Headlines News :

Info Populer

Kurikulum 2013

Di Bungo, Belasan Sekolah Terancam Kebanjiran

Laporan Wartawan Tribun Jambi, Muhlisin

TRIBUNJAMBI.COM, MUARA BUNGO – Banjir selalu jadi ancaman setiap tahun. Karena setiap musim hujan, ada puluhan dusun di Kabupaten Bungo kategori sangat rawan banjir.

Setidaknya ada tiga sungai utama yang rutin memberi ancaman. Sungai Batang Tebo, Batang Bungo, serta Batang Pelepat. Itu minus Sungai Buluh yang sudah lebih dulu meluap.

Masalahnya, ada belasan sekolah yang rawan terjangkau banjir. Mayoritas sekolah-sekolah itu berada di dusun-dusun sepanjang pinggir Sungai Batang Bungo.

"Tentu hal itu cukup kita khawatirkan. Karena ada beberapa sekolah yang rawan. Belasan sekolah," ujar Kadis Pendidikan Bungo, Hasrizal, Senin (24/11).

Hasrizal mengatakan sekolah-sekolah rawan itu mulai dari Kecamatan Bathin III Ulu. Berlanjut sampai ke hilir. Yakni sampai ke Muara Bungo dan Bathin II Babeko.

Di antara sekolah tersebut, ujar Hasrizal, adalah SMPN 2 Rantau Pandan, SMAN 1 Rantau Pandan, dan SD Rantau Pandan. Kemudian SMPN III Timbolasi, sekolah di Bedaro, Tanjung Agung, Jaya Setia dan Sungai Buluh.

Belum lagi beberapa sekolah di kawasan lainnya. Yakni di bilangan Tenam, Tanah Bekali, dan Lubuk Niur. "Masih ada lagi beberapa sekolah lainnya yang juga cukup rawan," ujar Hasrizal lagi.

Ia mengatakan hingga kini memang belum ada sekolah yang aktifitasnya terganggu. Namun mendekati akhir November ini, intensitas hujan makin meningkat. Ia mengaku cukup mengkhawatirkan kondisi ini.

Iaengingatkan beberapa hal yang jadi prioritas. Yakni agar masing-masing sekolah memprioritaskan penyelamatan aset penting sekolah. Terutama dokumen-dokumen.

"Ya, dokumen penting itu yang paling prioritas untuk diamankan. Kemudian aset sekolah yang lain. Elektronik misalnya," ujar Hasrizal lagi.

Sumber: http://jambi.tribunnews.com/2014/11/24/di-bungo-belasan-sekolah-terancam-kebanjiran

Pedagang Kompak Tolak Alfamart, Izin Alfamart Bakal Terganjal

MUARA BUNGO - Ratusan keluarga Persatuan Pedagang Pasar Bawah (P3B) Muara Bungo, tolak kehadiran Alfa Mart. Aksi penolakan ini, direncanakan akan dideklarasikan hari ini Kamis (20/11) pukul 13.00 Wib, ditandai dengan pembubuhan tandatangan di kain putih sepanjang 40 meter. 

Ketua P3B, Syaiful Acik Bilal S PdI (SAB) mengatakan, pemerintah diharapkan mengevaluasi kembali terhadap regulasi izin Alfa Mart di Negeri Langkah Serentak Limbai Seayun, mengingat kondisi ekonomi yang sudah terpuruk.

"Makan saja mereka (pedagang/masyarakat,red) susah,  dikabarakan sudah banyak anak-anak yang mau berhenti sekolah, ekonomi kita udah lemah, jangan paksakan Alfa Mart berdiri," katanya. 

SAB mengancam, bilamana pemarintah memaksakan kehendak, maka makin susah kehidupan pedagang kecil. "Pedagang kecil memegang fungsi, sebagai fondasi ekonomi kerakyatan, kalau mereka udah tak punya peran karena tak bisa bersaing, tentu kondisi Bungo akan makin terpuruk," sebut SAB, yang juga Anggota DPRD Bungo dari Partai Demokrat.

SAB meminta aparat terkait, jangan hanya duduk manis di belakang meja, harus turun ke lapangan, melihat kondisi perekonomian rakyat. Sebelum membuat dan memberlakukan regulasi, juga survey ke lapangan, bila dipaksakan, yang merugi juga pemerintah, karena masyarakat akan menaruh rasa tidak hormat kepada pemerintah.

“Pedagang kita lebih banyak dari jumlah pembeli. Memang beruntung pedagang kain misalnya, karena setiap hari hanya disibukkan melipat dan membersihkan barang dagangannya,” bebernya.

Semakin hari, sambung suami Siti Jamilah ini, Kota Bungo semakin sepi dari pedagang, bisa-bisa nantinya mati suri. “Sayakan orang pasar, dan wakil dari Kota Bungo, saya tahu percis kondisi Bungo. Apapun alasannya, Alfa Mart belum bisa berdiri,” bebernya.

Pantauan Bungo Pos, ratusan pedagang memenuhi pelataran parkir Kantor P3B menolak kehadiran Alfa Mart. Mereka beramai-ramai menandatangani kain putih, yang berisi penolakan. Beberapa kata menghiasi kain lebar satu meter dan panjang 40 meter itu, diantaranya Pemerintah Harus Pro Rakyat, Tolak Alfa Mart dan lain sebagainya.

