Headlines News :

.

.

Telepon Penting

Penjagaan Polres 110 atau 0747-2211
Satuan Lalu Lintas 0747-21144
Polsek Kota 0747-7002080
Satpol PP 0747-21651
IGD RSU Muara Bungo 118 atau 0747-21314, 0747-323493 ext 267
Pemadam Kebakaran 113 atau 0747-22199
Gangguan PDAM 0747-322622
Gangguan PLN 123 atau 0747-21046

Kemdagri: Jangan Akses Website untuk Cek Data KTP

Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Dalam Negeri mengimbau masyarakat untuk tidak menggunakan alamatwebsite yang menyediakan layanan cek data Nomor Induk Kependudukan (NIK) KTP.

Imbauan diterbitkan setelah muncul sebuah situs yang beralamat dihttps://ektp.cektkp.com. Situs tersebut menyajikan layanan cek NIK, dengan syarat para pengunjung laman tersebut harus memasukkan terlebih dahulu NIK mereka.

Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kemdagri Zudan Arif Fakrullah mengatakan,  website tersebut bukan berasal dari Kemdagri. Untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tak dinginkan, Zudan mengimbau masyarakat untuk tidak menggunakan website tersebut.

"Data tersebut bukan bersumber dari Dukcapil. Kami tidak pernah membuka data penduduk agar dapat diakses oleh publik, karena hal tersebut rawan penyalahgunaan. Kalau pemerintah yang buat, domainnya memakai .go.id bukan .com," kata Zudan dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Sabtu (27/8).

Kemdagri juga telah bekerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi untuk memblokir website tersebut. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo berkata, hingga saat ini penyelidikan masih dilakukan terhadap website tersebut.

"Kemdagri tidak pernah membuat situs tersebut, saat ini kami bersama Kemkominfo sedang menyelidiki hal tersebut," ujar Tjahjo.

Untuk mengecek data kependudukan, warga diimbau untuk datang langsung ke Dinas Dukcapil setempat. Zudan memastikan, data kependudukan akan diberikan oleh Dinas Dukcapil kepada warga yang membutuhkan.

"Jika ingin mengecek data, silakan datang langsung ke Dinas Dukcapil di daerah anda. Di sana semua petugas kami siap melayani," ujarnya.

Sumber: http://m.cnnindonesia.com/nasional/20160827142332-20-154177/kemdagri-warga-jangan-akses-website-untuk-cek-data-ktp/

Surat Pemberhentian Keluar, Hanura Akan PAW AF

TRIBUNJAMBI.COM, MUARA BUNGO - Pasca putusan Hakim Pengadilan Tipikor Jambi yang memvonis Wakil Ketua DPRD Bungo nonaktif, AF satu tahun penjara, DPP Hanura langsung mengambil sikap.

Partai memutuskan untuk memberhentikan yang bersangkutan bukan hanya sebagai pimpinan legislatif, namun diberhentikan dari partai.

Seperti disampaikan Sekretaris DPD Hanura Provinsi Jambi, ‎Budimansyah, pihaknya sudah menerima surat via fax dari DPP terkait pemberhentian AF.

"Kita baru dapat ini surat dari DPP soal pemberhentian yang bersangkutan," kata Budi kepada awak media, Senin (22/8).

Selanjutnya, akan datang surat resmi untuk kemudian diteruskan kepada DPC Hanura Kabupaten Bungo.

"Pasca pemberhentian ini, tentu ada proses pergantian antar waktu (PAW). Nanti datang surat resmi, kita akan minta ke DPC untuk mengajukan pengganti," paparnya.

Setelah itu, partai akan memanggil pihak yang  menggantikan AF sebagai anggota DPRD, untuk selanjut menunggu persetujuan dari DPP.

"Jadi nanti tidak langsung ganti, ada beberapa mekanisme partai yang mesti dijalankan. Endingnya DPP yang akan memutuskan," pungkas dia.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Bungo nonaktif, AF divonis pidana selama satu tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jambi, Senin (15/8).

Menurut majelis hakim, terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan subsidair Pasal 3 jo18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Korupsi sebagaimana Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001.

"Menyatakan terbukti bersama sama-sama dalam dakwaan subsidair, menjatuhkan pidana selama 1 tahun, denda Rp 50 juta dan subsider 2 bulan.

