Headlines News :

Info Populer

Kurikulum 2013

Gelar Giat Patuh 2015, Satlantas Polres Bungo Tilang Puluhan Kenderaan

JAMBIUPDATE.COM, MUARABUNGO - Satuan Lalu Lintas Polres Bungo, Rabu (27/5) menggelar Operasi Patuh. Operasi ini dilakukan di depan kantor Samsat Kabupaten Bungo. Alhasil 38 kenderaan roda dua dan empat ditilang.

Kasat Lantas Polres Bungo, AKP Dorizen, menyebutkan dalam operasi ini pihaknya menurunkan 41 personel.

“Giat patuh di hari pertama, kita mengamankan 38 kendaraan roda dua dan empat yang tidak memiliki surat menyurat lengkap dan perlengkapan kendaraannya,” ujar AKP Dorizen, kepada jambiupdate.com, Rabu siang.

Lebih lanjuta ia menjelaskan, mayoritas pelanggaran yang dilakukan adalah penggendara roda dua yang tidak menggunakan helm, kaca spion, dan tidak STNK dan SIM.

(hnd) 

Sumber: http://www.jambiupdate.com/artikel-gelar-giat-patuh-2015-satlantas-polres-bungo-tilang-puluhan-kenderaan---.html

Foto:jambiupdate.com

Besok, Matahari Melintas Tepat di Atas Kabah

Rimanews - Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah (Urais-Binsyar) Kemenag Mukhtar Ali menjelaskan bahwa berdasarkan data astronomi, Kamis (28/5), matahari akan melintas tepat di atas Kabah. Peristiwa alam ini akan terjadi pada pukul 16.18 WIB atau 17.18 WITA.

“Bayang-bayang benda yang berdiri tegak, pada tanggal dan jam tersebut akan mengarah tepat ke Kabah,” jelas Muhtar Ali seperti dikutip kemenag.go.id, Rabu (27/5).

Menurut Mukhtar, peristiwa semacam ini sering dikenal juga dengan nama Rashdul Qiblah. Yaitu, ketentuan waktu di mana bayangan benda yang terkena sinar matahari menunjuk arah kiblat. Sehubungan itu, kaum muslimin dan pengurus takmir masjid/mushalla yang akan memverifikasi kesesuain arah kiblat, dapat melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

Pertama, menentukan lokasi masjid, mushalla, langgar, atau rumah yang akan diluruskan arah kiblatnya. Sediakan tongkat lurus panjang 1 sampai 2 meter dan peralatan untuk memasangnya. Siapkan juga jam/arloji yang sudah dikalibrasi waktunya secara tepat dengan radio/televisi/internet;

Kedua, cari lokasi di samping atau di halaman masjid yang masih mendapatkan penyinaran matahari pada jam-jam tersebut serta memiliki permukaan tanah yang datar. Pasang tongkat secara tegak dengan bantuan pelurus berupa tali dan bandul. Persiapan jangan terlalu mendekati waktu terjadinya rashdul qiblah agar tidak terburu-buru;

Ketiga, saat rashdul qiblah berlangsung amatilah bayangan matahari yang terjadi (toleransi +/- 2 menit). Di Indonesia peristiwa rashdul qiblah terjadi pada sore hari sehingga arah bayangan menuju ke Timur. Sedangkan bayangan yang menuju ke arah Barat agak serong ke Utara merupakan arah kiblat yang tepat;

Keempat, gunakan tali, susunan tegel lantai, atau pantulan sinar matahari menggunakan cermin untuk meluruskan lokasi ini ke dalam masjid/rumah dengan menyejajarkannya terhadap arah bayangan.

Mukhtar menambahkan bahwa selain tongkat lurus, menara, sisi selatan bangunan masjid, tiang listrik, tiang bendera, atau benda lain yang tegak juga bisa digunakan untuk melihat bayangan. “Bisa juga dengan teknik lain, misalnya bandul yang digantung menggunakan tali sepanjang beberapa meter, maka bayangannya dapat kita gunakan untuk menentukan arah kiblat,” jelasnya.

Sumber: http://m.budaya.rimanews.com/agama/read/20150527/215234/Besok-Matahari-Melintas-Tepat-di-Atas-Kabah

Pesawat Delay Lebih dari 4 Jam, Penumpang Dapat Rp300 Ribu

VIVA.co.id - Kementerian Perhubungan akan megeluarkan denda jika maskapai penerbangan tertunda alias delay. penumpang yang sudah membeli tiket akan menerima kompensasi sebesar Rp300 ribu jika penerbangan molor lebih dari 4 jam.

Hal ini disampaikan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub, Suprasetyo. Dia mengatakan, aturan ini sudah ditandatangi Menteri Perhubungan dan dimasukkan dalam Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) No 89 tahun 2015 tentang delay manajemen.