Sikap tegas SAB bukan hanya sebagai Ketua P3B yang memiliki tugas membela dan mengayomi ribuan anggotanya, namun sebagai Wakil Rakyat dari Partai Demokrat binaan SBY, putra mendiang Haji Kamaruddin ini siap mempertaruhkan capingnya, demi membela sanak saudara keluarga besar pedagang.

“Setahun saya berjuang, agar Alfa Mart jangan dulu berdiri. Kalau dipaksakan, terpaksa masyarakat akan terus berteriak lantang, lihat saja nanti, saya tak main-main. Saya punya slogan Rakyat Mengadu, Insya Allah Saya Siap Membantu,” pungkasnya.

Menanggapi penolakan dari para pedagang, Wakil Bupati H Mashuri ketika dikonfirmasi menuturkan belum tahu banyak tentang izin Alfa Mart, namun ia ditelpon warga pasar terkait penolakan dengan membubuhkan tanda tangan diatas kain putih sepanjang 15 meter. “Ia saya ditelepon masyarakat bahwa adanya penolakan,” ucap H Mashuri.

Menurutnya itu bisa menjadi pertimbangan pemerintah dalam pemberian izin Alfamart, ia menegaskan kalau hal tersebut bisa menjadi persoalan dimasyarakat lebih baik tidak sama sekali. “Nanti akan kita sampaikan ke Pak Bupati, jika ini bisa menjadi persoalan lebih baik seperti sekarang, dan jangan sampai diberikan izin, malah menyusahkan masyarakat pedagang kita,” tegas Wakil Bupati.

Ia menekankan agar pemberian izin bisa dikaji betul hal tersebut tentunya agar tidak menimbulkan konflik ditengah masyarakat. “Dikaji betul, jangan sampai ini menjadi konflik ditengah masyarakat,” tutupnya.

Pemda Diminta Hati-hati

TERKAIT kembali terbukanya peluang retail modern seperti Alfamart maupun Indomaret, sesuai dengan evaluasi terakhir Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo. Dengan lahirnya Peraturan Daerah (Perda) yang menentukan kawasan toko modern. Memang saat ini Pemerintah Kabupaten Bungo belum menentukan seberapa banyak bisa mengakomodir jumlah kios Alfamart. Namun Pemerintah Daerah diminta hati-hati dalam mengambil keputusan.

Salah satu pemerhati ekonomi, Muhammad Asman SE MM, kepada harian ini menerangkan. meskipun tidak ada aturan yang melarang persaingan retail modern dan tradisional, keberadaan retail modern di bungo seperti Alfamart dan Indomaret dapat mengancam keberadaan usaha toko kelontong yang selama ini menjadi sumber pendapatan, dan tidak sedikit masyarakat bungo yang bergantung di sektor ini, terutama diperkotaan.

Diantara dampak yang dapat ditimbulkan adalah penurunan omset toko kelontong yg pada akhirnya berujung pada gulung tikar. sistem buka 24 jam yang diterapkan retail modern juga dapat memicu dan meningkatkan kriminalitas apalagi tingkat keamanan di bungo sangat memprihatinkan. “Ada beberapa dampak yang bisa ditimbulkan,” ujar Asman.

Selanjutnya produk UKM dan industri rumah tangga lokal sulit untuk diterima oleh peretail modern, dengan alasan kurang dan tidak layak. Inilah yang diperlukan Pemerintah Daerah sebagai kajian agar dengan masuknya retail modern, bisa menguntungkan masyarakat lokal, tentunya kesepakatan-kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan pemilik retail modern ini harus mengutamakan kepentingan pedagang kecil yang ada di Kota Bungo. “Yang perlu diingat kepentingan pelaku usaha lokal harus diutamakan,” tambahnya.

Ia juga menekankan agar izin yang diberikan oleh pemerintah daerah, untuk masuknya retail modern ke Bungo sedapat mungkin dalilnya bukan hanya meningkatkan PAD dan serapan tenaga kerja, tetapi mesti mempertimbangkan aspek aspek lainnya. sehingga tidak bertentangan dengan visi Kabupaten Bungo yang diantaranya adalah mewujudkan masyarakat bungo yang MANDIRI. “Yang diperlukan pengaturan, mencarikan pormula yang tepat, sehingga visi Bungo MAS bisa dicapai,” ujar Muhammad Asman yang juga dosen FE UMB. (rmd)

Sumber: http://dinamikawarta.com/berita-1392-pedagang-kompak-tolak-alfamart-izin-alfamart-bakal-terganjal.html

Nyemplung di Banjir, Wabup Serahkan Bantuan

MUARA BUNGO - Wakil Bupati Kabupaten Bungo H Mashuri, Kamis (20/11) mengunjungi korban banjir sekaligus memberikan bantuan kepada masyarakat di Dusun Sungai Buluh Kecamatan Rimbo Tengah.

Didampingi Ketua GOW Hj Verawati Mashuri, Wabup berdialog langsung dengan korban banjir. Disampaikan oleh H Mashuri Pemerintah Daerah sangat konsen menangani korban banjir ini, ia juga meminta masyarakat bersabar karena saat ini Dinas PU sudah menurunkan eskapator untuk melakukan normalisasi sungai yang ada.

Banjir di Dusun Sungai Buluh telah berlangsung dari hari Rabu (19/11), meluapnya air dari daerah aliran sungai (DAS) dan tingginya curah hujan mengakibatkan 30 rumah warga terendam banjir. Ketinggian air mencapai 1 meter.