"Terdakwa juga diharuskan membayar uang pengganti Rp 109 juta," sebut I Wayam Sukradana, hakim ketua.

Penulis: awang
Editor: nani
Sumber: Tribun Jambi

Belanja APBD Bungo Tahun Anggaran 2016 berkurang Rp59,35 Milyar.

MUARA BUNGO - Bupati Bungo H.Mashuri Senin (22/8) menyampaikan pidato pengantar Nota Keuangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 yang bertempat di gedung DPRD Kabupaten Bungo. Adapun total belanja dalam RAPBD yang diajukan mengalami penurunan Rp59,35 milyar menjadi Rp1,20 triliun Pendapatan daerah dari sebelum perubahan sejumlah Rp1,32 triliun lebih berkurang sejumlah Rp76,14 milyar lebih sehingga menjadi Rp1,24 triliun lebih.

Pengurangan target pendapatan tersebut antara lain disebabkan berkurangnya dana perimbangan berupa dana bagi hasil pajak dan bukan pajak. "Pada sisi pendapatan, terjadi penurunan dari Rp1,323 triliun lebih menjadi Rp1,247 triliun lebih. Penurunan pendapatan sebagai akibat dari berkurangnya Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak dari sebesar Rp227 milyar lebih menjadi Rp91 milyar lebih, atau berkurang Rp136 milyar lebih" jelas Bupati.

Sementara Belanja sebelum perubahan sejumlah Rp1,27 triliun lebih berkurang sejumlah Rp59,35 milyar lebih sehingga menjadi Rp1,21 triliun lebih. Bupati mengakui bahwa pada perubahan APBD ini terdapat rasionalisasi belanja daerah. "Secara jujur kita akui, bahwa rasionalisasi harus kita lakukan untuk menyehatkan kondisi keuangan daerah" jelas Bupati. "Oleh sebab itu kita dituntut untuk bisa memanfaatkan dan mengalokasikan anggaran yang sangat terbatas. Ini demi tercapainya APBD yang efektif dan efesien" tambah Bupati. Bupati juga berharap agar pembahasan rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 tersebut dapat berjalan dengan lancar.

Dalam kesempatan tersebut juga disampaikan beberapa Ranperda yaitu Ranperda Kawasan Tanpa Rokok, Ranperda Pengendalian Menara Telekomunikasi. Serta Prolegda tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah, Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi serta Perubahan atas Perda Nomor 15 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal pada PDAM Kabupaten Bungo.

Sidang paripurna yang dihadiri oleh Wakil Bupati Bungo, Wakil Ketua DPRD, para Anggota DPRD, Sekretaris Daerah, para Kepala SKPD serta undangan lainnya. (ib)


https://www.blibli.com/otomotif/53704/?a_blibid=562cbc2b8d9cd note 5 Ad BelajarInggris.net Tempat Kursus Bahasa Inggris Online cepat dan Mudah tanpa grammar Full Conversation / Percakapan Bersertifikat