"Kalau delay itu ada sanksinya, jika lebih dari 4 jam dapat kompensasi Rp300 ribu," ujar Suprasetyo di Kantor Kemenhub, Jakarta, Selasa, 26 April 2015.

Aturan ini lanjutnya, kata dia, akan segera berlaku dalam waktu dekat. Dia memperingatkan agar maskapai penerbangan dapat memberlakukan jadwal penerbangan sebagaimana mestinya agar tidak terkena sanksi tersebut.

"Sekarang posisi (Permen) lagi di Menkumham untuk disahkan, mungkin satu atau dua hari ini akan diundangkan, itu langsung berlaku," katanya.

Persiapan Angkasa Pura Hadapi Penutupan Gerai Tiket
Sementara itu, untuk keamanan penerbangan saat mudik Lebaran dia  memastikan bahwa kementerian perhubungan akan melakukan upaya semaksimal mungkin.

Dia juga mengaku bsudah melakukan audit mulai dari bandara, ahli, operasi kelaikan dan peningkatan sistem berupa pemberlakuan slot penerbangan dengan sistem online.

"Bandara sudah kita audit, pakar sudah kita audit, airlines juga sudah kita audit hampir semua, remcek juga kita audit. Kalau pemgawasan kita sudah punya standar keselamatan,  operasi kelaikan sering kita lakukan, slot time sama FA (Flight Approval) kan sudah online," tuturnya.

© VIVA.co.id

Sumber: http://m.news.viva.co.id/news/read/630676-pesawat-delay-lebih-dari-4-jam--penumpang-dapat-rp300-ribu

Foto: VIVA.co.id

Bungo Terang 2015 Bakal Terwujud. Batu Kerbau Segera Nikmati Listrik

MUARA BUNGO – Dusun dusun Batu Kerbau Kecamatan Pelepat, yang selama ini dianggap paling jauh dan susah untuk dijangkau, baik oleh kendaraan maupun listrik, tahun ini bakal terang benderang.

Pasalnya, tahun ini proyek jaringan listrik mulai dibangun menuju dusun tersebut. Saat ini proses pembangunan jaringan sepanjang 28 km dari Rantau Keloyang ke dusun ini mulai dikerjakan.

Kabar bahagia bagi masyarakat dusun Batu Kerbau ini disampaikan oleh kepala dinas ESDM Bungo, HM. Hidayat kepada harian ini, kemarin (25/5).

“Berkat kerja keras bersama, target Bungo terang 2016 bisa terwujud. Bahkan tahun ini bisa terwujud,” ujar Kepala DESDM, HM Hidayat, Senin siang.

Lanjutnya, proyek dengan menggunakan dana APBN itu dibangun melalui program listrik desa (Lisdes) yang memakan dana sebesar Rp 30 milyar dikerjakan oleh tiga perusahaan berbeda.

“Sehari dua hari kedepan tiang akan sampai dan akan mulai pemasangan. Tiga hari nanti kita akan turun cek pekerjaannya," papar HM. Hidayat lagi.

Dikuinya, dengan terealisasinya pembangunan jaringan listrik di Batu Kerbau nanti, maka 98 persen Bungo sudah terang. Dua persen lagi, sebutnya, hanya terkendala elektrofikasi, pemasangan jaringan ke rumah penduduk.

"Kalau ke Batu Kerbau selesai, 98 persen sudah terang. Tinggal pemasangan ke rumah penduduk," imbuh Hidayat yang saat itu didampingi Kabid Pertambangan Umum, Eko Prasetyo dan kasinya, Anwar.

Terkait dengan pembangunan listrik ke arah Batu Kerbau, Hidayat berharap semua masyatakat dapat bekerjasama mensukseskannya. Sebab katanya, program lisdes adalah program yang diperebutkan oleh seluruh wilayah di Indonesia.

“Dapat program itu kan payah, jadi kita minta kerjasama dari masyarakat. Kalau ada satu dua batang pohon yang ditebang, ya tolong iklaskan, jangan sampai program ini terhambat. Inikan demi masyarakat banyak," tandasnya.

Untuk diketahui, belum lama ini Pemda Bungo juga telah meresmikan pemakaian jaringan listrik di kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang yang merupakan kecamatan terakhir di kabupaten Bungo yang menikmati pelayanan listrik Negara.

(ira)

Sumber: http://www.buteekspres.com/berita/detail/693/batu-kerbau-segera-nikmati-listrik/

Foto: buteekspres.com

DIREVISI, INI POIN-POIN PENTING UU DANA DESA

WE Online, Jakarta - Dengan pertimbangan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN atau PP Dana Desa dalam implementasinya  belum menjamin pengalokasian Dana Desa secara lebih merata dan berkeadilan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada tanggal 29 April 2019 telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas PP Nomor 60 Tahun 2014 itu.