Dilokasi tersebut telah didirikan 3 tenda, diantaranya 1 dari BPBD 1 dari Sosnakertran dan 1 dari kesehatan. Selain bantuan berupa makanan pokok, pemda juga membantu selimut serta obat-obatan. Sampai saat ini belum ada tanda-tanda air akan surut, puluhan tim dari BPBD disiagakan dilokasi banjir. 

AKHMAD RAMADHAN - Melaporkan

Sumber: http://dinamikawarta.com/berita-1390-nyemplung-di-banjir-wabup-serahkan-bantuan.html

DPRD Berkonflik, APBD Bungo 2015 Masih Tersandera

Laporan Wartawan Tribun Jambi, Muhlisin

TRIBUNJAMBI.COM, MUARA BUNGO - APBD Bungo 2015 kini tengah tersandera. KUA PPAS sebesar Rp 1,146 triliun yang diajukan Pemkab Bungo belum juga bisa dibahas oleh DPRD Bungo.

Padahal, waktu efektif pembahasan tinggal satu bulan lagi. Namun perpecahan dua kelompok di DRRD telah membuat 'nyawa' pembangunan Bungo tahun depan tergadai.

Apalagi setelah Fraksi Bintang Pembangunan dan Fraksi Gerindra menarik lagi surat nama-nama anggotanya yang akan ditempatkan di AKD. Praktis perpecahan ini menjadi semakin mengental.

"Soal itu (nama anggota untuk AKD) adalah wewenang fraksi sepenuhnya. Kami (pimpinan DPRD) hanya bisa menyarankan," ujar Wakil Ketua DPRD, Ahmad Fauzan, Senin (17/11).

Sementara itu, belum ada tanda-tanda KIH plus Demokrat dan PKS akan melunak. Hal itu terlihat dari pernyataan beberapa anggotanya usai mereka menggelar rapat di lantai dua kantor DPRD Bungo, Senin siang.

Leni Elvira mengatakan keputusan paripurna pembentukan AKD sudah sesuai aturan. Baik UU maupun tata tertib DPRD, tak ada yang tidak terpenuhi. Karena itu tidak asa alasan untuk merombak ulang susunan pimpinan AKD.

Dikatakan politisi Partai Demokrat ini, yang terjadi sesungguhnya adalah dinamika yang biasa terjadi dalam politik. Namun kelompoknya, KIH plus Fraksi Demokrat dan PKS, memastikan tidak akan merubah AKD.

"Kalau mereka yang unggul, apa mereka mau (merubah kembali). Kan sudah sesuai aturan," ujar Leni kepada Tribun.

Kurang lebih senada juga diakui Darmawan. Angota Komisi III dari PKS juga mengakui keberatan dari Fraksi Golkar, PAN, Gerindra, dan Bintang Pembangunan sudah dibahas bersama dan keputusannya tetap tidak berubah.

Lalu bagaimana dengan APBD 2015 yang tak bisa dibahas? "Ya, saya akui itu jadi masalah. Kami berharap segera selesai, bisa dibahas," tutupnya. (*)

Sumber: http://jambi.tribunnews.com/2014/11/18/dprd-berkonflik-apbd-bungo-2015-masih-tersandera

Jokowi Umumkan Kenaikan Harga BBM, Premium Rp 8.500/Liter

Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan kenaikan harga BBM subsidi pada malam. Harganya menjadi Rp 8.500/ liter, naik Rp 2.000 dari sebelumnya Rp 6.500/ liter. 

"Harga BBM baru yang akan berlaku pukul 00.00 WIB terhitung sejak tanggal 18 November 2014," ujar Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Senin (17/11/2014). Dalam pengumuman ini, Jokowi didampingi oleh Wapres Jusuf Kalla, Mendikbud Anies Baswedan, Mendagri Tjahjo Kumolo, dan sejumlah menteri-menteri bidang ekonomi yang mayoritas mengenakan kemeja putih.

Turut naik juga solar menjadi Rp 7.500 / liter. Naik Rp 2.000 dari sebelumnya Rp 5.500/ liter.

Kenaikan harga ini berlaku mulai Selasa, 18 November 2014 pukul 00.00 WIB.

(mok/gah)

Sumber: http://m.detik.com/news/read/2014/11/17/211635/2750936/10/jokowi-umumkan-harga-bbm-naik-jadi-rp-8500-liter?n991101605

Tolak Revisi AKD Bungo

MUARA BUNGO – Lima fraksi yang disebut-sebut sebagai Koalisi Bungo Bersatu (KBB), menyatakan makin solid. Kendatipun Bupati-Wakil Bupati Bungo, H Sudirman Zaini-H Mashuri (SZ-Hamas) dan Pimpinan DPRD akan mengajak duduk runding dengan Koalisi Merah Putih (KMP), namun KBB tak akan mergeming dengan kesepakatan mereka terkait Alat Kelengkapan Dewan (AKD).
Andaipun kepala daerah dan Pimpinan DPRD menggiring untuk menggelar sidang paripurna untuk membatalkan, merevisi dan merobah AKD yang sudah terbentuk, KBB tak akan menggubrisnya. Sebab, penetapan AKD sudah final, melalui prosedur yang syah.

Senin (17/11), pukul 15.00 WIB kemarin, KBB menggelar rapat di ruang rapat DPRD Bungo lantai II, dihadiri lima fraksi yang tergabung dalam KBB. Kesepakatan akan menolak revisi atau negosiasi dari Bupati Bungo sebagai pembina partai politik, tertuang dalam sebuah kesepakatan, yang diakui KBB tertera dalam notulen rapat. Rapat berakhir hampir mendekati pukul 16.00 WIB.