Pemekaran Daerah Ditolak, Moratorium Dilanjutkan

Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Keuangan mengungkapkan sekitar 2.000 daerah mengajukan pemekaran menyusul 542 wilayah yang kini telah berstatus menjadi daerah otonom. 
Namun, Pemerintahan Joko Widodo menolak untuk mengabulkannya karena salah satunya mempertimbangkan besarnya beban fiskal yang harus ditanggung pemerintah pusat dan daerah. 
Boediarso Teguh Widodo, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan menilai, pemekaran wilayah memberikan implikasi negatif pada beberapa tahun awal sejak otonom. Implikasi pertama, besaran Dana Alokasi Umum (DAU) yang diterima tiap daerah menjadi semakin kecil karena disedot sebagian untuk menunjang anggaran daerah otonom baru.
Karenanya, lanjut Boediarso, Kementerian Keuangan mendukung Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) yang memperpanjang moratorium pemekaran wilayah, setidaknya hingga akhir periode Pemerintahan Joko Widodo.
Boediarso menyebutkan, berdasarkan hasil Sidang DPOD yang diketuai oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, saat ini sudah ada 2000 usulan pemekaran wilayah baru, baik yang menuntut menjadi provinsi maupun kabupaten/kota baru. Jumlah usulan  itu hampir empat kali lipat dari jumlah daerah otonom saat ini yang sebanyak 542 daerah, meliputi 34 provinsi dan 508 kabupaten/kota.
Sementara itu, lanjutnya, alokasi DAU cenderung stagnan yang sekalipun naik sangat tipis. Tahun ini, alokasi DAU hanya sebesar Rp385,36 triliun, sedangkan tahun depan pemerintah mengusulkan kenaikan sebesar 5 persen menjadi Rp404,73 triliun.
“Nah itu, kalau terjadi, semua usulan pemekaran wilayah disetujui, pasti DAU habis. Sekarang saja 542 daerah seperti itu, kalau 2000 seperti apa,” tutur Boediarso saat diwawancara CNNIndonesia.com di kantornya, Kamis (18/8).
Implikasi kedua, lanjut Boediarso, alokasi gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) dipastikan melonjak pasca pemekaran wilayah. Pasalnya, pemekaran daerah membutuhkan tambahan sumber daya manusia untuk mengelola administrasi pemerintahan di masing-masing daerah baru.
Tak hanya itu, kata Boediarso, anggaran Kementerian/Lembaga (KL) yang yang peruntukan belanjanya di daerah juga pasti naik signifikan. Sampai saat ini, pemerintah pusat perlu menaruh perpanjangan tangannya untuk menjalankan enam fungsi utamanya, yakni fiskal, moneter, hubungan luar negeri, pertahanan dan keamanan,  agama, dan peradilan.
“Kalau Kementerian Keuangan, pasti harus ada kantor wilayah baru, Kantor Pelayanan Pajak Baru, kan gitu, kemudian untuk Kementerian Agama ada Kantor Urusan Agama, dan lain-lainnya,” paparnya.
Selain itu semua, Boediarso mengingatkan bahwa pemekaran wilayah juga berpotensi menimbulkan konflik sosial. Bahkan, pemekaran wilayah bisa menambah daerah tertinggal baru jika induk daerahnya tidak memiliki cukup potensi untuk berkembang.
“Kalau menurut laporan Pak Menteri Dalam Negeri, Pak Tjahjo Kumolo pada sidang Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) yang dipimpin Pak Wapres saat mengenai penetapan moratorium, pemekaran itu banyak yang gagal,” ujarnya.
Karenanya, Boediarso tak heran jika Sidang DPOD memberikan rekomendasi kepada Presiden Joko Widodo untuk melakukan moratorium hingga akhir masa pemerintahannya.
“Itu rekomendasi DPOD, Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah yang diketuai wapres. Kan masih ada kabinet yang memutuskan. DPOD itu fungsinya memberikan rekomendasi kepada pemerintah,” ujarnya.
Kendati demikian, Boediarso menambahkan, tujuan pemekaran wilayah adalah untuk mendekatkan masyarakat terhadap pelayanan publik dengan memperpendek rentang kendali pemerintah pusat. Harapannya, upaya pencapaian kesejahteraan publik (social welfare) menjadi lebih cepat.

“Kalau daerahnya besar, baik Sumber Daya Manusia maupun Sumber Daya Alam, potensinya besar, maka dia (daerah) akan berpotensi berkembang dengan baik,” ujarnya.
Sumber:http://m.cnnindonesia.com/ekonomi/20160819064444-78-152372/tuntutan-otonom-2000-daerah-ditolak-moratorium-dilanjutkan/

One vilage one produk

Perwujudan satu kawasan satu produk unggulan mulai dilakukan oleh Pemda Bungo. Dimulai dari kawasan perikanan. Mengambil lokasi di Sungai Buluh. Rencana aksi sudah dilakukan, mapping area
telah dilakukan.

Berikut foto-foto yang diambil dari akun facebook Mashuri Bungo.






MARGA DAN BATIN DI KABUPATEN BUNGO

Jambipos Online, Jambi-Didalam peta Schetkaart Resindentie Djambi Adatgemeenschappen (Marga’s), Tahun 1910 disebutkan “Marga Tanah Sepenggal, Marga Jujuhan, Marga Pelepat, Batin VII, Bilangan V, Batin VII, Batin III Ilir, Batin III Ulu, Batin II”.

