desa oleh Kemendagri. Sebaliknya Peraturan Menteri Dalam Negeri No 114/2014 tentang pembangunan desa lebih cocok diterbitkan bersama Kemendesa PDTT.

Prioritas kedua

Beragam kalangan boleh meromantisasi merekahnya desa seirama penetapan UU No 6/2014 tentang desa, tetapi realitasnya Presiden Jokowi berkonsentrasi pada pangan, energi dan infrastruktur (Kompas, 30 Januari 2015). Tambahan celah fiskal hingga Rp 230 triliun untuk 2015 saja mengindikasikan peluang terciptanya kesejahteraan rakyat melalui terobosan tiga sektor.

Saat pembangunan sektoral dioperasikan, wilayah desa dan kawasan kerja sama antardesa menjadi lokasi proyek dan kemunculan dampaknya hingga jangka panjang. Menduduki prioritas kedua, dalam dua tahun desa perlu bersiap diri menerima proses besar pelaksanaan sektor-sektor utama. Pada mulai tahun ketiga desa ganti mengantisipasi peningkatan kesejahteraan warganya.

Sesuai mandat UU No 6/2014 Pasal 79 dan 83 serta Perpres No 11/2015 Pasal 22, Kemendagri menyiapkan kapasitas pemerintahan desa untuk memadukan pembangunan sektoral dengan kebutuhan desa. Adapun Kemendesa PDTT memberdayakan warga desa hingga mampu mengapitalisasi manfaat pembangunan menjadi kesejahteraan rumah tangga sesuai dengan mandat UU No 6/2014 Pasal 78 dan 80 serta Perpres No 12/2015 Pasal 10 dan 13.

Kerja sama maksimal

Duo Perpres No 11/2015 dan Perpres No 12/2015 sangat mirip usulan akhir Oktober 2014 dari Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (kini Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa). Membanding dengan konsep dalam UU No 6/2014 tentang desa, Kemendagri mengelola penataan dan pembinaan pemerintahan desa.

Mandat UU No 6/2014 Pasal 1-77, 79-93, 96-115 dioperasionalkan dalam Perpres No 11/2015 sebagai wewenang pada pengelolaan keuangan dan aset desa. Wewenang berikutnya fasilitasi penataan desa, pemilihan kepala desa, perangkat desa, dan pelaksanaan           penugasan urusan pemerintahan. Berikutnya wewenang penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa. produk hukum desa, serta evaluasi perkembangan desa. Wewenang selanjutnya pada kelembagaan desa, dan kerja sama pemerintahan.

Kemendesa PDTT mendapatkan mandat UU No 6/2014 Pasal 1-4, 78-95, 112-115 untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Operasionalisasi dalam Perpres No 12/2015 berupa kewenangan pemberdayaan masyarakat desa dan pengelolaan pelayanan sosial dasar. Selanjutnya wewenang pengembangan usaha ekonomi desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, dan pembangunan sarana prasarana desa. Wewenang yang berkaitan dengan pembangunan kawasan pedesaan mencakup perencanaan pembangunan, sarana/prasarana, dan ekonomi kawasan.

Perpres No 11/2015 condong berkenaan dengan pemerintahan desa atau meliputi adagium dikotomis yang muncul pada UU No 6/2014: (pemerintah) ”membangun desa”. Sebaliknya Perpres No 12/2015 mengetengahkan warga desa melalui adagium (warga) ”desa membangun”.

Dikotomi tersebut perlu dilebur dalam praksis. UU No 6/2014 sendiri secara inheren mensyaratkan kerja sama kedua kementerian, terutama berkaitan dengan kehadiran pemerintah desa dan warga dalam musyawarah desa untuk perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan (Pasal 79-82). Badan Usaha Milik Desa dimiliki pemerintah desa, tetapi dijalankan oleh warga desa terpilih (Pasal 87-90). Perwujudan kawasan sebagai bentuk kerja sama antarbeberapa pemerintah desa dan pihak lain memerlukan persetujuan warga lewat musyawarah desa (Pasal 83-85).

Memandang desa sebagai komunitas selalu menautkan pemerintah dan warganya. Memang UU No 6/2014 dikritik
meluaskan wewenang pemerintah desa sembari alpa menuliskan pasal pemberdayaan masyarakat. Namun, PP No 43/2014 tentang desa telah panjang lebar mengoperasionalkan pemberdayaan menjadi pendampingan warga.

Oleh sebab itu, alih-alih menerbitkan peraturan dan edaran menteri yang cenderung sepihak, menegaskan diri, bahkan acap kali saling merenggut wewenang kementerian lainnya, akan lebih produktif bagi kedua kementerian untuk lebih banyak menerbitkan peraturan bersama antarmenteri. Kerja sama kedua kementerian telah mendesak guna memulai pembangunan desa. Kesepakatan keduanya dibutuhkan untuk menetapkan kegiatan pembangunan bersama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan perencanaan pendanaan dengan Kementerian Keuangan.

Soliditas keduanya mutlak untuk berhubungan dengan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di provinsi dan kabupaten/kota. Yang lebih penting, kedua kementerian harus selalu duduk bersama kementerian lain yang mengalokasikan kegiatan di tingkat desa. Di antaranya prioritas jangka menengah untuk pembangunan kilang minyak dan gas bumi, bendungan hingga saluran irigasi, pelabuhan, jalur kereta api, jalan besar berikut percabangannya ke desa.