Semua fraksi terlihat bersemangat, sesekali terlihat mereka tertawa dan tersenyum, juga tepuk tangan menghiasi pertemuan yang dijuliki rapat lintas fraksi. “Tidak ada koalisi, yang ada, DPRD membuat alat kelengkapan dewan yang cukup qourum. Kita kompak,” ungkap H Kamal HG, saat menyampaikan hasil rapat kepada Bungo Pos, didepan lima fraksi.

Lima fraksi menegaskan, setelah dibuat AKD, tak ada aturan untuk merobahnya, karena sudah melalui prosedur dan diparipurnakan. “Tak ada aturan merobah,” katanya.

Penegasan tersebut, ditegaskan kembali semua anggota lima fraksi. “Kita komit tak akan merobah, karena tak ada aturan merobahnya. Kita bersatu, tak akan pecah,” ucap HM Rasyidi HMZ, Gusriyandi Rifai, Syaiful Bahri dan semua yang hadir.(bp)

Sumber: http://dinamikawarta.com/rss/berita-1378-tolak-revisi-akd-bungo.html

Syarat Pengajuan Formasi CPNS 2015, Belanja Pegawai Maksimal 40 Persen

JAKARTA - Pemberlakuan moratorium CPNS terbatas yang akan diberlakukan pemerintah tahun depan, berimbas pada pengetatan syarat pengajuan formasi CPNS. Beberapa syarat yang harus dipenuhi adalah belanja pegawai tidak berlebih, analisa jabatan dan beban kerja, proyeksi kebutuhan pegawai selama lima tahun, dan soal letak geografis yang sulit dijangkau.

Syarat ini menurut Deputi SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), Setiawan Wangsaatmaja, akan bertambah lagi karena pemerintah selama masa moratorium terbatas berupaya meminimkan penambahan pegawai. 

"Kita tidak bisa menutupnya sama sekali karena jabatan tertentu yang sangat dibutuhkan daerah. Selain pelayanan dasar seperti tenaga medis dan kesehatan, tenaga teknis yang langka juga dibutuhkan. Itu sebabnya, tetap kita buka penerimaan tapi sedikit saja," terang Setiawan, Minggu (16/11).

Salah satu upaya memperketat pengajuan formasi CPNS adalah persyaratan belanja pegawainya di APBD maksimal 40 persen. Beberapa tahun terakhir syarat belanja aparaturnya adalah 50 persen.

"Pengurangan belanja pegawai hingga 40 persen mengikuti penurunan belanja aparatur di APBN. Saat ini belanja aparatur di APBN tinggal 21 persen, tahun depan diproyeksikan 19 persen. Nah belanja aparatur di daerah saat ini rata-rata 41 persen, ini akan kita kurangi 39-40 persen sebagai syarat pengajuan formasi," tandasnya.

Dia optimis daerah yang memang butuh pegawai bisa mengurangi belanja aparaturnya. Seperti yang dilakukan Kabupaten Pekalongan. Dalam dua tahun, kabupaten ini bisa mengurangi belanja pegawainya dari 60 persen ke 45 persen.

"Komponen belanja aparatur bukan hanya gaji saja. Nah itu tergantung kepala daerahnya untuk menghemat biaya aparaturnya," tandasnya. (esy/jpnn)

Sumber: http://www.jpnn.com/read/2014/11/16/270147/Syarat-Pengajuan-Formasi-CPNS-2015,-Belanja-Pegawai-Maksimal-40-Persen-

Sulit Diterapkan Guru dan Siswa. Anies : Segera Evaluasi Kurikulum 2013

DEPOK - Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah, Anies Baswedan memastikan akan segera mengevaluasi kurikulum 2013 yang digagas oleh menteri sebelumnya (Muhammad Nuh,red) yang diterapkan di sekolah-sekolah di tanah air. Hal itu dikarenakan metode pengajaran dari aturan itu sulit diterapkan guru dan diterima siswa.

 "Saya akan review kurikulum 2013, bukan dihapus. Evaluasinya karena keluhan dan penerapan di sekolah yang sangat sulit. Observasi sedang kami lakukan agar cepat melakukan evaluasi,” tegasnya kepada INDOPOS (Grup JPNN), seusai inspeksi mendadak di SMP Negeri 1, Kota Depok, kemarin (14/11).

Anies menjelaskan, akar masalah Kurikulum 2013 berada pada metode pembelajaran. Dimana pembelajaran itu lebih ditekankan pada praktek untuk mengembangkan mata pelajaran yang diberikan.

Sementara, tugas para guru hanya sebagai pendamping yang tidak terjun langsung pada mata pelajaran. Artinya, kurikulum itu dinilai tidak dapat mengembangkan karekter siswa.

”Jika metode baik, guru-guru pun dapat mengajar dengan teknik yang baik. Nah persoalannya, tidak semua guru dan murid bisa menerapkannya di sekolah. Ini kendala yang harus ditangani biar bisa diterapkan,” katanya.

Namun begitu, lantaran kurikulum 2013 sudah diterapkan, mantan Rektor Universitas Paramadina ini pun tak mau gegabah menghapus atau mengubah materi secara menyeluruh. Karena itu pula, pihaknya akan berfokus pada evaluasi metode kurikulum tersebut.

”Nanti akan timbul masalah banyak lagi jika dihapus. Nanti dilihat, apakah dalam tahap evaluasi bisa sambil diterapkan,” ungkap Anies.

