Headlines News :

Telepon Penting

Penjagaan Polres 110 atau 0747-2211
Satuan Lalu Lintas 0747-21144
Polsek Kota 0747-7002080
Satpol PP 0747-21651
IGD RSU Muara Bungo 118 atau 0747-21314, 0747-323493 ext 267
Pemadam Kebakaran 113 atau 0747-22199
Gangguan PDAM 0747-322622
Gangguan PLN 123 atau 0747-21046

Bupati Bungo Setuju Tutup Alfamart Dan Indomaret

BUNGO,swarnajambi.com – Setelah beberapa kali menggelar aksi, akhirnya para demonstran dari Sapma Pemuda Pancasila meneriakan merdeka dihadapan Bupati Bungo H.Sudirman Zaini. Teriakan tersebut menyambut statemen Bupati yang akan memerintahkan Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) Kabupaten Bungo, untuk melakukan penyegelan (penuntupan) Alfamart dan Indomaret di Kabupaten Bungo.

Penutupan ini dilakukan menyusul adanya beberapa lokasi kedua ritel ini yang belum mengantongi izin, maupun yang bermasalah dengan izin.

“Kita punya petugas untuk melakukan penutupan, jangan kalian (pendemo-red), yang tidak memiliki izin operasi akan kita tutup,” tegas Bupati Bungo H.Sudirman Zaini dihadapan demondtran, Selasa (3/5).

Pernyataan Bupati Bungo tersebut disambut baik Ketua PC Sapma PP Zasramansyah. Menurutnya ketegasan tersebut yang ditunggu-tunggu masyarakat dari Bupati.

“Kita apresiasi sekali penegasan pak Bupati hari ini yang akan menutup Alfamart dan Indomaret yang menyalahi aturan, kita akan kawal ini terus hingga tuntas,” tegasnya.

Reporter : Akhamad Ramadhan

Sumber : http://swarnajambi.com/03/05/2016/bupati-bungo-setuju-tutup-alfamart-dan-indomaret/

Foto : Bupati foto bersama dengan demonstran usai hearing (swarnajambi.com)

Pemkab Bungo Masih Kesulitan Berantas PETI

JAMBI – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bungo hingga saat ini masih kesulitan untuk memberantas aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di sejumlah tempat. Dugaan adanya aparat yang mem-back up aktivitas PETI tersebut menjadi salah satu penyebab sulitnya dilakukan penertiban.

Saat ini, setidaknya PETI masih beroperasi di tiga tempat, yakni Dusun Air Gemuruh di Kecamatan Bathin III, Colodang di Kecamatan Pelepat Ilir, dan Dusun Batu Kerbau di Kecamatan Pelepat. Selain dekat dengan jalan umum, aktivitas PETI di ketiga wilayah tersebut juga sudah menggunakan alat berat.

“Ketiga daerah tersebut menjadi target kami untuk dirazia. Kami sudah melakukan koordinasi dengan pihak terkait, namun sejauh ini belum ditentukan waktu untuk melakukan razia,” kata Kepala Bidang Sumber Daya Alam (Kabid SDA) Setda Kabupaten Bungo, Suryawani, Senin (2/5).

Ditambahkannya, perlu adanya kerjasama yang baik antara pemerintah, aparat penegak hukum, serta masyarakat untuk menertibkan PETI di Bungo. Apalagi dari beberapa kali penertiban yang dilakukan, kata Suryawani, hasilnya tidak memuaskan.

“Kami juga tidak mengetahui mengapa bisa hasilnya tidak memuaskan. Yang jelas untuk penertiban PETI, perlu kerjasama yang baik dari semua pihak,” ujarnya.

Lebih lanjut Suryawani mengatakan, pihaknya mengupayakan agar PETI di Air Gemuruh, Colodang, dan Batu Kerbau segera ditertibkan. “Kita minta dukungan semua pihak agar ketiga lokasi PETI tersebut segera ditertibkan,” pungkasnya.

Penulis: Hamid
Editor: Ikbal Ferdiyal

Sumber : http://metrojambi.com/read/2016/05/02/9725/pemkab-bungo-masih-kesulitan-berantas-peti.html

Kepala Daerah Kunci Kesuksesan

Layanan Daring Dipraktikkan

JAKARTA, KOMPAS — Komitmen kepala daerah menjadi salah satu kunci kesuksesan penerapan pelayanan publik berbasis dalam jaringan. Komitmen itu terutama untuk menghadapi resistansi petugas yang akan kehilangan uang dari petty corruption atau korupsi skala kecil, tetapi berlangsung masif.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah mengumpulkan contoh bagus pelayanan publik berbasis dalam jaringan (daring) dari sejumlah daerah, seperti Surabaya (Jawa Timur), Kabupaten dan Kota Bogor (Jawa Barat), serta Pekalongan (Jawa Tengah). Contoh-contoh baik itu akan disebarkan ke daerah lain yang sudah mempunyai nota kesepahaman dengan KPK, yakni 44 kabupaten dan kota serta 4 provinsi.