Marga Tanah Sepenggal berpusat di Lubuk Landai. Marga Jujuhan berpusat di Rantau Ikil. Marga Pelepat di Rantau Keloyang. Batin VII di Tanah Tumbuh. Bilangan V berpusat di Tanah Tumbuh, Batin VII di Rantau Pandan. Batin III di Muara Bungo. Batin III Ulu di Muara Buat dan Batin II di Babeko.

Namun dalam tutur yang ditemukan di Bungo, Ada perbedaan mendasar. Apabila didalam peta disebutkan Batin III berpusat di Muara Bungo namun di Tanjung Menanti. 

Nama Tanjung Menanti sama sekali tidak disebutkan didalam peta. Sedangkan Muara Bungo merupakan “onder afdeeling” sehingga tidak termasuk kedalam wilayah administrasi pembagian Marga/batin. Namun merupakan pusat pemerintahan Belanda di Bungo. 

Bilangan V disebutkan di Dusun Lubuk Mengkuang. Padahal Bilangan V berpusat di Tanah Tumbuh. Dusun Tanah Tumbuh sama sekali tidak disebutkan didalam peta Belanda. 

Begitu juga Batin VII yang berpusat di Rantau Pandan. Namun Batin VII berpusat di Dusun Muko-muko. Sekarang dikenal Dusun Tanjung Agung. Nama Dusun Muko-muko atau Dusun Tanjung Agung sama sekali tidak tercantum di peta Belanda. 

Sedangkan Batin III didalam peta disebutkan berpusat di Muara Buat. Dusun Rantau Pandan masih termasuk kedalam Batin VII. Namun didalam tutur, satu versi menyebutkan Batin III Ulu terdiri Dusun Rantau Pandan, Dusun Muara Buat, Dusun Laman Panjang, Dusun Aur Cino dan Dusun Senamat Buat. 

Namun versi lain menyebutkan Batin III terdiri dari Dusun Batang Buat, Dusun Muara Buat dan Dusun Batang Bungo. Muara Buat terdiri dari kampung Dusun Senamat Ulu, Lubuk Beringin dan Aur Chino.

Marga Tanah Sepenggal terdiri 9 Dusun diantaranya Dusun Empelu, Dusun Lubuk Landai, Dusun Rantau Macang dan Dusun Candi. Marga Jujuhan terdiri dari 7 Dusun. 

Marga Pelepat terdiri dari Dusun Senamat, Dusun Kotojayo, Dusun Rantau Keloyang, Dusun Batu Kerbau dan Dusun Lubuk Beringin. Bilangan V terdiri dari Dusun Tanah Tumbuh, Dusun Lubuk Mengkuang, Dusun Rambahan, Dusun Kotojayo, Dusun Tebing Tinggi. Marga Jujuhan terdiri dari Rantau Ikil, Dusun Rantau Panjang, Dusun Tepian Batu, Dusun Aur Gading, Dusun Jambak, Dusun Pulau Batu. 

Batin VII terdiri dari Dusun Muko-muko (Dusun Rantau Pandan),Dusun Muara Buat, Dusun Laman Panjang, Dusun Aur Cino dan Dusun Senamat Buat. Batin III Ilir terdiri dari Dusun Tanjung Menanti, Dusun Lubuk Panjang, Dusun Air Gemuruh. 

Sedangkan Kampungnya Dusun Manggis. Batin III Ulu terdiri dari Dusun Batang Buat, Dusun Muara Buat dan Dusun Batang Bungo. Batin II terdiri dari dua dusun yaitu Dusun Babeko dan Dusun Sepunggur. 

Didalam “Tijdschrift Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap” tahun 1904 disebutkan Batin adalah “in het batin gebied staan de woningen in de doesoen”. Dengan demikian, maka Batin merupakan wilayah yang terdiri dari beberapa rumah yang terletak di dusun. 

Menurut Lembaga Adat Melayu Kabupaten Bungo disebutkan “Batin dikenal sebelum masuknya Belanda dan menaklukan Kerajaan Jambi. Sebelumnya dikenal Batin Batang Bungo, Batin Jujuhan, Batin Batang Tebo dan Batin Pelepat Senamat. 