Beberapa poin penting dalam perubahan itu adalah misalnya pada Pasal 9 menjadi: "Pagu anggaran Dana Desa merupaka bagian dari anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa". Sebelumnya bunyi pasal ini adalah "Pagu anggaran Dana Desa yang telah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat merupakan bagian dari anggaran Transfer ke Daerah dan Desa".

Sementara Pasal 10 kini diubah menjadi terdiri dari 2 (dua) ayat, yaitu: 1. Pagu anggaran Dana Desa yang telah ditetapkan dalam APBN dapat diubah melalui APBN Perubahan; 2. Perubahan pagu anggaran Dana Desa tidak dapat dilakukan dalam hal anggaran Dana Desa telah mencapai 10% (sepuluh persen) dari dan di luar dana Transfer ke Daerah (on top). Dalam PP sebelumnya, tidak ada ketentuan mengenai batasan 10% (sepuluh per seratus) itu.

Perubahan juga terjadi pada Bab Pengalokasian yang tertuang pada Pasal 11. Pasal ini kini menjadi: 1. Dana Desa setiap kabupaten/kota dihitung  berdasarkan jumlah Desa; 2. Dana Desa dialokasikan berdasarkan: a. alokasi dasar; dan b. alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan greogafis desa setiap kabupaten/kota; 3. Tingkat kesulitan ditunjukkan oleh indeks kemahalan konstruksi; 4. Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kemahalan konstruksi bersumber dari kementerian yang berwenang, dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistic; 5. Dana Desa setiap kabupaten/kota ditetapkan dalam peraturan presiden mengenai rincian APBN.

Pada PP sebelumnya aturan mengenai pengalokasian itu tampak lebih rumit karena didasarkan pengalokasian antara jumla Desa di setiap kabupaten/kota dan rata-rata Dana Desa setiap provinsi. Selain itu dalam PP No. 60/2014 juga menggunakan rumus angka prosentase dalam penentuan bobot luas wilayah, jumlah penduduk, dan angka kemiskinan setiap Desa.

Adapun dalam tahapan penyaluran dalam Peraturan Pemerintah Npomor 22 Tahun 2015 juga ada revisi Pasal 16 di PP sebelumnya, sehingga menjadi: “Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap pada tahun berjalan dengan ketentuan: a. tahap I bulan April sebesar 40% (empat puluh persen); b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perse); da tahap III pada bulan Oktober (sebelumnya November) sebesar 20% (dua puluh perse).

Penyaluran Dana Desa setiap tahap itu dilakukan paling lambat minggu kedua, dilakuka paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah diterima di kas Daerah, dan apabila bupati/walikota tidak menyalurkan Dana Desa  dengan ketentuan sebagaimana dimaksud, Menteri Keuangan dapat melakukan penundaan penyaluran Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil yang menjadi hak kabupaten/kota yang bersangkutan.

Dalam hal terdapat Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA) lebih dari 30% pada tahun anggaran sebelumnya, menurut Pasal ini, bupati/walikota memberikan sanksi administratif kepada  Desa yang bersangkutan.  “Sanksi sebagaimana dimaksud berupa penundaan penyaluran  Dana Desa tahap I anggaran berjalan sebesar SiLpa Dana Desa,” bunyi Pasal 27 Ayat (2) PP No. 22 Tahun 2015 itu.

Dalam hal  pada tahun anggaran  berjalan masih terdapat SiLPA Dana Desa lebih dari 30%, maka bupati/walikota akan memberikan sanksi administratif kepada Desa yang bersangkutan berupa pemotonga  Dana Desa tahun anggaran berikutnya  sebesar SiLPA Dana Desa tahun berjala.

"Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud menjadi dasar Menteri untuk melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa untuk kabupaten/kota tahun anggaran berikutnya," bunyi Pasal 27 Ayat (3) PP tersebut.

Menurut PP ini, pengalokasian Dana Desa dalam APBN dilakukan secara bertahap, yang dilaksanaka sebagai berikut: a. Tahun Anggaran 2015 paling sedikit sebesar 3% (tiga per seratus); b. Tahun Anggaran 2016 paling sedikit 6% (enam per seratus); dan Tahun Anggaran 2017 dan seterusnya sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari anggaran Transfer ke Daerah.

"Dalam hal APBN belum dapat memenuhi alokasi anggaran Dana Desa sebagaimana dimaksud, alokasi anggaran Dana Desa ditentukan berdasarkan alokasi anggaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya atau kemampuan keuangan negara," bunyi Pasal 30A PP tersebut.

Pasal 33A PP No. 22 Tahun 2015 ini menegaskan, pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua ketentuan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemeritah Nomor 60 Tahun 2014 harus disesuaikan denga Peraturan Pemerintah ini.

"Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan," bunyi Pasal II Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 yang telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly pada tanggal 29 April 2015 itu.