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif, Jumat (29/4), di Jakarta, mengatakan, pelayanan publik berbasis daring akan menekan potensi korupsi. Sebab, pelayanan bentuk itu akan memotong beberapa hal, yakni pertemuan antara petugas pelayanan publik dan warga yang membutuhkan pelayanan, menghilangkan calo pelayanan pubik, menghilangkan pungutan tak resmi, dan mempercepat pelayanan, sehingga akan lebih efektif.

Deputi Bidang Pencegahan KPK Pahala Nainggolan optimistis, jika pelayanan publik dan pelayanan investor sepenuhnya dilakukan secara daring, akan memperbaiki indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia. IPK Indonesia pada 2015 adalah 36, dalam rentang 0-100. Nilai itu masih di bawah rata-rata IPK negara-negara Asia Tenggara, yakni 40. Indonesia masih di bawah Singapura, Malaysia, dan Thailand. Semakin tinggi skor, sebuah negara semakin dipersepsikan bebas dari korupsi.

Dilaksanakan

Selama ini, sistem daring sudah diterapkan dalam sejumlah bentuk pelayanan publik di beberapa daerah. Pemerintah Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, misalnya, memiliki layanan administrasi kependudukan yang dinamakan Semedi, akronim dari "Sehari Mesti Jadi". Dengan Semedi, pembuatan akta kelahiran selesai dalam waktu sehari.

"Layanan ini gratis, warga tidak dipungut biaya apa pun," kata Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Sragen Haryanto Wahyu Lwiyanto.

Pemerintah Kota Semarang bulan lalu meluncurkan dua layanan daring untuk pengurusan keterangan rencana kota dan izin pelaku teknis bangunan. Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi mengatakan, langkah itu dilakukan untuk mengatasi praktik pungutan liar.

Meski demikian, calo atau pungutan liar sering kali masih ditemukan dalam sejumlah layanan yang dilakukan secara daring. Pantauan Kompas, calo itu antara lain terlihat dalam pelayanan pengurusan surat izin mengemudi (SIM) di Surabaya yang telah dilakukan secara daring.

Di Satuan Penyelenggara Administrasi SIM (Satpas) Colombo Surabaya di Jalan Kerapu, Surabaya, para calo ini mengincar pemohon SIM baru yang tidak mau repot ikut ujian praktik. Para calo yang ada di luar gedung Satpas menawarkan paket SIM A dan C langsung jadi seharga Rp 525.000. Padahal, tarif pembuatan SIM A baru Rp 120.000 dan SIM C Rp 100.000. Jika ditambah uji klinik pengemudi Rp 50.000, total biaya yang dibutuhkan untuk membuat SIM A dan SIM C itu seharusnya hanya Rp 270.000.

Kepala Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya Ajun Komisaris Besar Andre Manuputti mengakui, praktik percaloan ini masih ada. "Kami terus berupaya menindak tegas para calo, terutama petugas kami di dalam," katanya.

Kepala Satlantas Polresta Banda Aceh Komisaris Muhammad Junaeddy Jhonny juga tidak menutupi ada oknum polisi yang melakukan pungli kepada warga yang membutuhkan layanan SIM. Namun, hal itu tak sepenuhnya salah polisi. Terkadang, ada warga yang meminta tolong polisi agar dipermudah proses perpanjangan ataupun pembuatan SIM dengan mengimingi pembayaran lebih.

Ferdian (26), warga Banda Aceh, mengatakan, saat memperpanjang SIM C di mobil pelayanan SIM keliling Satlantas Polresta Banda Aceh pada 18 April 2016, ada oknum polisi yang menawarkan bantuan perpanjangan SIM C tanpa harus melengkapi surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter. Tarif layanan itu Rp 230.000, jauh lebih mahal dari tarif seharusnya Rp 75.000.

Identitas tunggal

Menurut Kepala Bagian Humas dan Umum Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Heru Santoso Ananta Yudha, pihaknya sering kesulitan mengecek kebenaran data warga negara karena ada orang yang mempunyai dua bahkan tiga KTP.