Kepala Batin disebut Rio. Namun Batin Tanah Tumbuh disebut Patih. Di Jujuhan disebut ada yang bergelar Rio namun ada juga disebut Depati. Dengan demikian maka dikenal Rio Pamuncak di rantau Ikil, Rio Igo dan Rio Debalang di Limbur Lubuk Mengkuang. Rio Putro Negaro di Tanah Tumbuh. 

Rio Suko Lami di Teluk Kecimbung. Rio Ali di Pedukun. Rio Songgam di Dusun Tanjung. Temenggung Kitik dan Seri Tenuah di Dusun Candi. Rio Kunci di Dusun Rambahan. Rio Mudo di Lubuk Landai, Rio Anom di Tanah Periuk. 

Rio Peniti Ulu Bungo. Rio Setio Dusun Buat. Rio Suko Berajo di Dusun Karak. Rio Pasak Kancing di Rantau Pandan. Rio Pusat Jalo di Dusun Baru. Rio Muko-muko di Dusun Tanjung Agung. Rio Indra Cahyo atau Rajo Penghulu di Dusun Empelu dan Rio Paling Tinggi di Dusun Teluk Panjang. 

Dalam perkembangannya, Marga Tanah Sepenggal kemudian menjadi Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas, Kecamatan Tanah Sepenggal. 

Marga Jujuhan kemudian menjadi Kecamatan Jujuhan dan Kecamatan Jujuhan Ilir. Marga Bilangan V kemudian menjadi Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang dan Kecamatan Tanah Tumbuh. Marga Pelepat kemudian menjadi Kecamatan Pelepat dan Kecamatan Ilir. 

Batin VII menjadi Kecamatan Muko-muko Batin VII. Batin II menjadi Kecamatan Batin II Babeko Dan kecamatan Batin III Pelayang. Begitu juga Marga Batin III Ulu menjadi Kecamatan Batin III Ulu dan Batin III. 

Setelah UU No. 5 tahun 1979 maka nama-nama dusun dijadikan Desa. Sedangkan Rio menjadi Kepala Desa. Namun dengan lahirnya Perda No. 9 Tahun 2007, maka Desa dikembalikan menjadi Dusun. Dan Kepala Desa menjadi Rio.(Penulis Musri Nauli)

Sumber: http://www.jambipos-online.com/2016/08/marga-dan-batin-di-kabupaten-bungo.html?m=1

Foto: www.bungophotography.blogspot.co.id

Bupati dan Wakil Bupati Bungo Mendapat Gelar Adat

Proses pemberian gelar adat (foto:http://jambiindependent.com)
MUARA BUNGO - Senin (1/8) Bupati H. Mashuri (Hamas) dan Wabub H. Safrudin Dwi Apriyanto (Apri) menyandang gelar adat. Hamas menyandang gelar adat Datuk Putro Arif Bijaksano Setio Dirajo. Gelar ini disematkan setelah Ketua Lembaga Adat bersama delapan anggota pemangku adat setelah melakukan musyawarah. Wakil Bupati Bungo Safrudin Dwi Aprianto juga mendapat gelar adat, Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menyandang gelar Datuk Pemangku Setio Mandaliko.

Pemberian gelar adat tersebut berdasarkan Keputusan Lembaga Adat Melayu Jambi Kabupaten Bungo Nomor 13/KEP-LAM/2016 tanggal 1 Agustus 2016.

Ketua Lembaga Adat Kabupaten Bungo, Datuk Husin menyebut pemberian gelar ini merupakan bagian dari falsafah masyarakat di bumi ‘Langkah Serentak Limbai Seayun’. Gelar ini memiliki makna mendalam untuk menjaga dan memelihara para pemimpin, agar tidak melakukan tindakan yang membuat namanya buruk.

“Bejuluk beadeg, setiap nama memiliki makna, oleh karena itu perlu dijaga dan dipelihara sehingga tidak tercemar parilaku yang tidak sesuai dengan nama (jabatan) yang disandangnya,” kata Datuk Husin kepada awak media. Ini sebutnya, juga bagian dari tindakan untuk menjaga kearifan lokal agar tetap melekat pada masyarakat Kabupaten Bungo.