Penulis: Achmad Fauzi

Editor: Achmad Fauzi

Foto: google.com

Marwan: Pengelolaan Dana Desa Harus Bebas Korupsi

WE Online, Jakarta - Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar meminta pengelolaan dana desa dilakukan dengan penuh tanggung jawab serta bebas korupsi.

"Besarnya tanggung jawab pengelolaan keuangan desa memerlukan peningkatan kapasitas atau kemampuan para kepala desa," ujar Marwan saat menyampaikan arahan di Rapat Kerja Nasional (Rakornas) Percepatan Penyaluran Dana Desa Tahap Pertama 2015 di Jakarta, Senin (25/5/2015)

Sesuai dengan UU/6 2014 tentang Desa maka menempatkan kepala desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa. Menteri Marwan mengingatkan, dalam UU Desa juga telah menempatkan masyarakat desa sebagai sasaran dan sekaligus pelaku pembangunan desa, sedangkan pemerintahan desa berperan sebagai penggerak pembangunan dan pemberdayaan desa guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Bagi para kepala desa dan aparat desa, lanjut dia, yang menjadi tantangan saat ini adalah kesiapan untuk menyusun perencanaan pembangunan dan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa secara tepat, terukur, dan transparan sesuai dengan potensi dan prioritas kebutuhan desa.

"Juga kesiapan untuk mengelola keuangan desa secara berhati-hati, transparan, dan akuntabel guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di desa," tambah dia.

Agar penyaluran dana desa tahap awal tahun 2015 ini lancar, sambung dia, ada beberapa hal pokok yang diharapkan menjadi masukan bagi para gubernur serta bupati atau wali kota, serta melaksanakan sosialisasi dan pelatihan, kepada aparat pemerintah daerah maupun aparat desa agar mempunyai pemahaman yang tepat dan kompetensi yang memadai dalam melaksanakan Undang-Undang Desa.

Sehingga diharapkan semua aparat desa akan mempunyai pemahaman dan kompetensi yang baik, dalam mengelola pemerintahan, pembangunan, dan keuangan Desa. "Kemudian, perlu dilakukan pendampingan kepada aparat desa dalam menyusun perencanaan dan penganggaran desa, pelaksanaan teknis program atau kegiatan Desa, penatausahaan dan akuntansi, serta penyusunan laporan keuangan dan pertanggungjawaban," Pihaknya juga akan melakukan proses merekrut, melatih dan mendistribusikan tenaga pendamping baru ke desa-desa di seluruh Indonesia. "Direncanakan akan dimulai proses perekrutan dan seleksinya pada pertengahan bulan Juni 2015," cetus dia.

Sehingga ditargetkan akan siap diterjunkan untuk menjadi pendamping desa mulai Juli hingga akhir Desember 2015, dan akan dilanjutkan dan diperluas cakupan wilayah kerjanya pada 2016.

Lebih lanjut Menteri Desa Marwan Jafar memaparkan peran peran dan tanggung jawab dalam pengawalan pengelolaan dana desa oleh setiap lembaga negara. Peran dari Kementerian Keuangan yakni, menganggarkan dana desa dalam APBN, menetapkan rincian dana desa setiap kabupaten/kota dalam Peraturan Presiden tentang APBN, dan menyalurkan dana desa ke kabupaten/kota, oleh Kementerian Keuangan.

Kemudian peran dari Kementerian Desa yaitu menetapkan pedoman umum dan prioritas penggunaan dana desa, pendampingan dana desa. Sedangkan tugas Kementerian Dalam Negeri adalah peningkatan kapasitas perangkat desa.

Menurut Menteri Marwan, penyelenggaraan Rakornas itu merupakan salah satu wujud dari peran dan tanggung jawab dari Pemerintah Pusat, khususnya dalam menjabarkan peran dan tanggung jawab monitoring dan evaluasi atas penyaluran dana desa tahap pertama pada 2015. (Ant)

Editor: Achmad Fauzi

Sumber: http://wartaekonomi.co.id/berita58385/marwan-pengelolaan-dana-desa-harus-bebas-korupsi.html

Begini Kalau Punya Kebiasaan Mencuri Celana Dalam Wanita Sejak Kecil

MUARA BUNGO - Masrizal (27) warga Desa Empelu Kecamatan Tanah Sepenggal babak belur dihajar masa karena kepergok mencuri celana dalam wanita yang tergantung dijemuran belakang sebuah rumah di Jalan Teuku Umar tepatnya didepan rumah sakit umum H.Hanaffi Bungo, Jumat (22/5) sekitar pukul 11.30 siang.
 
foto:jambiupdate.com
Sholeh (45) seorang saksi mata mengatakan awalnya pelaku datang menggunakan sepeda motor berniat untuk makan sate. Dia berhenti di depan sebuah rumah yang berada di depan rumah sakit umum H.Hanaffe Bungo. Setelah makan pelaku pergi kebelakang rumah pura-pura ingin buang air kecil.