Tak sampai di situ, sambung Anies, dirinya juga mendesak Dinas Pendidikan Kota Depok ikut berperan aktif dalam memantau penerapan kurikulum itu. Sebab, keluhan para siswa, guru dan kepala sekolah pun harus ditampung.

Apalagi, keberadaan Depok sangat berdekatan dengan ibukota negara yang seharusnya lebih dulu melaporkan kesulitan dalam penerapan kurikulum 2013 itu. ”Saya hanya dengar dari para guru dan murid, untuk dari dinas justru belum ada. Kami butuh pegawai disdik yang aktif bukan yang pasif seperti ini. Ini demi masa depan anak bangsa,” imbuhnya.

Dari pantauan INDOPOS, kedatangan Anies Baswedan disambut oleh guru dan siswa saat sidak ke SD Negeri Sukmajaya 1, Jalan Tugujaya No. 12, dan SMP Negeri I, Jalan Pemuda, Kecamatan Pancoranmas, Kota Depok. Para siswa itu mengeluh mengenai pelaksanaan Kurikulum 2013, serta metode pengajaran guru kepada peserta didik di tingkat dasar.

Dikesempatan itu pun Anies pun sempat memperkenalkan namanya kepada siswa di beberapa kelas. Bahkan, mereka sempat menyebut mantan Rektor Universitas Paramadina itu dengan sebutan Mas Menteri.

Menyikapi itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok, Herry Pansila mengklaim, jika pihaknya telah melaporkan adanya kesulitan penerapan Kurikulum 2013 itu ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Terutama mengenai kegiatan belajar mengajar (KBM) yang dilakukan hingga malam hari. Namum, hal itu tidak ditanggapi kementerian tersebut.

”Waktu itu kamu sudah kirimkan surat keluhan, tetapi tidak ditanggapi. Sekarang ini jam belajar dari pukul 06.00 hingga 18.00. Ada praktek dan kegiatan lain yang diberikan agar siswa bisa memahami mata pelajaran, ini yang sulit diterapkan,” tuturnya.

Selain itu juga, sambung Herry, penerapan Kurikulum 2013 yang menggantikan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) itu pun banyak menghilakan beberapa mata pelajaran lain. Salah satunya mata pelajaran ekstrakulikuler bahasa Sunda. Dimana, mata pelajaran itu sangat penting dilakukan mengingat Depok berada dilingkup wilayah Jawa Barat.

Dan juga melestarikan bahas daerah yang ada. Dan karena itu pula beberapa guru mata pelajaran Bahasa Sunda itu terpaksa mengurangi jam mengajar untuk mengantikan mata pelajaran lain.

”Memang besar sekali keluhan terhadap penerapan ini. Maka dari itu kami harap evaluasi kementerian ini bisa secepatnya dilakukan. Kurikulum Ini kan seharusnya menyesuaikan daerah masing-masing, tidak bisa disamakan,” pungkasnya. (cok)

Sumber: http://www.jpnn.com/read/2014/11/15/269962/Anies-:-Segera-Evaluasi-Kurikulum-2013-

Polres Bungo Minta Pelaku Penembakan Segera Menyerahkan Diri

MUARA BUNGO,(IM) -  Menyimpan dan mengunakan senjata api rakitan dan mengakibatkan korban terluka, kembali terjadi di Kabupaten Bungo. Hal ini terjadi di Desa Sebrang Jaya, Kecamatan Tumbuh Kabupaten Bungo. Pelaku bernama MHN (39)warga Desa Pelayang, disaat menonton acara hiburan orgen tunggal di Desa Sebrang Jaya, Jumat (7/11) pukul 01.00 WIB. Disaat acara sedang berjalan, tiba-tiba terdengar suara letusan senjata api dan suara orang berteriak kesakitan. Acara orgen tunggal spontan langsung berhenti dan warga yang hadir pada acara organ melihat HS(28) tergeletak menahan sakit akibat kaki kananya terluka akibat ditembak.

Dari informasi didapat, diduga korban terkena tembakan dari pelaku MHN, yang sebenanrnya bukan menjadi sasaran tembak dari pelaku. Melihat ada korban yang terluka terkena tembakan, warga langsung menolong korban dan membawanya ke RSUD H.Hanafie Muara Bungo. Sedangkan pelaku langsung melarikan diri. Lantaran antara korban dan pelaku merupakan satu Desa dan masih ada ikatan keluarga, pihak dari keluarga pelaku mendatangi keluarga korban dan ingin berdamai.

Tokoh pemuda Desa Pelayang Afrizal.S.Sos kepada IM mengatakan, memang benar telah terjadi korban terluka pada cara organ tunggal di Desa Sebrang Jaya, namun saat ini dalam tahap perdamaian. Polres Bungo Minta Pelaku Penembakan Segera Menyerahkan Diri

Melalui mediasi dan niat baik dari pelaku, hari Jumat(14/11), pelaku menyerahkan senjata api rakitannya kepada Afrizal,S.Sos untuk diserahkan ke Polres Bungo dan diterima langsung oleh Kasat intel Polres Bungo AKP Siswandi Sahlan.

“ pelaku pada hari jumat, dengan kesadaran dirinya meminta saya menyerahkan senjata api rakitan miliknya, untuk diserahkan ke pihak kepolisian Polres Bungo dan sudah saya serahkan langsung ke Kasat intel polres Bungo. Saat ini kedua belah pihak dalam tahap rundingan perdamaian,”ujar Afrizal,S.Sos

Sementara itu Kapolres Bungo AKBP Naek P Simajuntak,SiK, melalui Kasat Intel AKP Iswandi membensarkan jika senjata api rakitan milik pelaku sudah diserahkan, namun untuk persoalan hukum tetap berlanjut. AKP Siswandi juga mengatakan, pihaknya meminta kepada pelaku segera menyerahkan diri ke Polres Bungo. Dan  terus dilakukan pengejaran terhadap pelaku.