Ribuan undangan hadir di acara ini. Wakil Gubernur Jambi H.Fachrori Umar, Bupati, Wali Kota dan Ketua DPRD seluruh wilayah dalam Provinsi Jambi tercatat sebagai undangan dan H. Sudirman Zaini, juga hadir. Selain itu nampak hadir Kepala SKPD, Eselon III, para Camat, Lurah dan Rio dalam Kabupaten Bungo serta udangan lainnya.

Usai acara, Bupati dan Wabup diarak. Arak-arakan dilakukan dalam kota Muara Bungo sebelum akhirnya ke rumah dinas Bupati (*)

Dari berbagai sumber, antara lain www.bungokab.go.id

note 5 Ad BelajarInggris.net Tempat Kursus Bahasa Inggris Online cepat dan Mudah tanpa grammar Full Conversation / Percakapan Bersertifikat

Kompor Meledak, Asrama Santri Diniyah di Bungo Terbakar

TRIBUNJAMBI.COM, MUARA BUNGO- Kebakaran bertubi-tubi menerpa Kabupaten Bungo, Selasa (26/7) malam sekitar pukul 20.00 empat pintu asrama putra Diniyah di kawasan Perumnas Muara Bungo dilalap si jago merah.

Menurut seorang santri, Arif, kejadian bermula setelah para santri melaksanakan salat isya dan kembali ke kamar untuk istirahat.

Tiba-tiba ada ledakan ‎dari bangunan di belakang asrama, mendadak mati lampu dan api berkobar.

"Kami langsung berhamburan dan tidak sempat membawa barang-barang," kata Arif.

Besarnya kobaran api sangat sulit untuk dijinakkan, terlebih tiupan angin cukup kencang, apalagi upaya yang dilakukan warga dengan alat seadanya.

Baru sekitar pukul 20.22‎ Damkar Bungo mendapat laporan, langsung menerjunkan dua unit pemadam jenis foam atau pemadam busa ke lokasi. Sekitar 15 menit api dapat dijinakan.

Dalam hal ini pihak Damkar cukup menyayangkan lambatnya pemberitahuan. "Sudah hampir setengah jam kita baru dapat laporan lewat telfon dari warga," kata Kepala Damkar Bungo, Arpan Tuyani.

‎Penyebab kebakaran ini, Arpan menyebut berawal dari ledakan kompor, sehingga api sangat cepat membesar. Terlebih banyak kasur di asrama yang juga membuat kobaran api membumbung.

"Di dalam asrama kan banyak kasur, itu yang buat api sangat besar," tukas Arpan.

Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam musibah ini, 80 santri yang tinggal di asrama putera semua selamat. Hanya memang belum dapat ditaksir terkait besar kerugian materil atas kejadian itu. (zha)

Sumber: http://jambi.tribunnews.com/2016/07/27/kompor-meledak-asrama-santri-diniyah-di-bungo-terbakar

Kembangkan Bandara Muara Bungo Jambi, Ini Langkah yang Ditempuh AP II

JAKARTA, KOMPAS.com - Tersiar kabar bahwa Bandara Muara Bungo Jambi sudah sangat jarang didarati pesawat.

Bahkan jumlah penerbangan dari dan menuju Muara Bungo yang hanya sebanyak dua kali dalam sehari kerap dibatalkan pihak maskapai.

Sebagai pengelola bandara Muara Bungo, Angkasa Pura II ingin agar bandara tersebut bisa mendorong laju perekonomian Jambi, yakni dengan mengembangkannya.

Untuk mengetahui rencana itu, Kompas.com berbincang dengan Direut AP II Budi Karya Sumadi, dan berikut ini adalah petikan wawancaranya.

Bagaimana kondisi Bandara Muara Bungo saat ini?
Saya mendapat komplain banyak dari Muara Bungo. Komplainnya penerbangan dari Jakarta selalu batal. Kebutuhan penerbangan ke Muaro Bungo cukup besar, tetapi jumlah penerbangan ke sana masih sangat sedikit. Mengapa permintaannya besar, karena untuk menuju Muara Bungo bisa memakan waktu hingga enam jam dengan kondisi jalan berkelok.

Untuk menuju Kerinci membutuhkan jarak tempuh sekitar sembilan jam, maka dari itu jumlah permintaan penerbangan ke sana cukup besar. Orang lebih memilih untuk menggunakan transportasi udara ketimbang darat.