Pemerintah berusaha mewujudkan sistem identitas tunggal melalui KTP elektronik (e-KTP). Namun, menurut Direktur Jenderal Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakrulloh, dari 183 juta warga Indonesia yang berhak memiliki e-KTP, masih ada sekitar 24 juta warga yang belum melakukan perekaman foto diri, sidik jari, dan iris mata untuk memperoleh e-KTP. Padahal, tahun ini menjadi tahun terakhir bagi warga yang sudah memenuhi syarat memiliki e-KTP untuk melakukan perekaman data. Jika perekaman tidak dilakukan, warga tidak bisa mengakses unit-unit pelayanan publik, seperti puskesmas dan jaminan sosial oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Zudan menuturkan, sejumlah dinas dukcapil di kabupaten/kota sudah berusaha lebih aktif merekam warga yang belum melakukan perekaman.

Sebagai contoh, di Bandung, disdukcapil setempat membuka pelayanan perekaman pada Sabtu. Sementara di Ponorogo, Jawa Timur, petugas disdukcapil datang ke desa-desa untuk melakukan perekaman pada warga lanjut usia.

Meski demikian, menurut Zudan, pencetakan e-KTP di sejumlah daerah memang membutuhkan waktu karena keterbatasan mesin pencetak. Secara nasional ada 750 kecamatan yang belum memiliki mesin cetak e-KTP. Hingga kini, ada sekitar 4 juta warga yang telah melakukan perekaman, tetapi belum menerima e-KTP.

(SEM/RWN/DEN/ETA/GRE/DRI/APA/GAL/REK/SON)

Sumber : Kompas,  30 April 2016 melalui print.kompas.com

Foto : Presiden Joko Widodo (kanan) memimpin rapat kabinet terbatas di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Kamis (28/4). Rapat tersebut membahas soal peningkatan pelayanan publik seperti pembuatan paspor, KTP, SIM, STNK dan BPKB serta sertifikat tanah. (print.kompas.com)

Harga Karet Naik Rp500 Di Jambi

Kenali.co, Jambi - Harga karet alam jenis slab bersih 100 persen kadar karet kering (KKK) naik Rp500 per kilogram di tingkat pedagang pengumpul di Provinsi Jambi.

Naiknya harga karet alam jenis slab bersih itu seiring terus menguatnya permintaan dipasaran, kata staf Gabungan pengusaha karet Indonesia (Gapkindo) Provinsi Jambi Karman di Jambi, Jumat (29/4/2016).

Karet jenis slab bersih 100 persen kadar karet kering itu naik menjadi Rp16.700 per kilogram dari tiga hari sebelumnya yakni Rp16.200 per kilogram.

Sementara karet jenis slab bersih 70 persen juga mengalami kenaikan menjadi Rp11.690 per kilogram dari sebelumnya Rp11.340 per kilogram dan slab bersih 50 persen kini ditawarkan Rp8.350 per kilogram sebelumnya Rp8.100 per kilogram.

Komoditas andalan Provinsi Jambi itu selama ini dipasok dari petani di beberapa daerah sentra produksi seperti, Kabupaten Batanghari, Sarolangun, Merangin, Tebo, Muarobungo dan Muarojambi.

Namun, Karman menjelaskan kenaikan harga itu tidak diimbangi dengan produksi dari para petani untuk memenuhi permintaan pasar.

"Kita berharap produk karet petani terus ditingkatkan menyusul mulai membaiknya harga dipasaran," katanya menambahkan.

Kendati harga dipedagang pengumpul mengalami kenaikan, namun petani mengaku harga jual karet mereka saat ini tetap stabil dari tiga hari sebelumnya.

Seorang petani, Imus, menjelaskan harga karet kualitas sedang yang dibeli pedagang pengumpul saat ini masih berkisar Rp6.000 hingga Rp6.500 per kilogram, begitu juga dengan kualitas baik atau tidak ada tatal (sampah), bertahan dikisaran Rp7.000 per kilogram.

(Antara)

Sumber : http://www.kenali.co/berita-2774--harga-karet-naik-rp500-di-jambi.html

Foto : ilustrasi ( Google.com)

Disebut Lindungi PETI, Camat Pelepat: Kita Penjarakan

Laporan Wartawan Tribun Jambi, Awang Azhari.     

TRIBUNJAMBI.COM, MUARA BUNGO -‎ Aktivitas Penambang Emas Tanpa Izin (PETI) di Kecamatan Pelepat disebut-sebut terbesar se Kabupaten Bungo, karena sudah menggunakan alat berat.