Jangan dilewatkan pertanyaan penting lain: bagaimana pengelolaan kelurahan? Berbagai UU dan aturan di atas alpa membahasnya. Padahal, statistika kelurahan menunjukkan pelemahan layanan dari fasilitas ekonomi, pendidikan dasar dan kesehatan dalam satu dekade terakhir.

IVANOVICH AGUSTA
Sosiolog Pedesaan IPB Bogor

Sumber:  Harian Kompas Sabtu, 7 Februari 2015 melalui www.print.kompas.com

PBB Dihapus, untuk Perangi Spekulan

JAKARTA, KOMPAS — Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tengah menggodok aturan untuk menghapus Pajak Bumi dan Bangunan serta menetapkan zonasi kisaran harga tanah. Langkah ini bertujuan memerangi spekulan tanah sekaligus menyejahterakan rakyat karena hanya membayar PBB saat pertama kali membeli rumah tinggal.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Ferry Mursyidan Baldan di Jakarta, Rabu (4/2), mengatakan, pungutan pajak adalah salah satu instrumen menyejahterakan rakyat yang setara dengan penghapusan untuk meringankan beban masyarakat. Ferry menilai terobosan ini akan membuat negara hadir untuk rakyat.

”Kami sedang menyusun zonasi tanah dengan memberikan batas tertinggi harga tanah agar spekulan tidak berspekulasi dan membuat rakyat kecil tak mampu membeli rumah karena harga tanah semakin mahal,” kata Ferry, yang didampingi Kepala Bidang Hubungan Masyarakat BPN Gunawan Muhammad.

Dia mengingatkan, sesuai dengan Pancasila dan asas agraria, tanah memiliki nilai sosial dan harus membawa kemanfaatan kepada publik. Negara harus memegang kendali agar harga tanah tidak menjadi bahan spekulasi pemilik modal.

Pembebasan PBB juga bisa menekan harga rumah sehingga rumah murah bisa terjangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah. Masyarakat juga tidak direpotkan karena tidak perlu membayar PBB setiap tahun, cukup satu kali saat pertama membeli tanah dan rumah hunian.

”Meski demikian, bagi pemilik bangunan komersial, seperti hotel, restoran, dan yang memiliki kegiatan bisnis, sudah sewajarnya tetap membayar PBB,” ujar Ferry. Kepala daerah yang menjanjikan pendidikan dan kesehatan gratis, lanjut Ferry, tentu senang dengan kebijakan ini karena bisa meringankan beban rakyat di daerahnya.

Sumber pendapatan

Namun, Kementerian Dalam Negeri mempertanyakan rencana penghapusan PBB. Pasalnya, PBB merupakan salah satu sumber penting pendapatan asli daerah (PAD) untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah.

”Selain kami mempertanyakan kebijakan itu, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional juga harus membicarakan itu dengan pemerintah daerah sebelum kebijakan diberlakukan,” ujar Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri Dodi Riyatmadji.

Secara terpisah, Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Robert Endi Jaweng mengatakan, PBB diputuskan masuk langsung ke kas daerah setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sejak itu, PBB jadi salah satu sumber penting PAD, terutama di kota besar.

Data KPPOD 2013 menunjukkan, PBB berkontribusi 26,97 persen terhadap total pajak daerah dan sebesar 11,44 persen terhadap PAD. ”Oleh karena itu, kalau sekarang ada rencana PBB dihapuskan, jelas daerah bisa marah,” kata Endi.

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Nasdem, Syarif Abdullah Alkadrie, mengapresiasi rencana penghapusan PBB. Syarif menilai pemerintah daerah tidak akan mempersoalkan hal ini karena tujuannya meringankan beban rakyat. ”Tentu saja, menteri bersama pemerintah daerah harus bertemu untuk membicarakan hal ini,” ujar Syarief. (ONG/RYO/APA)

Sumber: Harian Kompas Kamis, 5 Februari 2015 melalui www.print.kompas.com


BKD Bungo Cek Nama Peserta yang Lulus Tes CPNS, 5 Formasi Dipastikan Kosong

JAMBIUPDATE.COM, MUARA BUNGO- Formasi CPNS di Kabupaten Bungo ternyata tidak semua terisi. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Kepala BKD Bungo H.Yusuf saat ditemui jambiupdate.com di ruang kerjanya Selasa siang ini (27/1).

“Setelah kami cek secara keseluruhan, ternyata tidak ada yang diragukan, mereka (peserta, red) semua yang lulus ternyata benar-benar mengikuti test,“ kata H.Yusuf.

Dijelaskannya, dari 200 formasi yang disediakan, ada lima formasi yang dinyatakan kosong atau tidak terisi. “Formasi yang kosong tersebut, kemungkinan karena tidak memenuhi syarat. Misalnya jurusan Matematika di butuhkan lima orang dan yang mengikuti test sebanyak sepuluh orang, namun tidak memenuhi syarat, akibatnya tidak ada satu orang pun yang lulus,“ tutupnya. (hnd)

Sumber: http://www.jambiupdate.com/artikel-bkd-bungo-cek-nama-peserta-yang-lulus-tes-cpns-5-formasi-dipastikan-kosong.html

Pen Kamera Bluetooth Earphone
Pompa angin elektrik Up To 50 PSI, Panjang selang 60 cm, Super Bright LED Lights. MICHELIN Electric Tyre Inflator [12260]
 
Info Bungo : Tentang Kami | Maklumat | Disclaimer | Kontak | Komentar | Info Donasi | Surat Terbuka | Your Link
Copyright © 2009 - 2014. Info Bungo - Some Rights Reserved
Template Created by Creating Website >>
>>