Untuk memenuhi permintaan penerbangan ke Muara Bungo, apa yang diupayakan Angkasa Pura II?
Konsepnya kita membuat feeder antara Sultan Thaha ke Muara Bungo Kerinci, katakanlah dua kali penerbangan sehari. Berarti setiap hari ada 150 orang atau 160 orang minimal yang bisa terangkut, akan ada dua penerbangan tambahan dari Jakarta. Ini sama seperti yang kami lakukan dengan Silangit Sumatera Utara, karena ada permintaan dan kebutuhan yang besar, maka kami membuat feeder.

Kami akan bertanya kepada Garuda Indonesia tentang kesediaanya. Kalau Lion sudah yakin penebangan tersebut potensial. Kenapa waktu di Silangit saya ngotot untuk buat feeder? Karena orang dari tujuh kabupaten yang ada di sana itu tujuannya ke Medan sangat banyak. Ada sekitar 1.000 orang, sementara baru ada sekitar enam flight. Sama halnya dengan itu, apabila Muara Bungo Kerinci bagus dan banyak penumpang yang kita terbangkan maka jumlah fight juga akan kami usahakan untuk ditambah.

Kesiapan yang akan dilakukan Angkasa Pura ll untuk pengembangan Bandara Muara Bungo nantinya seperti apa? 
Pertama, kami akan melakukan penambahan kapasitas airside, taxiway, landasan baru dan sebagainya, seperti permintaan Presiden agar cepat dilakukan pengembangan yang terkait dengan bandara. Kami juga akan mengefisienkan pergerakan manusia yang menggunakan pesawat terbang.

Sekarang kami catat berapa banyak orang yang melakukan pergerakan dari dan menuju Jambi. Sehingga, nantinya misalkan orang Jambi ke Semarang enggak usah landing di Jakarta.

Untuk Bandara Sultan Thaha, ada rencana menjadikan bandara internasional?
Ya, memang terminal baru seluas 12.000 meter persegi ini dibangun dengan konsep modern beserta fasilitas-fasilitas terkini seperti garbarata, eskalator, lift, dan juga dilengkapi area komersial demi pelayanan serta kenyamanan penumpang atau pengunjung pesawat.

Yang pasti, kami melihat demand and supply dulu, kalau sudah tembus di atas 3 juta penumpang layak bandara itu jadi bandara internasional. Kami masih ada waktu empat sampai lima tahun untuk melakukan itu. Kalau sekarang kapasitasnya baru 1,6 juta karena biasanya ada rasio tertentu.

Terkait pendanaan pengembangan bandara, apa yang akan ditempuh Angkasa Pura ll?
Kalau pendanaan saya pikir sejauh pergerakan-pergerakan itu mempunyai nilai ekonomis, dengan sangat mudah kami mendapatkan pendanaan. Kepada investor saya katakan kami mendorong bisnis aero. Aero mengefisienkan yang sudah ada.

Kami jujur lagi, mau exercise global bond. Global bond itu menghasilkan efisiensi yang baik kira-kira 2,5 sampai 3 persen. Kalau menurut saya pelaksanaannya bisa awal tahun depan. Kalau maunya sih Rp 6 triliun.

Penulis: Iwan Supriyatna
Editor: Bambang Priyo Jatmiko
Sumber: http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2016/07/23/051900626/Kembangkan.Bandara.Muara.Bungo.Jambi

Inilah Logo Resmi HUT RI ke 71 Tahun 2016

Muara Bungo,  Pemerintah merilis logo peringatan Hari Ulang Tahun Ke-71 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Logo HUT RI ke 71 tersebut dapat diunduh dalam situs  www.setneg.go.id.

Logo didominasi oleh warna merah dan putih. Dalam logo tersebut ditambahkan teks "Indonesia Kerja Nyata".

Sumber: http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=11636&Itemid=202

 

Peralatan Elektronik dan Gadget Pilihan dari Toko Online Terpercaya

Info Bungo : Tentang Kami | Maklumat | Disclaimer | Kontak | Komentar | Info Donasi | Surat Terbuka | Your Link
Copyright © 2009 - 2015. Info Bungo - Some Rights Reserved
Template Created by Creating Website >>
>>