“ saat ini senjata api rakitan milik pelaku sudah diserahkan kepada kita melalui saudara Afrizal, namun untuk proses hukumnya tetap berlanjut. Dan kita tetap melakukan pengejaran terhadap pelaku. Kita meminta kepada pelaku untuk segera menyerahkan secepatnya,’ ujar Kapolres Bungo AKBP Naek P Simajuntak melalui Kasat Intel AKP Iswandi 

STY/LB

Sumbet: http://lintasbarat.com/artikel/detail/polres-bungo-mintak-pelaku-penembakan-segera-menyerahkan-diri.html

Ini Kata Panitia Soal Pengumuman Hasil Tes CPNS

Laporan Wartawan Tribun Jambi, Muhlisin

TRIBUNJAMBI.COM, MUARA BUNGO - Peserta tes CPNS tentu tengah harap-harap cemas. Karena tes CPNS yang sudah dilaksanakan sebulan lalu, hingga kini tak kunjung keluar hasilnya.

Pemkab Bungo juga belum bisa berikan jawaban melegakan. Pasalnya keputusan pengumuman tergantung kesiapan dari Panitia Seleksi Nasional atau Panselnas.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pelatihan Daerah (BKPD) Bungo, H M Yusuf, mengkonfirmasi hal ini. Melalui Kabid Mutasi, H Ansori, ia mengatakan belum berani janjikan terkait jadwal pengumuman hasil seleksi.

"Bola kan di tangan Panselnas. Kita hanya nunggu kapan Panselnas akan mengumumkan. Makanya kami dak berani janji," ujar Ansori, Jumat (14/11).

Bisa jadi hasil tes tak akan diumumkan dalam waktu dekat ini. Pasalnya ada kemungkinan hasil tes diumumkan serentak. Karena ada beberapa kabupaten di Provinsi Jambi menggelar tes.

Masalahnya, belum semua kabupaten/kota sudah selesai tesnya. Sungaipenuh belum rampung. Sarolangun bahkan belum dimulai sama sekali.

"Mungkin, mungkin bakal serentak diumumkan seprovinsi. Jadi kita tunggu saja," ujarnya lagi.

Demikian pula salah seorang panitia tes, Buhari. Ia mengatakan pihaknya belum dapat gambaran sama sekali soal jadwal pengumuman hasil tes yang sejatinya adalah kuasa Panselnas.

Namun ia membantah anggapan pengumuman molor. Karena sejak awal memang tak ada disebutkan jadwal pengumuman kelulusan. Yang ada adalah jawal pendaftaran sampai pelaksanaan tes CAT.

"Yang pasti kalau sudah ada hasilnya, akan kita umumkan di media. Kami harap agar peserta tes bisa sabar menunggu," ujarnya.

Sumber: http://jambi.tribunnews.com/2014/11/15/ini-kata-panitia-soal-pengumuman-hasil-tes-cpns

Rombongan Menteri PU dan Pera Kecelakaan di Sarolangun

Laporan Wartawan Tribun Jambi, Teguh Suprayitno
TRIBUNJAMBI.COM, SAROLANGUN - Kecelakaan kembali terjadi, dan kali ini menimpa iring-iringan rombongan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU Pera), di desa Samaran Kecamatan Pauh Kab. Sarolangun Jambi.
Data yang dihimpun Tribun di lokasi, saat itu rombongan menteri melaju cukup kencang, namun setibanya di desa Samaran satu mobil Toyota Hilux yang ditumpangi staf dan pejabat kementerian tiba-tiba ngerem mendadak akibat menghindari lubang di jalan.
Ilustrasi. Foto:tribunjambi.com
Di saat bersamaan mobil Mitsubishi Triton yang berada di belakang, langsung menabrak, sehingga kendaraan mengalami ringsek di bagian depan. Beruntung penumpang yang ada dalam dua mobil naas tersebut tidak mengalami luka, hanya saja mobil Mitsubishi triton yang ringseng bagian depannya harus dititipkan di polsek Pauh. Sementara Toyota Hilux masih bisa dikendarai menuju Jambi.

Sumber: http://jambi.tribunnews.com/2014/11/12/rombongan-menteri-pu-dan-pera-kecelakaan-di-sarolangun

Harga Cabai di Bungo Meroket Hingga Rp 80 Ribu/Kg

Laporan Wartawan Tribun Jambi, Muhlisin

foto:tribunjambi.com
TRIBUNJAMBI.COM, MUARA BUNGO - Harga cabai tengah menggila. Saat ini, harga si merah benar-benar sepedas rasanya. Meroket hingga Rp 80 ribu/kg.
Spekulasi tentang penyebabnya pun bermunculan. Antar sesama pedagang sekali pun tak sekata soal penyebab melonjaknya harga cabai di pasaran.
Mul, pedagang sayur di Pasar Atas Muara Bungo, mengatakan pasokan cabai sejatinya cukup. Artinya tidak pula sampai terjadi kelangkaan. Meskipun diakuinya tidak bisa dikatakan pasokan melimpah.