Bahkan, hal itu yang disebut-sebut sebagai biang kerok terjadinya beberapa kali banjir bandang yang sempat merobohkan lebih 30 unit rumah.

Namun demikian, ternyata ‎Camat Pelepat H Basri mengaku sama sekali belum mendapat laporan terkait aktivitas ilegal tersebut.

"Sama sekali belum ada laporan ke kita," katanya kepada Tribun, Kamis (28/4).

Ia menduga, belum masuknya laporan karena memang pihak desa maupun warga belum sampai ke lokasi yang disebut berada di Dusun (Desa) Batu Kerbau dan Dusun Baru.

"Di sana kan aksesnya sangat sulit," tukasnya.

Namun demikian, camat menyebut terus mengintruksikan bawahannya untuk melakukan pemantauan, ia mengklaim sangat konsen terhadap pemberantasan PETI.

"Kita turunkan trantib untuk memantau aktivitas PETI, sejauh ini dari petugas juga belum ada laporan."

Soal kecurigaan banyak pihak yang menyebut bahwa aktivitas itu justru dilindungi pihak kecamatan, ‎Basri membantah.

"Tidak ada kami melindungi PETI, untuk apa. Pokoknya PETIharus diberantas, mungkin kalau masih ada yang ingat dulu kita tindak tegas ke pemain PETI, kita penjarakan," imbuh camat.

Sebelumnya Camat Pelepat disebut-sebut mengetahui soal keberadaan PETI menggunakan alat berat, namun terkesan cuek sehingga diduga ikut melindungi.

Di lain pihak, Kepala Dusun Baru Kecamatan Pelepat, Suri mengaku bahwa aktivitas PETI di dusunnya memang menggunakan alat berat. "Ada tiga alat berat, tapi saya tidak tahu secara pasti dari mana dan siapa pelaku PETI itu," akunya.

Maraknya PETI di sana terutama setelah menggunakan alat berat diakui Suri sudah sangat merusak lingkungan.

"Iya merusak lingkungan, sungai juga," pungkasnya.

Sumber : http://jambi.tribunnews.com/2016/04/28/disebut-lindungi-peti-camat-pelepat-kita-penjarakan

Foto : ilustrasi ( tribunjambi.com )

Warga Minta Gubernur Perhatikan Akses Jalan Bungo-Tebo

JAMBI - Masyarakat Kabupaten Bungo meminta agar Gubernur Jambi, Zumi Zola, memperhatikan akses jalan yang menghubungkan Bungo dengan Kabupaten Tebo. Saat ini, akses jalan yang menghubungkan kedua kabupaten tersebut mengalami kerusakan.

Pantauan di lapangan, kerusakan jalan mulai terjadi dari Simpang Jambi hingga perbatasan Tebo. Warga meminta agar permasalahan ini segera disikapi, karena jalan tersebut setiap harinya ramai dilalui kendaraan baik roda dua maupun empat.

"Kita minta perhatian dari Gubernur Jambi. Karena apabila dibiarkan, jalan ini akan semakin rusak," ujar Sadam Husen, salah seorang warga Bungo, Jumat (29/4).

Sadam menambahkan, jalan tersebut hendaknya sudah selesai diperbaiki jelang lebaran tahun ini. Pasalnya, jalan tersebut juga menjadi penghubung antara Provinsi Jambi dengan Sumatera Barat.

"Semoga sebelum lebaran jalan ini sudah diperbaiki," pungkasnya.

Sementara itu warga lainnya, Ferdian, mengatakan di jalan yang rusak tersebut juga rawan terjadi kecelakaan lalu lintas. Selain banyak lobang, Ferdian mengatakan jalan tersebut juga bergelombang.

"Bagi pengendara, jalan ini sangat rawan. Dapat menyebabkan kecelakaan," ujarnya.

Terpisah, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tebo, Azwir, saat dikonfirmasi mengatakan masalah kerusakan jalan tersebut sudah disampaikan ke provinsi. "Mudah-mudahan segera diperbaiki," ujar Azwir.

Penulis: Hamid
Editor: Ikbal Ferdiyal
Sumber : http://metrojambi.com/read/2016/04/29/9653/warga-minta-gubernur-perhatikan-akses-jalan-bungotebo-.html

Kangkangi Aturan, PT BNP Dideadline DPRD dan Pemkab Bungo

JAMBIUPDATE.CO, MUARABUNGO – Kamis (28/4) DPRD dan Pemkab Bungo melakukan sidak ke PT Budi Nabati Perkasa (BNP). Ternyata, hasilnya masih banyak aturan yang dikangkangi oleh perusahaan tersebut.