Pelaku cukup lama di belakang rumah tersebut. Setelah keluar dari belakang rumah, didalam baju pelaku seperti ada yang disembunyikan. Hal ini membuat warga setempat merasa curiga. Lantas warga pun menanyakan apa yang disembunyikannya tersebut.

Saat ditanya pelaku hanya diam dan tidak mau menjawab. Kecurigaan warga menjadi bertambah dengan kelakuan aneh pelaku. Akhirnya warga mengeledah dan membuka baju pelaku, ternyata celana dalam wanita sebanyak 25 helai dengan bentuk dan warna yang berbeda diselipkan di sekeliling pinggang celana pelaku.

Mengetahui pelaku baru mencuri dari jemuran, warga langsung menghajar pelaku hingga babak belur. Nasibnya mujur karena petugas kepolisian ada yang melintas waktu kejadian. Pelaku pun digelandang ke Satreskrim Poles Bungo.

"Kami curiga dia keluar dari belakang rumah seperti menyembunyikan sesuatu. Saat diperiksa ternyata celana dalam wanita," ucap Sholeh.

Terpisah Kanit Krimum Satreskrim Polres Bungo Ipda Reska membenarkan kejadian tersebut. Saat ini pelaku sudah diamankan di Mapolres Bungo. Dari pengakuan pria yang sudah beristri dan mempunyai anak satu ini mengidap kelainan seks.

Menurut pelaku perbuatannya mencuri celana dalam wanita sudah dilakukannya semenjak kecil, dan celana dalam tersebut dicurinya untuk dicium saat melakukan onani.

"Saat ini pelaku sudah kami amankan berikut barang bukti, dari pengakuan pelaku, dia memiliki kelainan seks, dia mencuri celana dalam wanita tersebut sudah dilakukannya dari kecil untuk dicium saat melakukan onani," tutupnya.(hnd/jpnn)

Sumber: http://www.jpnn.com/read/2015/05/23/305690/Begini-Kalau-Punya-Kebiasaan-Mencuri-Celana-Dalam-Wanita-Sejak-Kecil
Ad BelajarInggris.net Tempat Kursus Bahasa Inggris Online cepat dan Mudah tanpa grammar Full Conversation / Percakapan Bersertifikat

Ini Dia Jadwal Penyerahan SK CPNS Bungo

JAMBIUPDATE.COM, MUARABUNGO - Kabar gembira bagi sejumlah Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kabupaten Bungo yang dinyatakan lulus saat mengikuti Test CPN pada tahun 2014 lalu, Surat Keterangan (SK) yang ditunggu-tunggu akan diserahkan kepada para CPNS dalam waktu dekat, Hal ini disampaikan langsung oleh H.M.Yusuf Kepala BKD Bungo Jumat (22/5).

“Dalam waktu dekat SK CPNS bakal kami serahkan, kemungkinan besar bulan depan (Juni,red) SK sudah bisa kami serahkan kepada para sejumlah CPNS yang dinyatakan lulus oleh Panselnas,“kata Yusuf Kepala BKD Bungo saat dikonfirmasi jambiupdate.com.

Dijelaskannya, bahwa saat ini BKD Bungo sedang melakukan pemeriksaan berkas-berkas yang telah dimasukan ke BKD Bungo beberapa waktu lalu.

“Kami masih melakukan pemeriksaan berkas, jadi setelah penyerahan berkas tidak ada lagi syarat-syarat yang salah, kan harus diperiksa secara teliti,“paparnya.

Saat disinggung syarat apa yang belum dilengkapi tersebut, M. Yusuf enggan menjawab dengan detail, namun hal itu yang menjadi masalah hingga beberapa bulan terakhir ini.

“Yang jelas masih ada syarat yang belum lengkap, mungkin saja karena data tersebut tercecer atau tertinggal berkas yang dibutuhkan itu,” tuturnya.

(hnd)

Sumber: http://www.jambiupdate.com/artikel-ini-dia-jadwal-penyerahan--sk-cpns-bungo.html

4 Cara Mudah Kenali Beras Plastik

Liputan6.com, Jakarta - Pakar Kimia dari Universitas Indonesia Asmo Wahyu mendorong masyarakat untuk mampu mengenali secara sederhana perbedaan beras asli dengan beras yang dioplos material plastik.

"Paling tidak ada empat  cara sederhana untuk mengenali beras plastik," kata Asmo dalam keterangan tertulis, Sabtu (23/5/2015).

Pertama, dari bentuknya, tampilan beras asli memiliki guratan dari bekas sekam padi, sedangkan beras plastik tidak terlihat guratan pada bulirnya dan bentuknya agak lonjong.

Kedua, dari ujung-ujung bulir beras, pada beras asli terdapat warna putih di setiap ujungnya, warna tersebut merupakan zat kapur yang mengandung karbohidrat. Sedang beras bercampur plastik tidak ada warna putihnya.