"Kalau pasokan cukup lah. Cabe dari Lampung, Jawa, dan lokal jugo ado semua. Pokoknyo cukup lah," ujar Mul kepada Tribun, Selasa (11/11) siang.
Karena pasokan tidak terganggu, Mul mengatakan menduga meroketnya harga cabai karena pengaruh barang lain. Yakni rencana kenaikan harga BBM bersubsidi yang diwacanakan pemerintah pusat.

"Mungkin dengar isu BBM akan naik, jadi pemain besar ambil kesempatan. Hargo dinaikkan. Kito yang ngecer mau apo lagi. Yo ikut naik lah," ujarnya lagi.

Lain Mul, lain pula dikatakan Yani. Pengecer cabai di Pasar Atas ini mengatakan penyebab naiknya harga lebih karena faktor alam. Yakni musim kemarau berkepanjangan.
Karena kemarau, banyak petani cabai yang kebunnya jadi rusak dan terganggu. Sehingga hasil produksi pun jadi jauh berkurang. Praktis harga cabai pun menjadi naik drastis.
"Selama awak (saya) jualan, belum pernah setinggi ini. Rp 80 ribu sekilo. Kecuali waktu lebaran. Tapi ini kan hari biasa," ujar Yani lagi.

Meroketnya harga cabai langsung dikeluhkan pemilik rumah makan. "Serba salah kito jadinyo. Dak mungkin bikin lauk hambar. Naikkan hargo jugo dak memungkinkan," ujar Rosna, pemilik rumah makan di Muara Bungo. (*)

Sumber: http://jambi.tribunnews.com/2014/11/12/harga-cabai-di-bungo-meroket-hingga-rp-80-ribukg
Ad BelajarInggris.net Tempat Kursus Bahasa Inggris Online cepat dan Mudah tanpa grammar Full Conversation / Percakapan Bersertifikat

Mulai Januari 2016, Satpol PP Wajib PNS

JAKARTA - Mulai 1 Januari 2016, aparatur yang mengisi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) harus berasal dari kalangan PNS. Hal ini sesuai ketentuan UU Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mewajibkan Satpol PP dari PNS.

"Satu-satunya jabatan yang tidak boleh diisi oleh pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) adalah Satpol PP. Ini diatur dalam UU ASN di mana disebutkan, Satpol PP diisi oleh PNS," kata Samsul Rizal, kabid Pengadaan Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) kepada JPNN, Selasa (21/10).

Ditambahkannya, ketentuan ini efektif berlaku dua tahun sejak UU ASN ditetapkan atau mulai Januari 2016. Selama ini, Satpol PP ada yang berstatus honorer dan bukan PNS.

"Sebenarnya, yang masuk dalam Satpol PP ada ketentuannya. Pelamar harus lulusan sarjana hukum atau paling rendah lulusan diploma. Yang terjadi sekarang justru, diisi oleh lulusan SMA," terangnya.

Lulusan SMA, lanjut Syamsul, bisa diberikan kepada daerah yang masih kekurangan sumber daya manusia (SDM) lulusan diploma atau sarjana. Lulusan SMA yang akan direkrut pun harus memiliki keahlian di bidang tersebut.

"Harus SMA plus karena tugas Satpol PP itu sangat berkaitan langsung dengan masyarakat," tandasnya.(esy/jpnn)

Sumber: http://www.jpnn.com/read/2014/10/21/264959/Mulai-Januari-2016,-Satpol-PP-Wajib-PNS-

Pengumuman Kelulusan CPNS Oleh Instansi

METROSIANTAR.com, JAKARTA -Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) tidak mengubah pola pengumuman kelulusan CPNS baru. Tahun ini kelulusan calon abdi negara masih ditetapkan oleh masing-masing instansi.

Sistem keputusan kelulusan seperti ini rawan terjadi kecurangan. Seperti, seperti yang terjadi di Bali tahun lalu, kepala instansi daerah sempat mengubah daftar kelulusan CPNS. Meskipun akhirnya ketahuan, cara seperti ini berpotensi terulang lagi jika sistemnya tidak diubah.

Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian PAN-RB Herman Suryatman mengatakan, aturan yang berlaku saat ini menyebutkan bahwa CPNS itu adalah kewenangan pejabat pembina kepegawaian (PPK) di masing-masing instansi. “Penetapan kelulusannya tidak bisa dilakukan oleh panselnas (panitia seleksi nasional, red),” katanya di Jakarta kemarin.

Herman mengatakan, posisi panselnas yang berada di bawah Kementerian PAN-RB hanya bertindak sebagai penyuplai data perolehan tes kompetensi dasar (TKD). Dari data nilai TKD tadi, dipakai oleh PPK di setiap instansi untuk menentukan kelulusan CPNS.

Dia mengakui potensi kecurangan dalam penetapan kelulusan CPNS ini masih bisa terjadi. Sebab instansi yang melaksanakan tes CPNS tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Dengan demikian kontrol dari panselnas tidak bisa berjalan efektif.

Untuk itu Herman meminta masyarakat ikut mengawasi penetapan kelulusan CPNS di instansi pusat maupun daerah. “Jika ada kejanggalan, segera lapor ke Kementerian PAN-RB,” katanya.

Sehingga Kementerian PAN-RB bisa memerintahkan tim di panselnas untuk mengecek laporan kecurangan itu. Seandainya benar terjadi kecurangan, pengumuman kelulusan oleh PPK bisa dianulir. Terkait perkembangan pengumuman kelulusan, Herman mengatakan sampai kemarin belum ada satupun instansi yang mengumumkan kelulusan.