"Setelah kami lakukan sidak hari ini,  ternyata benar apa yang dikeluhkan masyarakat dan yang diberitakan oleh media,” ujar Syarkoni Syam wakil ketua DRPD Bungo.

Menurutnya, beberapa aturan yang dilanggar oleh perusahaan tersebut adalah pengolahan limbah dan septi para pekerja.

Disampaikannya, bahwa pihaknya telah melakukan teguran kepada PT. BNP agar dalam waktu dekat ini segera memperbaiki kesalahan tersebut dan dapat menaati segala peraturan yang dibuat oleh pemerintah.

"Sudah kita lakukan teguran, dan Kantor Lingkungan Hidup pun sudah membuat perjanjian dengan PT. BNP hingga tanggal 21 Mei mendatang semua kekurangan yang ditemukan hari ini sudah harus beres semua, jika tidak maka kami akan merekomendasikan Pemerintah Daerah (Pemda) Bungo agar menutup sementara PT. BNP," tegasnya.

Sementara itu, Arisanto manager PT. BNP saat dikonfirmasi mengakui bahwa penggolahan limbahnya masih ada yang menyalahi aturan dan masih banyak lagi kekurangan seperti izin.

"Memang masih ada beberapa kekurangan, tapi kami sedang menggurus semuanya,"kata Arisanto saat dikonfirmasi. (hnd)

Sumber : http://www.jambiupdate.co/artikel-kangkangi-aturan-pt-bnp-dideadline-dprd-dan-pemkab-bungo.html

Foto : DPRD dan Pemkab Bungo saat melakukan sidak ke PT Budi Nabati Perkasa (BNP), Kamis (28/4). (Jambiupdate.co )

235 Rumah di Bungo Terendam, Ketinggian Air Capai 1 Meter

Laporan Wartawan Tribun Jambi, Awang Azhari. 

TRIBUNJAMBI.COM, MUARA BUNGO - Kini setiap intensitas hujan tinggi meski hanya beberapa jam, bisa langsung merendam perkampungan warga.

Seperti yang terjadi pada Selasa (26/4) dinihari, Dusun Bedaro, Kecamatan Muko-Muko Bathin VII terendam banjir karena luapan air sungai.

Sedikitnya ada 235 rumah warga Dusun Tuo Bedaro dan sejumlah fasilitas umum seperti masjid ikut terendam banjir, seperti disampaikan Kepala UPTB Damkar Bungo, Arpan Tuyani.

"Tim rescue pemadam kebakaran langsung dikirim kelokasi untuk menggecek langsung dan memberikan pertolongan kepada warga," papar Arpan.

Ketinggian air di perkampungan warga mencapai 50 cm sampai satu meter. "Sekarang perahu karet untuk evakuasi stanby di lokasi, meski air mulai surut."

Pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan pejabat setempat seperti camat dan rio agar dapat menghimbau warganya berjaga-jaga dan cepat menghubungi jika bencana kembali terjadi.

Penulis: awang
Editor: bandot
Sumber: http://jambi.tribunnews.com/2016/04/26/235-rumah-di-bungo-terendam-ketinggian-air-capai-1-meter

Foto:tribunjambi.com

Jokowi Hentikan Proyek Survei Data di Kementerian/Lembaga

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghentikan program atau proyek survei, pencarian data, dan informasi di berbagai kementerian/lembaga karena fungsi tersebut akan sepenuhnya dijalankan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

"Cukup hal-hal yang seperti itu, orientasinya tidak lagi orientasi proyek, kementerian ini ada proyek survei, kementerian ini ada proyek cari data, kementerian ini ada proyek cari informasi. Enggak. Stop! Stop! Stop!" kata Presiden Jokowi dalam Pencanangan "Sensus Ekonomi 2016 (SE2016)" dan Peresmian Pembukaan Rapat Koordinasi Teknis Sensus Ekonomi 2016 di Istana Negara Jakarta, Selasa (26/4).

Ia menegaskan bahwa satu data yang sekarang akan dipakai yakni data BPS. Namun, ia menekankan bahwa BPS yang dipercaya sebagai pengelola data juga harus berhati-hati dalam menyajikan data dan informasi.

"Cross check, cross check, entah ambil sampelnya, entah pencarian di lapangannya, bila tidak serius akan ada keputusan yang lain," ucapnya menegaskan.