Ketiga, jika beras asli direndam dalam air maka akan berubah warna menjadi lebih putih, sedangkan beras plastik hasilnya tidak akan menyatu dan airnya tidak akan berubah menjadi putih.

Keempat, jika beras palsu ditaruh di atas kertas maka terlihat beras tidak natural, berbentuk lengkung, tidak ada patahan.

"Kalau dipatahkan akan pecah menjadi bentuk kecil-kecil. Sementara beras asli bentuk bulirnya sedikit menggembung dan kalau dipatahkan hanya terbelah menjadi dua," jelas dia.

Lebih jauh, kata Asmo, harga plastik sampai saat ini lebih mahal dari beras, meskipun itu merupakan bijih plastik daur ulang. Dan jenis plastik, kecuali untuk 2­3 jenis, katanya, bersifat anti air, tidak mungkin dapat dimasak, sweling mendekati tekstur nasi.

“Dikenal di Tiongkok saat ini artificial rice, berbahan baku utama tepung ubi, kentang, singkong, beras bubuk dan diproses dengan mesin mirip pemrosesan plastik. Yakni extruder dan dengan penambahan berbagai aditiv, utamanya plasticice seperti gliserin. Dan harganya pun masih di atas beras,” tandas Asmo.

Usut tuntas

Sementara itu Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) mendesak pemerintah untuk segera menuntaskan kasus beredarnya beras beras plastik di banyak wilayah Indonesia.

Desakan itu didukung juga oleh langkah HIPPI yang tengah memotori langkah diversifikasi pangan di seluruh Indonesia.

“Kami mendesak pemerintah untuk segera menuntaskan kasus beras plastik yang sudah sangat meresahkan masyarakat,” ujar Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) HIPPI Suryani Motik.

Yani, panggilan Suryani mengatakan, awalnya beras berbahan sintetis itu ditemukan di Pasar Bekasi. Namun kini, telah merambah ke banyak wilayah di Indonesia, mulai dari Sumatera hingga Bali. Hal itu tentu sangat membahayakan bagi kesehatan masyarakat, sekaligus juga membahayakan ketahanan pangan nasional.

"Pasalnya, dari total 250 juta penduduk Indonesia, mayoritas mengkonsumsi beras sebagai makanan utamanya," ungkapnya. (Ndw/Igw)

Sumber: http://bisnis.liputan6.com/read/2237986/4-cara-mudah-kenali-beras-plastik?utm_source=BD&utm_medium=Partnership&utm_campaign=BabeRSS

Suhu Panas Diperkirakan Masih akan Melanda Jambi Hingga November Nanti

JAMBI - Peningkatan suhu panas yang saat ini terjadi di seluruh wilayah Jambi diprediksi masih akan mengalami pengingkatan hingga November mendatang.

Prakirawan BMKG Provinsi Jambi, Octa Irawan, mengatakan sebenarnya saat ini suhu di Provinsi Jambi masih dalam kondisi normal, dimana berada di kisaran 32-34 derajat celcius. "Kondisi ini sebenarnya masih normal," ujarnya.

Dijelaskan Octa, walau dalam kondisi normal tapi dirasakan suhu yang panas. Ia mengatakan, hal tersebut karena saat ini Provinsi Jambi memasuki musim kemarau, jadi suhu di Jambi mengalami peningkatan.

"Kondisi suhu panas ini masih akan mengalami peningkatan hingga November, karena kita masuk pergantian musim," bebernya.

Penyebab lainnya, kata Octa, karena saat ini posisi matahari berada tepat di katulistiwa, dan Provinsi Jambi memang berada di katulistiwa. "Matahari tepat di tengah-tengah atas kita, jadi memang sangat panas," sebutnya.

BMKG mengimbau masyarakat untuk tidak membakar lahan atau hutan karena akan menimbulkan asap dan berdampak peningkatan suhu panas yang cukup extrem seperti musim panas tahun-tahun sebelumnya.

Reporter : Hendro

Sumber: http://www.metrojambi.com/v1/metro/36950-suhu-panas-diperkirakan-masih-akan-melanda-jambi-hingga-november-nanti.html

HBA Akhirnya Mengakui Perda Batubara Tidak Berjalan

JAMBI - Gubernur Jambi Hasan Basri Agus akhirnya mengakui Peraturan Daerah No 13 tahun 2012 dan Pergub No 18 2013 tentang larangan angkutan batubara tidak berjalan dengan baik.

Menurutnya, Perda batubara tidak mengatur secara spesifik bagaimana ketentuan - ketentuan penggunaan jalur batubara yang melintas di Provinsi Jambi.

Hal tersebut diungkapkannya saat menyampaikan jawaban pemerintah atas pemandangan umum fraksi - fraksi DPRD Provinsi Jambi terhadap IV Ranperda Provinsi Jambi, dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jambi, Jum'at (22/5/2015).