Dia menjelaskan saat ini masih berlangsung tes kompetensi bidang (TKB) di beberapa instansi. Peserta yang mengikuti TKB ini, sebelumnya sudah dinyatakan lulus TKD.

“Bagi instansi yang tidak menerapkan TKB, akan segera diumumkan kelulusannya,” ujar Herman. Dia mengatakan tes CPNS 2014 terkait dengan penganggaran di APBN 2014. Sehingga tidak mungkin pengumuman kelulusannya molor hingga tahun depan. Herman berharap bulan ini sudah ada instansi yang mulai mengumumkan kelulusan CPNS baru.

Hingga kemarin, ada enam instansi yang menerima pendaftaran CPNS baru. Yakni Pemkot dan Pemkab Gorontalo, Pemkab Pohuwato (Gorontalo), Pemkab Karawang (Jabar), Pemkab Bone Bolango (Gorontalo), dan Pemkab Bengkulu Selatan. (wan/sof)

Sumber: http://www.metrosiantar.com/pengumuman-kelulusan-cpns-oleh-instansi/

Yuddy Chrisnandi Segera Atur Seragam Dinas ASN

JAKARTA – Pegawai negeri sipil (PNS) hampir identik dengan pakaian dinas, atau seragam, yang menjadi pembeda saat berada di tengah masyarakat.  Pakaian seragam juga sekaligus menjadi kebanggaan bagi PNS. Tetapi apa kata dunia, saat jam kerja terlihat sejumlah orang berseragam PNS tengah keluyuran di mal ? Atau saat jam kantor para PNS juga asyik bermain game di depan monitor atau alat komunikasi lain, dan yang lain begitu sibuk membaca koran ?

 Kurang disiplin (KUDIS),   memang merupakan penyakit bahkan merupakan patologi yang sulit dihilangkan di kalangan abdi negara itu. Padahal, mereka digaji dari uang rakyat untuk melayani masyarakat.

Berbagai cara telah dicobakan untuk mengobati penyakit KUDIS. Di sejumlah daerah sering dilakukan razia, meskipun hasilnya belum optimal. Peraturan Pemerintah No. 53/2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri juga sudah diterapkan. Toh masih saja terjadi pelanggatan  disiplin.

 Di era Kabinet Kerja pimpinan Jokowi – JK ini, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Yuddy Chrisnandi sudah mencanangkan berakhirnya era birokrasi priyayi, menjadi  era birokrasi melayani. “Untuk bisa melayani dengan baik, PNS harus disiplin. Jangan lagi terjadi, jam kerja sudah dimulai tapi masih baca koran, dan jam kerja belum berakhir tapi PNS keluyuran di mall,” ujarnya saat ketika melakukan kunjungan kerja ke Balai Kota DKI Jakarta, Senin (03/11).

 Salah satu cara yang akan ditempuh Menteri Yuddy untuk menepis persoalan tersebut adalah dengan pemberlakuan pakaian seragam dinas bagi aparatur sipil Negara (ASN) khususnya PNS. Dengan adanya peraturan ini diharapkan ASN memiliki kedisiplinan yang tinggi, dan memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakatnya.

 Menurutnya, ASN yang mengenakan seragam dinas saat jam kerja akan meningkatkan kedisiplinan dan kualitas pelayanan, sehingga tidak bisa seenaknya pergi kemana-mana saat jam kerja.

Dijelaskan, selain supaya aparatur produktif, penegasan pemakaian seragam dinas juga mampu meningkatkan pelayanan menjadi lebih baik lagi karena substansinya merakyat dan melayani. “Ada beban psikologis tersendiri ketika berhadapan dengan masyarakat dengan menggunakan seragam dinas. Bukan minta dihormati tapi menghormati,” ungkap Yuddy kepada wartawan.

 Menanggapi hal itu, Plt. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang akrab dipanggil Ahok menyatakan sangat setuju.. Dikatakan, ASN yang memakai baju seragam dinas jadi sulit kalau mau bermain-main saat jam kerja. “Kalau perlu pakai baju korpri saja, biar pelayan masyarakat itu tahu diri dan tidak bisa seenaknya,” tegasnya.

 Ahok juga menyampaikan bahwa jajarannya hingga eselon 4 harus melaporkan harta kekayaan penyelenggara negara. Karena dalam penerapan zona integritas, walaupun pimpinannya terus disoroti, kalau lapisan bawahnya tetap ‘bermain’, maka pimpinan pun yang tetap akan dituntut pertanggungjawabannya.

 Selain itu, bagi pejabat struktural Pemprov DKI Jakarta yang tidak perform, bisa saja diturunkan menjadi staf. Kalau mau naik eselon lagi, mereka wajib mengikuti tes. Hal ini semata-mata komitmen DKI Jakarta sebagai role model bagi pemprov lainnya di Indonesia.(bby/HUMAS MENPANRB)

Sumber: http://www.menpan.go.id/berita-terkini/2789-yuddy-chrisnandi-segera-atur-seragam-dinas-asn

Pen Kamera Bluetooth Earphone
Pompa angin elektrik Up To 50 PSI, Panjang selang 60 cm, Super Bright LED Lights. MICHELIN Electric Tyre Inflator [12260]
 
Info Bungo : Tentang Kami | Maklumat | Disclaimer | Kontak | Komentar | Info Donasi | Surat Terbuka | Your Link
Copyright © 2009 - 2014. Info Bungo - Some Rights Reserved
Template Created by Creating Website >>
>>