Ia menilai di Indonesia saat ini memang terlalu banyak versi data dan informasi di berbagai kementerian/lembaga yang tidak seragam, sehingga justru menyulitkan pengambil kebijakan. Presiden mencontohkan angka produksi beras, angka produksi jagung, angka tenaga kerja yang seluruhnya berbeda versi.

"Nggak ada yang sama. Peta potensi usaha versinya banyak, inilah yang mungkin sering kita memutuskan itu tidak firm. Ragu-ragu. Era seperti itu harus kita akhiri," ujarnya.

Ia menegaskan peran strategis BPS sebab dari data badan tersebut akan lahir kebijakan yang betul-betul tepat dan tidak meleset. "Karena memang datanya betul-betul akurat, detil," katanya.

(Humas/AMI)

Sumber : http://www.kemendagri.go.id/news/2016/04/26/jokowi-hentikan-proyek-survei-data-di-kementerianlembaga

Jelang Purnabakti Sudirman, Mahili : Bungo Emas Belum Tercapai

TRIBUNJAMBI.COM, MUARA BUNGO - Untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan pembangunan selama lima tahun, Pemerintah Kabupaten Bungo sesuai peraturan perundang-undangan akan menyampaikan laporan keterangan Peratnggungjawaban (LKPJ) akhir masa jabatan Bupati periode 2011-2016.

Ini akan menjadi pintu akhir penilaian terhadap kinerja kepala daerah, apakah program yang dicanangkan dalam visi misi pembangunan tercapai atau tidak.

Menyikapinya, Anggota DPRD dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Mahili menyebut bahwa dewan akan menjadikan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai parameter.

"Kita akan lihat apakah semua sektor yang tertuang di RPJMD tercapai, ‎kemudian visi Bungo EMAS yang diusung tercapai atau tidak," kata Mahili kepada Tribun di gedung DPRD beberapa hari lalu.

Diketahui, bahwa pasangan Sudirman Zaini dan Mashuri lima tahun lalu mengusung jargon Ekonomi Maju, Masyarakat Aman Adil dan Sejahtera (EMAS)‎ sebagai visi. ‎"Konten kita membahas laporan untuk satu periode jelas melihat itu (visi)," timpal Mahili.

Pertama program turunan dari visi, kemudian apakah target-target memiliki capaian. Dan tentunya meski terealisasi lalu apakah program tersebut memiliki dampak konstruktif atau tidak juga akan menjadi penilaian. "Kita akan lihat program itu ada dampak atau tidak," tukas Mahili.

Yang jelas, menurutnya paling menonjol permasalahan yang terjadi saat ini adalah soal kesejahteraan.

Dicontohkan pertumbuhan ekonomi kota dan desa yang berbeda jauh, ini diperkirakan akibat dari kurangnya support dari pemerintah daerah untuk sektor pertanian.

"‎Kalau kita support di pertanian, bisa saja ekonomi akan baik, tapi sekarang tidak, sekarang di desa-desa sektor pertanian sedang kurang bagus, akhirnya apapun kebutuhan masyarakat serba beli," sebut Mahili.

Kemudian PAD (pendapatan asli daerah) yang belum mampu menopang anggaran. Selama ini jelasnya target PAD tidak tercapai, apalagi di tahun 2015.

"Sehingga kita bisa menilai bahwa Bungo Emas emang belum tercapai. Nanti apakah akan merekomendasikan raport merah, kita akan lihat secara komprehensif dari setiap tahun. Kalau merah kita katakan merah, kalau hitam kita bilang hitam," pungkasnya.

Sementara sebelumnya, Sekda Bungo Ridwan Is menyebut bahwa banyak program yang dicanangkan pemerintah daerah tercapai, diantaranya pembangunan Pasar Tradisional Modern (PTM).

"Saya rasa cukup banyak ya, PTM itu kan juga masuk RPJMD," imbuh Sekda. ‎

Sumber : http://jambi.tribunnews.com/2016/04/24/jelang-purnabakti-sudirman-mahili-bungo-emas-belum-tercapai

Foto : tribunjambi.com

 

Peralatan Elektronik dan Gadget Pilihan dari Toko Online Terpercaya

Info Bungo : Tentang Kami | Maklumat | Disclaimer | Kontak | Komentar | Info Donasi | Surat Terbuka | Your Link
Copyright © 2009 - 2015. Info Bungo - Some Rights Reserved
Template Created by Creating Website >>
>>