Salah satunya saat gubernur menjawab pertanyaan fraksi PKB yang mempertanyakan keurgensian Ranperda jalur khusus, Gubernur HBA menyebut beberapa pertimbangan mengapa diperlukan Ranperda jalur khusus tersebut.

Pertama, karena Perda No 13 tahun 2012 dan Pergub No 18 tahum 2013 belum lengkap dalam mengatur tentang ketentuan jalur khusus, walaupun telah mewajibkan kendaraan angkutan batubara melalui jalur khusus.

Kedua, Ranperda jalur khusus ini nantinya bukan hanya akan mengatur pengangkutan batubara tetapi juga akan mengatur pengangkutan tertentu lainnya yang akan ditetapkan dengan Pergub.

Ketiga, mengacu hasil studi perbandingan di daerah lain, pengaturan penyelenggaraan jalur khusus diatur dalam Perda tersendiri.

Sumber: http://berita3jambi.com/baca/10475/HBA-Akhirnya-Mengakui-Perda-Batubara-Tidak-Berjalan.html

10 Sekolah Terapkan PPDB Online

MUARA BUNGO – Kabar terbaru dari rencana pelaksanaan penerimaan peserta didik Baru (PPDB) berbasis Onlie (OL) pemerintah kabupaten melalui Dinas Pendidikan (Disdik) kabupaten Bungo memberikan isyarat bahwa mulai tahun ini PPDB akan mulai dilaksanakan di Sepuluh sekolah.

Hal ini dikatakan Hasrizal, Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Bungo saat dikofirmasi (22/5) kemarin. Diantara ke sepuluh sekolah tersebut antara lain tingkat SLTA diikuti MAN 1 Muara Bungo, SMAN 2 Muara Bungo, SMAN 4 Muara Bungo.
Sementara untuk tingkat SLTP, akan diterapkan di SMPN 1 Muara Bungo, SMPN 2, SMPN 3 Muara Bungo. SMPN 4 Muara Bungo dan SMPN 7 Muara Bungo.

“Sesuai rencana kita, PPDB akan diterapkan di Sepuluh sekolah di kabupaten Bungo,”ungkap Hasrizal. Sementara itu. Hasrizal juga mengatakan jika program yang baru akan diterapkan tahun ini tersebut, dilakukan, agar pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) transparan dan akuntabel. “Tujuannya agar transparan, memberikan kesempatan sama bagi calon pelajar untuk bisa masuk sekolah pavorit di bungo,” katanya. Program yang sudah klop dengan pemerintah pusat ini, juga digadang-gadang bisa memberikan peluang terhadap pelajar dalam bersaing merebut bangku di sekolah yang dianggap unggul di kabupaten Bungo.

(alm)

Sumber: http://buteekspres.com/berita/detail/655/10-sekolah-terapkan-ppdb-online/

Laga Perdana Pertandingan Sepak Bola di Porprov, Merangin Ditahan Imbang Bungo

JAMBIUPDATE.COM, MUARABULIAN – Laga perdana pertandingan cabang Sepak Bola Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XXI di Kabupaten Batanghari, mempertermukan PS Merangin VS PS Bungo. Hasil akhir, Merangin ditahan imbang dengan scor 3 sama.

PS Merangin sempat unggul 3-0 dibabak pertama lewat hatrick dari straiker muda nomor punggung 10 Rido Kurniawan. Rido berhasil menjebol gawang PS Bungo pada menit ke 17, 37, dan 41. Skor 3-0 bertahan hingga babak pertama berakhir.

Namun PS Bungo bangkit, babak ke 2, di bawah pengawasan Afrizal mampu menyamai kedudukan dengan skor 3-3 hingga wasit meniup pruit bertanda pertandingan usai. Hatrick di babak pertama oleh Kapten tim Merangin, Rido Kurniawan tidak berarti setelah kesebelasan Bungo dimenit akhir.

3 gol tersebut dicetak oleh Arif pernando nomor punggung 13 kapten keseblasan Bungo 2 gol, pada menit 47 dan 60. Dan 1 gol oleh Boby Saputra nomor punggung 3 pada menit 86.

Pelatih PS Bungo Afrizal, ketika dikonfirmasi mengatakan, bahwa Ia sangat puas dengan pertandingan hari ini melawan PS Merangin. Ia mengakui, bahwa ketinggalan 3-0 pada babak pertama sempat mebuat para pemain hilang kontrol.

"Pertama kami belum mengatahui kekuatan lawan, sehingga ada rasa down, dan banyak aliran bola membuzir. Namun pada babak ke dua mereka mulai mengerti dengan arahan berani memainkan bola. Sehingga mampu menyamakan kedudukan," ujar Afrizal.

(adi)

Sumber: http://www.jambiupdate.com/artikel-laga-perdana-pertandingan-sepak-bola-di-porprov-merangin-ditahan-imbang-bungo----.html

Pemkab dan KPUD Bungo Tanda Tangani NPHD, Ini Jumlah Dana Pilkada Bungo

JAMBIUPATE.COM, MUARA BUNGO - Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Bungo dipastikan berjalan sesuai dengan rencana, hal tersebut dibuktikan dengan adanya penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemda Bungo dengan pihak Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Bungo Senin (18/5).

“Hari ini (18/5) KPUD dan Pemkab Bungo sudah menandatangi NPHD untuk keperluan Pemilukada sebesar Rp.18.701.917.250 dengan rincian untuk Komisi Pemilihan Umum sebesar Rp.13.498.295.850, Badan Pengawasan Pemilu sebesar Rp.2.398.925.000, Polres Rp.1.799.990.800 dan Satuan Polisi Pamog Praja sebesar Rp.1.004.705.600,“ Kata Dailami Ketua KPUD Bungo saat ditemui  seusai penandatanganan NPHD.

Dijelaskannya,untuk kampaye mendatang, semua biaya akan kampaye seperti pemasangan baleho dan spanduk akan di tanggung oleh KPUD, dan kandidat tidak diperbolehkan memasang menggunakan dana pribadi nya.

“Kalau untuk baleho satu kandidat bisa dapat 15 baleho untuk se Kabupaten Bungo, sementara untuk spanduk setiap desa hanya ada dua spanduk saja, kalau kandidat mau buat Kelender atau baju, boleh-boleh saja, tapi tidak diperbolehkan lebih dari Rp.25.000 ,“jelasnya. (hnd)

Sumber: http://jambiupdate.com/artikel-pemkab-dan-kpud-bungo-tanda-tangani-nphd-ini-jumlah-dana-pilkada-bungo.html

PAN dan PDIP Bungo Masih Menunggu

Laporan Wartawan Tribun Jambi, Muhlisin

MUARA BUNGO, TRIBUN - Pendaftaran pasangan calon kepala daerah akan dilakukan Juli mendatang. Tepatnya pada rentang 14-25 Juli.

Hingga kini, beberapa parpol seperti masih menimbang-nimbang. Partai apa akan mengusung siapa masih jadi tanda tanya. Demikian pula untuk pemilukada Bungo.

Sekretaris DPD PAN Bungo, Muhammad Zainuri, mengatakan kemungkinan sikap PAN diputuskan pada awal Juni nanti. "Mudah-mudahan awal Juni sudah jelas semua," ujarnya, Jumat (15/5).

Namun ia tak menampik jika kemungkinan besar PAN mengusung H Mashuri. Pasalnya, hanya hanya politisi yang biasa disebut Hamas, satu-satunya bakal calon yang mengikuti semua tahapan di PAN secara utuh.

Ia katakan, pendaftaran di PAN dibuka 16-28 Maret lalu. Selain Mashuri, Andriansyah dan Sudirman Zaini (SZ) juga mengambil formulir. Namun dua nama terakhir tak mengembalikan formulir atau tidak mendaftar di PAN.

Terkait akan hal ini, ia mengatakan sudah dilaporkan kepada DPP PAN. Yakni pada rapat tim pemilukada yang dilaksanakan pada Selasa (12/5) lalu.

Insya Allah (Mashuri). Sudah disampaikan dalam rapat tim pilkada. Respon tim bagus, tinggal menunggu prosedur partai, sesuai peraturan dan AD ART PAN," ujarnya lagi.

Partai besar lainnya, PDIP, setali tiga uang. Ketua DPC PDIP Bungo, Gusriyandi, belum dapat meraba-raba kapan dilahirkan keputusan terkait nama kandidat Bupati Bungo yang akan diusung.

Ia mengatakan saat itu baru masuk tahapan wawancara di DPD PDIP Jambi. Setelah itu fit and proper test oleh DPP PDIP untuk seluruh bakal cabup se-Sumatera.

Masalahnya, PDIP bahkan belum lakukan survey. Kader PDIP yang akan ditugasi melakukan survey baru saja dikirim ke Jakarta untuk mengikuti pelatihan di DPP PDIP.

Lalu apakah bakal cabup yang akan diusung mesti sepaket dengan usungan PDIP di Provinsi Jambi? "Tak mesti seragam dengan Jambi. Itu tidak ada aturannya (sepaket). Tergantung survey dan fit and proper test nanti," ujarnya. (lis)

Sumber: http://jambi.tribunnews.com/2015/05/16/pan-dan-pdip-bungo-masih-menunggu

Pen Kamera Bluetooth Earphone
Pompa angin elektrik Up To 50 PSI, Panjang selang 60 cm, Super Bright LED Lights. MICHELIN Electric Tyre Inflator [12260]
 
Info Bungo : Tentang Kami | Maklumat | Disclaimer | Kontak | Komentar | Info Donasi | Surat Terbuka | Your Link
Copyright © 2009 - 2015. Info Bungo - Some Rights Reserved
Template Created by Creating Website >>
>>